Keluarga korban Paniai berdarah menolak penetapan satu tersangka di pengadilan HAM Makassar

Jayapura, (WAGADEI) – Keluarga korban 4 siswa ditembak mati dan 17 orang korban luka-luka di Paniai 7-8 Desember 2014, Aktifis HAM Pendamping, Intelektual peduli Kasus Paniai dan pimpinan gereja Enarotali Kabupaten Paniai Papua menolak penetapan 1 tersangka Purnawirawan TNI sebagai pelaku pelanggaran HAM berat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 

Di dalam pernyataan sikap tertulis yang diterbitkan 18 Juni 2022 dan diterima wagadei.com, Senin,(27/6/2022), Keluarga korban Paniai berdarah menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menghargai dan menghormati keluarga korban dan korban sebagai manusia pada umumnya dengan tidak hanya menetapkan 1 tersangka saja karena sudah banyak bukti yang terkumpul mengarah pada banyak tersangka bukan hanya satu orang.

 

‘’ Kami sama sekali tidak punya kepentingan lain, kami juga manusia ciptaan Tuhan Allah yang sangat mulia yang ada di muka bumi di Tanah Papua. Untuk itu, kami juga harus dihargai dan diangkat martabat kami sebagai manusia dan sebagai warga Negera Indonesia. Jangan jadikan kami sebagai warga kelas dua di Republik ini. Sbenarnya Pemerintah Indonesia tidak serius tangani kasus Paniai berdarah, tidak punya niat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Namun karena adanya desakan pihak Internasional yang sangat tinggi sehingga negara ingin tunjukkan kepada dunia internasional dan Dewan HAM PBB bahwa Pemerintah Indonesia mampu menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai di pengadilan HAM di Makasar,” tulis keluarga korban dalam releasenya,Sabtu,(18/6/2022).

 

Sebenarnya Pemerintah Indonesia Tidak adanya niat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai, kita bisa lihat dari proses penyelesaian yang memakan waktu hingga 8 (delapan) Tahun, dan juga penetapan para pelaku pelanggaran HAM berat Paniai tidak sesuai dengan fakta lapangan, yakni:

 

1. TNI POLRI menganut sistim komando, maka seharusnya yang memberi perintah pangkat Tinggi sampai eksekutor dilapangan harus jadi tersangka. Sebab pelaku bukan hanya 1 orang tetapi pelaku lebih dari 4 orang.

 

2. Pada tanggal 07 Desember 2014 jam 7.00-08.00 wp malam, lewat anggota TNI yang membawa motor tanpa lampu, membuat anak-anak di Posko Natal di Bukit Togokotu menegur bahwa, hei.., pasang lampu nanti kamu tabrak orang atau kamu jatuh ke jurang,” hal ini ditanggapi anggota TNI tersebut dengan mengatakan,‘kamu marah saya to, kamu tunggu!’. Anggota TNI itu pergi ke Pos panggil teman-teman anggotanya di Uwibutu Madi kembali serang Posko Natal , anggota TNI ini harus jadi tersangka karena merupakan pemicu kasus Paniai Berdarah.

 

3. Pada jam 8.30 wp malam/20-30 anggota Pasukan TNI Timsus 753 dengan menggunakan Mobil Patroli dan beberapa motor tiba di lokasi Posko Natal bukit Togokotu dan menganiaya anak-anak dengan popor senjata, tendang dengan sepatu laras dan melukai beberapa orang dengan pisau sangkur. Tindakan TNI itu mengakibatkan pemuda bernama Yulianus Yeimo meninggal 26 April 2015 dunia 1 Tahun kemudian . Untuk itu, Komandan TNI Timsus 753 harus jadi tersangka karena mereka pemicu kasus Paniai Berdarah.

 

4. Tanggal 08 Desember 2014 jam 6.30 wp-7.30, keluarga korban dan masyarakat tidak menerima tindak kekerasan yang dialami anak-anak di Pondok Natal Togokotu, lalu memalang jalan utama Madi-Enarotali. Saat pemalangan jalan itu, terjadi penembakan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian bawah butik Mogo Kobita ( Mogo kobita dimi) yang bertujuan memancing amarah masyarakat. Masyarakat tidak menerima tembakan itu lalu mengejar aparat Militer 753 yang menembak tadi sampai ke lapangan Karel Gobai. Pada saat masayarakat sedang menuju ke lapangan Karel Gobai, Hanafi Wakapolres Paniai menelpon anak buah atau seseorang dari bukit Togokotu bahwa didalam kelompok yang sedang menuju itu ada penyusupan pihak ketiga jadi tembak saja. Waka Polres ini harus jadi tersangka karena memberi perintah.

