Mahasiswa meepago di Manado tolak deklarasi DOB, dan Otsus Jilid II oleh Bupati Mimika

Nabire, (WAGADEI) – Mahasiswa Meepago yang sedang mengenyam pendidikan di Manado, Sulawesi Utara dengan tegas menolak deklarasi yang dilakukan oleh Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng tentang dukungan terhadap pembentukan daerah otonom baru (DOB), keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II dan deklarasi Omaleng siap mencalonkan diri menjadi Gubernur Papua Tengah belum lama ini di Timika.

Ester Tsenawetme selaku Ketua Kerukunan Mimika mengatakan, prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada Provinsi dan daerah provinsi untuk menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Syarat teknis meliputi faktor yang mendasar, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya kemajuan daerah dan ekonomi. Pembentukan daerah otonomi baru dilihat dari potensi daerah yaitu perbandingan bank dan lembaga keuangan, fasilitas kesehatan, fasilitas tenaga kerja, fasilitas rumah tangga, presentasi pekerja yang berpendidikan minimal SMA terhadap penduduk dengan usia 18 tahun ke atas persentase pekerja yang berpendidikan sarjana terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas dan lain-lain,” kata Ester Tsenawetme, Minggu, (19/6/2022).

Selain itu, kata Ester, syarat teknis yang dinilai dari jumlah pendudukan dan kepadatan penduduk yang ada. Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia.

Ketua kerukunan mahasiswa Paniai di Manado, Yuli Kobogau mengatakan, pasal 20 Ayat (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat.

“Jadi pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dan memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. MRP mempunyai hak, meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua,” kata Kobogau.

Pihaknya melihat dan menilai kepada Pemerintah pusat bahwa tidak mematuhi peraturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemekaran otonomi baru dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, hanya mengambil ahli tanpa pertimbangan aspirasi dari rakyat Papua melalui MRP sebagai representatif aspirasi masyakat adat orang asli Papua.

“Tetapi kenyataanya pemeritah pusat memanfaatkan elit-elit politik yang ada di Papua tanpa mendengar aspirasi rakyat Papua,” ucapnya.

Oleh sebab itu, mahasiswa Papua wilayah adat Mepago menyampaikan pernyataan sikap kami sebagai berikut:

1. Kami mahasiswa adat Meepago Sulawesi Utara dengan tegas DOB dan Otsus jilid II.

2. Pemerintah Pusat segera cabut Otonomi Khusus dari Papua.

3. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara mengecam tindakan ketua asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua yang telah menyalahgunakan wewenang.

4. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara dengan tegas menolak segala upaya yang dilakukan pimpinan daerah se wilayah adat Meepago meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah.

5. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara menolak dengan tegas pimpinan wilayah adat Meepago mengatasnamakan masyarakat adat Meepago.

7. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara mengancam keras dan menolak dengan tegas kepada non orang Papua intervensi dalam politik internal orang asli Papua.

8. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara mengancam kepada suku-suku pendatang atau non Papua untuk tidak mengambil hal politik OAP sesuai amana Otsus.

9. Kami mahasiswa wilayah adat Meepago di Sulawesi Utara mengutuk keras kepada non Papua yang mengatasnamakan orang asli Papua dalam segala hal.

10. Pimpinan dari Meepago stop cari kepentingan diri sendiri dengan menjual nama masyarakat adat Meepago.

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.