Kecam, IPMAMI sebut deklarasi DOB dan Otsus Omaleng untuk kepentingannya

Mahasiswa IPMAMI asal kabupaten Mimika di Jakarta - (Dok. IPMAMI)

Nabire, (WAGADEI) – Mahasiswa Papua asal kabupaten Mimika di Jakarta mengecam keras sikap bupati kabupaten Mimika, Eltius Omaleng, yang menyatakan mendukung kebijakan pemekaran (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) melalui kegiatan deklarasi yang dilakukan, pada Rabu (15/6/2022) lalu, di halaman Gereja Mile 32, Timika.

Mahasiswa Mimika yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa kabupaten Mimika (IPMAMI) menyebut kegiatan deklarasi Omaleng dukung DOB dan Otsus adalah murni (dilakukan) untuk mengamankan kepentingannya, yakni kenyamanannya dan kekuasaannya.

“Kami mau tegaskan kegiatan deklarasi dukung DOB dan Otsus di Mimika itu tidak dihadiri dan dilakukan bersama dengan seluruh Rakyat Papua yang ada di sana. Mereka hanya segelintir orang saja, diantaranya bupati Timika sendiri, elit-elit politik lokal, gabungan aparat TNI-Polisi, Ormas dan orang-orang non Papua,” kata mereka melalui keterangan pers diterima wagadei.com, Kamis (16/6/2022).

Mereka menegaskan, maka, jika dibilang kegiatan deklarasi itu dilakukan bupati Omaleng bersama atau didukung seluruh rakyat Amungsa, tidaklah benar.

“Yang jelas deklarasi itu bupati lakukan hanya untuk demi kenyamanannya dan kekuasaannya. Jadi, jika deklarasi itu dibilang telah mendapat dukungan penuh dari rakyat Papua di Mimika dan lalu mau mengatasnamakan rakyat, kami tegaskan informasi itu sangatlah tidak benar,” tegas mereka.

Dijelaskan, untuk mendapatkan dukungan aspirasi soal pemekaran (DOB) sesuai Pasal 77 UU 21 Tahun 2021, seutuhnya lahir sendiri dari orang asli Papua (OAP) bukan (dari) jajaran elit politik lokal Papua, yang adalah boneka Jakarta.

“Kemudian aspira Rakyat diusulkan kepada MRP agar diteruskan, bukan dengan cara klaim, karena rakyat Papua telah menolak Otsus dan anak kandungnya DOB. Sehingga kami (mahasiswa) bersama rakyat Papua di Timika kecam kegiatan deklarasi itu,” tegas mereka lagi.

Mereka bahkan menyoroti pengesahan RUU pembentukan tiga (3) provinsi baru yang sudah dilakukan tanpa melibatkan MRP sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua, pemerintah provinsi Papua (legislatif dan eksekutif), dan mengabaikan suara rakyat Papua.

“Sesuai Pasal 76 UU Otsus Papua, setiap rencana pemekaran lahir dari aspirasi rakyat kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Tetapi pada kenyataan lex specialis Otsus telah diabaikan atau dikebiri oleh pemerintah pusat demi kepentingan meloloskan niat buruk DOB yang mana akan mengancam orang West Papua, dari negerinya.”

Adapun tuntutan sikap mereka terkait hal disampaikan diatas sebagai berikut:

1. Kami sebagai mahasiswa dan pelajar asal kabupaten Mimika wilayah se-Jawa-Bali dan/ atau se-Indonesia tidak ada satu insan pun yang menerima namanya Otonomi Khusus (OTSUS) Jilid ll dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Kami sangat menolak dan tidak bola ada oknum atau pimpinan yang mengatasnamakan.

2. IPMAMI, kami menyadari dari hal itu maka tindakan-tindakan dari praktis politisi, kapitalis, ormas, organisasi/instansi manapun jangan mengatasnamakan warga masyarakat kabupaten Mimika atau pun intelektual pelajar mahasiswa Mimika demi kenyamanan dan kekuasaan di bumi Kamoro Tanah Amungsa. Itu sangat keliruh dan melangar norma hukum. Kmi nyatakan HOAX.

3. Kami meminta dengan kerendaan hati nurani bahwa pimpinan dan politisi serta kapitalis jangan mempropagandakan informasi dan membuat masyarakat Mimika jadi terpeca belah karena kepeningan semata untuk mencari kekuasaan sementara di muka bumi ini. Harus biasakan propesional dan mendukung suara anak pribumi kita yaitu mahasiswa dan pelajar di se-Indonesia.

4. Kami ikatan pelajar dan mahasiswa asal kabupaten Mimika menolak dengan tegas kepada bapak Dr (Cand). Eltinus Omaleng, SE. MH melakukan aksi deklarasi sebagai gubernur dan aksi penerimaan Otsus Jilid ll dan DOB di Gereja Kingmi, Mile 32.
Kami masyarakat dan mahasiswa Mimika tidak terima Otsus Jilid II dan DOB di kabupaten Mimika.

5. Kami mau supaya kabupaten Mimika yang aman damai serta meningkatkan keharmonisan antar sesama. Jangan dengan tindakan sepihak membuat masyarakat kita jadi saling bermusuhan diatas tanah kita sendiri.

6. Segara cabut kata bupati Eltinus Omaleng sebagai perwakilan wilayah adat Meepago.

7. Kami meminta segera MRP dan lembaga adat meninjau kembali deklarasi yg telah dilakukan.

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.