 

5. Pada Saat Simon Degei sedang lari menuju kebagian bandara Enarotali, saat lompat panggar kawat Simon Degei di tembak dari arah Tower Bandara. Pasukan yang ada diposisi diatas Tower itu seharusnya diperiksa, tetapi di biarkan .

 

6. Saat kejadian, anggota Koramil bersama perwira penghubung ( tersangka) mereka berada di dalam kantor Koramil di bagian barat lapangan Karel Gobai, berlawanan arah dari Tower Bandara. Dari dua arah menewaskan 4 (empat) siswa. Maka yang melakukan penembakan kelapangan Karel Gobai 2 orang ( Alpinus Gobai dan Yulianus Yeimo ) yang di tembak mati dari arah barat , itu saja jadi tersangka kasus pelanggaran ham Berat. Sedangkan dari atas Touwer Bandara bagian Timur Di kebun yang menewaskan 2 orang ( Semon Degei Dan Apius Youw ) tidak tersangka.

 

7. Dalam Laporan bentuk Porpoin hasil investigasi Polda Papua peristiwa tanggal 07-08 Desember 2014 Paniai, Pada Bagian Penutup kesimpulan poin ke 8 bagian c mengatakan terdapat 56 saksi-saksi telah di periksa yang menjelaskan rangkaian peristiwa kilat tersebut dan suara tembakan berasal dari 4 titik Tempat kejadian Perkara yaitu 1. Kantor Koramil 2. Kantor Polsek 3. Pos Paskhas ( Tower Bandara ) 4. Pos Kopasus. Di tambah 5. Tanah Merah Togokotu. Dari 5 titik hanya dari 1 titik kantor koramil saja jadi tersangka sedangkan 4 (empat) lainnya tidak di tetapkan tersangka. Saat kejadian perkara Gabungan Kesatuan Militer Indonesia TNI/PORLI turun kekerasan brutal terhadap masyarakat sipil dan anak bangsa di lapangan Karel Gobai Enarotali Paniai dan semua jalan raya di Enarotali dikuasai Militer Indonesia saat itu.

 

8. Simon Degei dengan Apius Youw ditembak mati di kebun dekat pagar bandara Enarotali dengan menggunakan senjata yang diduga kuat dilakukan oleh penembak jitu (snipper) dari arah Tower bandara Enarotali.

 

9. Selama 8 Tahun kami keluarga korban 4 siswa bersama aktivis HAM Lokal, Nasional dan Internasional mendesak Pemerintah Indonesia segera mengungkapkan para pelaku pelanggaran HAM berat Paniai, tetapi pemerintah diam saja dan, setelah 8 Tahun baru menetapkan 1 tersangka purnawirawan Enarotali.

 

10. Kami bukan pakar hukum, namun menurut kami, jikalau kasus Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka pejabat tinggi TNI-POLRI, komandan lapangan dan eksekutor lapangan harus diperiksa dan dijadikan tersangka.

 

Berdasarkan 10 poin diatas, maka kami selaku keluarga korban 4 Siswa yang ditembak di lagangan Karel Gobai Paniai dan 17 orang korban luka-luka berat dan ringan, dan Aktivis HAM pendamping, dengan ini menyatakan tidak terlibat memantau jalannya pengadilan HAM Makassar atas kasus Paniai, dengan alasan:

 

1. Sebelum maju kepengadilan HAM, kami Keluarga Korban 4 siswa kasus Paniai dan 17 orang korban luka-luka berat dan ringan dan Aktivis HAM pendamping sudah menyesal karena penetapan 1 (satu) tersangka itu adalah purnawirawan TNI atau sudah pensiun dari TNI, Pelaku yang aktif Militer tidak tersangka. Sedangkan pelaku lain di biarkan.

 

2. Pengalaman adalah guru terbaik, maka mengadili 1 (satu) orang tersangka yang sudah pensiun adalah tidak ada arti bagi kami keluarga Korban 4 siswa dan Korban Luka-luka. Kami tidak mau menyesal sama seperti terhadap putusan pengadilan HAM sebelumnya yaitu Abepura Berdarah dan kasus Theis Hiyo Eluay.

