Mimika  

Penahanan ST di Timika oleh Polisi dianggap tak sesuai hukum, ini kronologinya

Ilustrasi

Timika, (WAGADEI) – Penahanan terhadap seorang warga sipil dengan inisial ST oleh Kepolisian Resort (Polres) Mimika pada 2 Juni 2022 diduga tak sesuai standar operasional orosedur (SOP) kepolisian. Kasus itu terjadi di daerah Petrosea, Jl. WR. Soepratman, Kabupaten Mimika, Papua.

Keluarga ST, Saverius Tebai, alumni Magister HTN Untama Jakarta mengatakan, pada Kamis, (24/6/2022) dirinya mendapatkan kronologis secara langsung dari ST. Awalnya, pada (2/6/2022) terjadi aksi pengeroyokan terhadap seseorang di Jl WR. Soepratman daerah Petrosea. Melihat aksi brutal yang dilakukan oleh dua orang itu, ST terpanggil menghentikan aksinya dengan cara turun dari mobil pickup yang ditumpanginya.

Lebih lanjut dikatakan Saverius Tebai, ST turun dari mobil sendirian tanpa bersamaan dengan kelima rekan dari mobil pickup tersebut.

Semula, ST dengan kelima rekannya dengan tujuan mengambil babi untuk merayakan tiga malam meninggalnya orangtua di rumah ST di Jl Kampung Baru Timika. 

“Saat itu pula kedua pelaku pengeroyokan langsung menghentikan aksinya menuju rumah Valen yang berada di jalan itu. Kemudian ST bersama anak yang dikeroyok itu masuk ke halaman rumah Valen. Tepatnya di pintu pagar hendak masuk ke halaman, lemparan batu mengenai pangkal paha dekat alat kemaluan ST. Kemudian karena terbawa emosi ST pun melakukan pelemparan. Lalu karena pelemparan dari dalam membabibuta, sehingga saya undur antisipasi kondisi lebih buruk,” kata Saverius Tebai kepada wagadei.com, Minggu, (26/6/2022)  menirukan ucapan ST.

Kemudian berdatangan banyak orang asli dan pendatang yang kami tidak undang, mereka juga melakukan pelemparan ke arah rumah. Ternyata dalam rumah Valen itu banyak orang juga. “Kemudian ST langsung naik mobil pickup dan melanjutkan perjalanan menuju rumahnya,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh ST, pada tanggal 3 Juni 2022, jam 03.00 dini hari ST dijemput paksa oleh Polisi tanpa surat perintah penangkapan.

 

“Saat itu Polisi bilang alasan ST dijemput sebagai saksi sehingga ST dengan istrinya mengindahkan penangkapan itu dengan mengikuti anggota Polisi. Sekarang ST sudah 21 hari ada di rumah tahanan Polres Mimika. ST bertanya-tanya apa maksud penahanan saya ini,” katanya menirukan ucapan ST dibalik terali besi.

Berdasar pada kronologis dari peristiwa yang terjadi ini, sebagai keluarga, Tebai bertanya hukum positif yang berlaku, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 3. 

“ST menyebutkan bahwa terjadi pemukulan terhadap seseorang di tengah jalan. Berarti ada orang yang melakukan pemukulan dan atau pengeroyokan, maka ST bermaksud menengahi persoalan sekaligus menghentikan pengeroyokan yang bisa berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Jika dicermati dari masalah ini, maka ada pelaku utama yaitu dua orang yang melakukan pengeroyokan yang melarikan diri ke rumah Valen,” katanya tegas.

Ia berharap Polisi harus menjunjung tinggi perintah pimpinan tertinggi di institusi ini yaitu Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. “Polisi tidak gegabah dalam menindaklanjuti laporan Polisi yang dibuat oleh masyarakat,” ucapnya.

“Ini nampaknya bila diperhatikan dengan seksama mengenai laporan polisi yang dibuat ini, maka pelaku nampaknya ingin bersembunyi dibalik perbuatan yang menjeratnya. Tentu korban tidak punya kesempatan untuk melakukan visum karena langsung diamankan di markas besar kepolisian entah di Polsek ataupun di Polres,” katanya.

Dari perbuatan Polisi, ia menegaskan, lebih pada membatasi tindakan lebih lanjut korban pada upaya pengumpulan data termasuk visum dan lainnya. 

Apabila ditinjau dari sisi hukum positif yang berlaku di NKRI, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pendekatan penyelesaian masalah ditindak berdasarkan konstitusi.

Misalnya pada Pasal 17 Kitab Undang-undanga Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

MK mendefinisikan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Kemudian di pasal 18 KUHAP berkaitan dengan Surat Tugas dan Perintah penangkapan. Bunyi pasal 18 adalah “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

“Kami berpandangan bahwa ST adalah saksi utama dalam kasus ini. Saksi diduga ‘tersangka’ tanpa adanya pemeriksanaan pendahuluan yang dilakukan, maka hukum positif yang berlaku di negara ini memiliki alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 184 KUHP,” ujarnya.

Secara de facto, bahwa ST hingga hari ini masih menjadi tahanan Mapolres Mimika, entah dasar hukum apa yang dijadikan dugaan kuat, sehingga ditahan tanpa alasan dan bukti hukum yang dikenakan pada ST. 

“Kami harap tidak serta merta ST dapat dijadikan sebagai ‘turut serta’ sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 KUHP. Penyidik mesti lakukan pembuktian-pembuktian hukum yang mendukung dimana harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan turut serta dalam kasus ini. Dapat dipahami bahwa orang yang membantu tindak kejahatan juga memperoleh hukuman yang adil dan setimpal. Dalam hal kasus ini ST tidak terbukti turut serta, bahwa ST berperan menyelamatkan nyawa dari seseorang yang dikeroyok di tengah jalan,” tuturnya.

Ia menekankan penyidik mesti memberikan klarifikasi kepada publik, berkaitan dengan penahanan ST dibalik jeruji besi hingga hari ini hari ke 21. Dalam penanganan kasus, penyidik mesti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan.

“Sekali lagi penahanan terhadap ST sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi unsur hukum, sehingga ditangguhkan penahanannya. Ketiga pelapor dan atau pelaku utama (pengeroyok) hukumnya wajib untuk selanjutnya diperiksa secara intens sesuai hukum positif yang berlaku di NKRI,” katanya harap.

Menurut dia, Mapolres Mimika berpotensi dilaporkan ke Propam Papua untuk proses perdata. (*)

Penulis: Abeth A. You
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.