Belum ada titik terang tentang ibukota Provinsi Papua Tengah

Jayapura, (WAGADEI) – Walaupun Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan rombongannya telah melakukan pertemuan di Jayapura, Sabtu, (25/6/2022) dengan para Bupati dan Walikota seluruh Papua tentang rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB), namun penempatan ibukota Provinsi Papua Tengah belum diputuskan lantaran para Bupati wilayah adat Meepago masih “tarik menarik”.

Padahal, menurut Doli Kurnia pada tanggal 30 Juli 2022 mendatang Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi di Papua akan menjadi Undang-Undang (UU) Pemekaran Tiga Provinsi di Papua yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Kurnia mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya hanya menemukan dua masalah saja, yakni di Papua Tengah masalah ibukota antara Kabupaten Mimika dan Nabire.

“Tadi saya sudah minta habis ini kita harus menyelesaikannya. Mungkin kita mengumpulkan dan mendorong supaya terjadi musyawarah mufakat diantara mereka dan jangan terbelah. Jadi kalau misalnya delapan bupati yang tentunya mewakili masyarakatnya masing-masing itu bisa berunding. Kemudian mencari kesepakatan dan ini sangat baik sekali,” katanya dilansir bogopapua.net

Diketahui delapan kabupaten yang masuk dalam wilayah Papua Tengah terdiri dari Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Puncak dan Puncak Jaya.

Disinggung soal tarik ulur delapan kepala daerah di wilayah Papua Tengah ini apakah nantinya akan bermuara ke arah voting. Politisi Partai Golkar ini menegaskan tidak ada voting. “Nggak. Kita serahkan dulu kepada mereka. Kalau kami di DPR RI itu sebetulnya hampir tidak ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan secara mencolok yang ada di anggota Panja maupun di fraksi-fraksi,” ucapnya.

Keputusan Politik

Saat ini pihaknya berusaha melakukan  musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang sebenarnya demi kebaikan Papua “Jadi apapun yang dihasilkan dan direkomendasikan masyarakat Papua. Pasti kami akan terima,” katanya.

Ditegaskannya saat ini terkait kajian mana yang lebih layak untuk menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah apakah di Nabire atau Timika. Menurut Doli untuk masalah kajian sebenarnya sudah selesai.

“Saat ini tinggal masalah keputusan politik yang harus dirundingkan. Makanya kami berharap sebetulnya kita mendorong untuk 8 bupati ini duduk dulu dan mudah – mudahan selesai. Nanti apa yang mereka putuskan, nanti kita liat perkembangannya bagaimana,” ucapnya. (*)

 

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.