Lukas Enembe dinilai telah hianati aspirasi rakyat West Papua

Jayapura, (WAGADEI) – Semenjak Lukas Enembe menjabarkan sebagai Gubernur Provinsi Papua selalu berkontropersial dengan kebijakan Pemerintah Pusat di Jakarta, seorang Kepala Daerah punya peranan penting mengamanankan rakyatnya, dalam dua periode Lukas Enembe jabat Gubernur memperaktekan hal tersebut, walupun Lukas juga memanfatkan rakyat Papua demi kekuasaannya.

Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se – Indonesia (AMPTPI), Ambrosius Mulait mengatakan, melainkan Lukas Enembe tidak memiliki moral atas rakyat Papua papua di mana rakyat Papua dijadikan objek atas kepuasan dan kekuasan dirinya.

“Nafsu kekuasaan Lukas Enembe telah terbukti di akhir massa jabatnya, di mana menunjukan prilakunya yang disembunyikan selama ini dengan mendukung pemekaran tujuh Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Ambrosius Mulait kepada wagadei.com, Minggu, (19/6/2022).

Padahal lanjut Mulait, Lukas Enembe sangat sadar bahwa jumlah populasi atau penduduk orang asli Papua (OAP) sebanyak 2,1 juta. Jumlah populasi orang asli Papua tersebut lukas umumkan ditahun 2021, pasca PON Papua dengan dalil orang asli Papua menuju Genoside.

Bahwa jumlah Penduduk yang disampaikan Lukas enembe benar adanya, Tetapi Lukas terus adil program pendudukan Pemerintah Indonesia di West Papua dengan  mengusulakan 7 daerah pemekaran provinsi baru  di Papua.

“Saya mengutuk keras Gubernur Lukas Enembe yang telah mengetahui jumlah penduduk orang asli Papua sebagai bangsa minioritas di Indonesia. Tetapi mendukung kebijakan DOB 7 wilayah adat, di mana Lukas turut adil dalam mendukung investasi atau kapitalisme Jakarta dan Internasional melalui Otsus dan juga DOB di Papua,” katanya.

Lukas Enembe kata dia, tidak sadar bahwa di Papua itu kepemilikan tanah sub suku atau klen, bukan perseorangan, tetapi Lukas Enembe abaikan aspirasi ribuan orang rakyat West Papua turun jalan menolak kebijakan pendudukan Indonesia melalui Otsus dan DOB di West Papua.

“Lukas tidak berbeda dengan klonialisme indonesia di Papua yang terus menjajah orang asli Papua dengan kebijakan yang akan memarginalisasi Sehingga Lukas Enembe harus tahu diri bahwa tanah Papua milik rakyat, bukan milik seorang dirinya,” ujarnya tegas.

Ia menegaskan, apa yang mau dibanggakan kebijakan Lukas, Tito Karnavian dan Jokowi atas Papua. Pasalnya, kebijakan mereka penuh dengan tipu daya untuk merebut kekayaan orang Papua dengan dalil kesejateraan dan kepentingan negara.

“Kalau jadi politisi harus memihak pada rakyat, karena rakyatlah yang memberikan suara untuk menduduki jabatan tertentu guna meneruskan aspirasi, bukan memanfatkan jabatan lalu menindas rakyat demi kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut ditegaskan, fakta bahwa rakyat Papua menolak kebijakan DOB dan Otsus bahwa akan mengacam eksintensi kehidupan mereka dimasa akan datang.

“Tetapi orientasi pejabat Papua lebih mengamankan diri dan menjilat jakayrta ketimbang, berpihak pada rakyat,” ucapnya. (*)

 

 

 

 

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.