Rasisme di Indonesia versi Soekarno, Megawati, Jokowi dan PDI-P masih dominan terhadap bangsa Papua

Jayapura, (WAGADEI) – Puncak penentang orang asli Papua (OAP) terhadap ucapan rasisme pada Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur bagian dari pada awal rentetan peristiwa yang terendam sejak 56 tahun, rakyat asli Papua mengalami stereotipe atau Papua fobia, di mana harkat dan martabatnya tidak pernah dihargai oleh elit-elit intelektual di Indonesia.

Penentang yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat menjamurnya rasialisme dan Papua fobia terhadap orang Papua dan kulit hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Tindakan itu sudah dilakukan sejak pascaintegrasi politik Indonesia 1960-an kemudian 1980-an sampai hari ini dan terus berlangsung.

Ambrosius Mulai, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se Indonesia (Sekjen AMPTPI) mengungkapkan, rentetan peristiwa ujaran kebencian terhadap OAP oleh Indonesia. Rasisme terhadap orang asli West Papua diperaktekan oleh Soekarno melalui Pidato Tirikora 1961 di Yogyakarta mengsabotase kemerdekaan Papua, bahwa sukarna yang dulu anti klonialisme, Imprialisme menunjukan wataknya menjadi imperialisme baru di west Papua, menujukan sikap superior bahwa orang Papua belum berbuat sesuatu.

“Sikap superior Soekarno telah ditransfer pada anaknya yang mana ibu megawati maka wajar saja dalam pidatonya menujukan sikap rasisalisme Papua fobia. Warna kulit orang papua disamakan dengan kopi susu, dan state memang trada korelasi karena ibu mega tidak paham apa negara, ras, rasisme, sehingga setiap orang papua yang minioritas agar lebih nasionalis demi NKRI harus dipadukan seperti kopi susu karena selama ini bu mega sadar bahwa kulit hitam menjadi masalah di NKRI,” ujar Ambrosius Mulait kepada wagadei.com, Jumat, (24/6/2022).

Rasisme terhadap OAP itu Mulait mengatakan, lebih dominan dilakukan oleh intulektual Indonesia dan kader Partai PDIP, ujaran kebencian orang Papua semua tercatat dibenaknya sejak 1961-2022.

Apa saja kebijakan rasis zaman PDI-P berkuasa, setidaknya ada delapan poin menurut Ambrosius Mulait;

Pertama, operasi Militer pasca aneksasi 1961-1977 zamanya Presiden Soekarno,  orang asli Papua banyak yang dibunuh, sekitar 20.000 lebih.

Kedua, zamanya ibu Megawati Soekarnoputri jadi Presiden. Nasionalisme OAP dikebiri dengan kebijakan Otsus isinya rasis, secara politik gagal karena MRP dibentuk 3 tahun setelah otsus disahkan & Pemekaran Papua barat di paksakan tanpa melalui aspirasi rakyat Papua melalui MRP/DPR papua.

Ketiga, Presiden Jokowi yang diusung oleh Partai PDIP, periode pertama janji selesaikan HAM, tapi hanya tinggal kosong tipu orang Papua,justru pendekatan milisteristik di Papua.

Keempat, zaman Jokowi dan PDI-P rasialisme Papua fobia terjadi 17 Agustus 2019 dengan ungkapan monyet terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, protes besar terjadi di west Papua, maupun di Indonesia, walupun OAP yang korban rasis ditangkap dan dipenjarahkan.

Kelima, tahanan politik Papua dominan, mereka ditahan dalam perlawanan memperjuangkan harkat dan martabat orang Papua ditahan, dipenjarakan dengan dituduhan Pasal Makar (106) dan semua menjalani proses,hukum dan dibebaskan, kecuali Victor Yeimo dan tujuh orang Lainnya, masih diadili oleh polda Papua melalui pengacaranya jaksa di Jayapura, Papua.

Keenam, zamanya Jokowi dan PDI-P merevisi isi UU Otsus isinya rasis, tanpa melibatkan rakyat Papua, yang mana isi otsus yg dihasilkan penuh rasis karena tidak ada subtansi yang membahas tentang perlindungi hak-hak rakyat Papua, tetapi otsus dijadikan sentralistik demi kepentinga SDA Orang Papua. setelah kebiri isi uu otsus demi kepentingan pemekaran DOB kini anaknya ibu Megawati, Puan sebagai ketua DPR RI ketuk palu soal pemekaran di Papua yang mana ribuan rakyat Papua menentang kebijakan pendudukan indonesia melalui Otsus dan DOB, Tapi Jokowi dan DPR RI trus paksakan pemekaran di Papua.

Ketujuh, politis PDI-P Ruhut Sitompul rasis terhadap budaya Papua melalui foto editan dengan muka Gubernur DKI Anis Baswedan, sudah dilaporkan tapi trada perkembangan Kasusnya, tenggelam.

Kedelapan, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut data Tapol Papua sampah. Dokumen Tersebut Berisi  57 tahanan politik dan 243 warga Papua yang tewas diduga akibat operasi militer sejak 2018. Sebanyak 57 orang Tahanan Politik Papua dalam hubungan dengan perlawanan rasisme sepanjang Agustus – Oktober 2019 tersebar dibeberapa daerah sebagai berikut: enam orang di Jakarta, empat orang di Manokwari, satu orang di Jayapura, tujuh orang di Balikpapan, satu orang di Timika, 23 orang di Fakfak dan 15 orang di Sorong. Ungkapan Mahfud MD tersebut menyakita hati Orang Papua dengan ungkapan data sampah. mahfud adalah mentri aktiv saat ini jaman kekuasaan partai PDI-P.

“Rasisme terhadap orang Papua terus dilakukan oleh petinggi intektual Indonesia,” ujarnya.

Rasialisme tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari sejarah buruk yang harus diselesaikan bersama. Sejarah buruk itu terwujud dalam gagasan dan presepsi negatif terhadap sebuah golongan yang sampai sekarang masih dipelihara dan sengaja disuburkan untuk kepentingan politik yang menjijikkan.

Secara peraktek dalam era modern rakyat Papua yang minoritas mengalami genoside, dan rasis secara sistematis dengan pola yang berbeda, hal tersebut menggambarkan di mana ada kolonialisme di situlah muncul ungkapan kata-kata rasis, terus muncul terhadap rakyat Papua Barat.

“Ibu Mengawati Soekarno Putri sebagai mantan Presiden dan ketua umum PDI-P segera minta maaf kepada rakyat Papua karena ungkapan dan kebijakan partainya PDI-P yang rasis membuat orang asli Papua korban dan menuju genoside. (*)

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.