 

3. Kami sangat menyesal karena anggota-anggota dan kesatuan-kesatuan yang kami sebut diatas ini tidak dijadikan tersangka dalam kasus ini.

 

4. Kami keluarga korban 4 siswa, korban luka-luka berat dan ringan dan Aktivis HAM pendamping telah memberikan data, temuan, bukti selongsong peluru, proyektil, photo korban, bahkan sudah mewawancarai korban luka-luka, termasuk juga, uraian kejadian sebagaimana pada poin 2 s/d 6 diatas ini sudah dimuat dalam kronologis kejadian lengkap menyerahkan kepada Mabes TNI POLRI, Komnas HAM, Gereja dan LSM yang datang temui kami di Paniai. Jadi tidak ada alasan bahwa keluarga korban 4 siswa dan 17 orang korban luka-luka berat dan ringan, pihak gereja dan masyarakat Paniai data kasus Paniai tidak lengkap atau tidak ada.

 

Maka itu, kami Keluarga korban 4 siswa yang di tembak mati Lapangan Karel Gobai di Paniai dan 17 orang korban luka-luka berat dan ringan dan Aktivis HAM pendamping menyampaikan harapan kami kepada Dewan HAM PBB, lembaga-lembaga HAM Internasional dan Lembaga Pemerintahan yang peduli Pelanggaran HAM berat Paniai dan Papua dengan tegas:

 

1. Menolak sikap Pemerintah Indonesia yang hanya menjadikan perkara Paniai untuk mencari nama baik di mata Dunia Internasional atau untuk pencitraan saja, oleh karena itu, kami keluarga tidak mengakui Pengadilan HAM makasar yang mengadili 1 tersangka purnawirawan TNI /Pensiun TNI seharusnya lebih dari 1 orang dari 5 titik tempat kejadian perkara.

 

2. Kami Menyatakan tidak terlibat dalam proses pengadilan HAM Makassar karena tidak sesuai fakta lapangan.

 

3. Dengan tegas menolak apabila ada oknum orang yang mengatas namakan keluarga korban atau korban luka-luka berat dan ringan untuk memutuskan pengadilan HAM Makasar, sebab pelaku pelanggaran HAM berat Paniai lebih dari 1 orang pelaku.

 

4. . Kami keluarga Korban 4 siswa dan 17 orang korban luka-luka berat dan ringan menilai Penetapkan 1 tersangka oleh Kejasaan Agung RI dan Menggelar sidang di Pengadilan HAM Makasar adalah bukan menegahkan keadilan, kebenaran, kejujuran melainkan memenangkan kepentingan Negara atau penegahkan hukum yang tidak adil bagi korban. Jadi Jangan kami di bujuk dengan Boneka tetapi kami juga bisa membedahkan mana mainan dan mana yang aslinya sebab kami bangsa Papua juga manusia ciptaan Tuhan Allah.

 

Demikian pernyataan bersama Keluarga Korban 4 Siswa yang di tembak mati di lapangan Karel Gobai Enarotali Paniai dan 17 orang Korban luka-luka berat dan ringan, Aktivis HAM pendamping, Intelektual Peduli Kasus Paniai dan Pimpinan Gereja di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua.

 

Kami yang menyatakan 

1.Yosep Degei ( Orangtua Simon Degei )

2.Yosep Youw ( Orangtua Apius Youw )

3.Obed Gobai ( Orangtua Alpius Gobai)

4.Herman Yeimo (Orangtua Yulianus Yeimo )

Perwakilan 17 korban Luka-luka

1.Yermias Kayame

2.Yohanes Gobai

3.Naftali Neles Gobai

4.Bernard Yogi

Pemimpin Gereja Paniai 

1. Pdt.Gerard Gobai,S.Th (Koordinator Gereja Kingmi Sinode Paniai)

2.Pastor Sebast Maipawiyai (Dekan Dekenat Paniai)

Intektual peduli Kasus penembakan 4 siswa di Paniai.

1.Pdt.Agus Mote,S.Th

2.Pdt.Yaveth Pigai,S.Sos.M.Th

Aktivis HAM pendamping kasus penembakan 4 siswa di Paniai

Yonas Douw.

 

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.