Opini  

Berlumur darah dibalik penolakan DOB dan minta cabut Otsus Jilid II

 

Menyampaikan pendapat di muka umum dihalangi, berlumuran darah dibalik penolakan pemekaran DOB dan minta cabut Otsus!

 

Oleh: N Damoye

 

BERBAGAI lapisan rakyat Papua dari tujuh wilayah adat menyatakan sikap tegas menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan minta cabut Otonomi Khusus (Otsus) di bumi West Papua.

Pemerintah Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), meninggirkan minoritas, dan meneguhkan tirani Minoritas. Hukum juga dilakukan secara memilah atau ditindak pilih. Memandangi fakta kebelakangan ini, Rakyat Papua menolak pemekaran DOB dan minta cabut Otsus Jilid II, namun Pemerintah Indonesia memaksa menerima Otsus dengan cara tidak demokratif atau dengan berbagai cara teror, Intimidasi, dan bahkan melakukan pendekatan amat kejam.

Otsus adalah menyejahterakan rakyat Papua dari kemiskinan, kebodohan, dan tetapi kenyataan pendekatan antara Jakarta dan Papua sangat lebih jauh dan Rakyat Papua mengalami banyak persoalan-persoalan. Yang kini masih terpelihara adalah pelanggaran-pelanggaran HAM berat di West Papua.

Senjata dikenal dengan alat Negara adalah pembunuh masal Jakarta untuk memusnahkan manusia pribumi West Papua. Hal itu sudah terbukti ketika 20 tahun Otomi Khusus; (2001), di berlakukan secara paksa dengan backupan militer Indonesia. Sampai hari ini sudah jutaan jiwa penduduk pribumi asal West Papua yang menjadi korban tumbal atas kepentingan ekspansif Sumber Daya Alam (SDA) Jakarta di Papua. Aparat keamanan Indonesia di invasi ke Papua dalam jumlah besar dengan alasan keamanan, ketertiban, dsb semata. Sementara kekayaan SDA Orang Papua di keruk dengan nafsu ekspoitatif Kapitalisme, sembari menumbalkan jutaan jiwa pemilik negri Emas korban berlumuran darah.

Hari ini, (3/6/2022), Rakyat Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) setiap wilayah turun jalan dalam rangka menyampaikan pendapat di muka namun dihalangi dan melakukan tindakan represif oleh aparat Indonesia (TNI/Polri) sehingga berujung pertumpahan darah, diantaranya Jayapura, Sorong dan sebagainya.

Rakyat Papua tolak DOB dan Otsus secara terbuka atau demonstrasi besar-besaran dan menyampaikan sikap penolakan kepada Pemerintah Indonesia melalui Gubernur, MPR, DPRP ataupun DPRD dan Bupati atau Walikota di Papua agar tujuan Rakyat Papua aspirasi tersebut harus teruskan kepada pemerintah Pusat. Tetapi Pemerintah Pusat sama sekali tidak ada merespons dan berusaha mendorong isu tentang evaluasi DOB dan Otsus secara total.

Massa aksi setiap kabupaten mengalami kekerasan tidak manusiawi (pertumpahan darah). Deraian berlumuran darah, yang di hiasi oleh darah rakyat terjajah membanjiri setiap kota-kota pemekaran hasil Otsus 2001. Lalu segelintir elit borjuasi lokal Papua/PB dari Bupati, DPR, dan Birokrat, lainnya masih kompromi dan mengemis pemekaran di Jakarta. Model mereka inilah pantas di nilai perusak peradaban dan masa depan Orang Papua di Papua yang bebas dari penindasan, penjajahan (merdeka). Berhenti menaruh harapan hidup, dan masa depan kepada Jakarta dan elit borjuasi lokal!

Pemekaran sendiri ialah sebagai salah satu paket atau anak kandung dari Otonomi Khusus (Otsus) penjajah Jakarta. Jadi logikanya begini! Apabila anda, kalian, sanak, sodara merestui pemekaran DOB maka, anda sedang menyetujui keberlanjutan Otsus Jilid II di West Papua atau singkatnya anda sedang ikut serta dalam misi Jakarta yaitu memusnakan penduduk asli Papua.

Maka itu, ambil ahli hidup mu, kontrol diri anda, menolak tunduk terhadap setiap program Jakarta, jangan biarkan nurani anda di tipu dengan pinang ojek. Berhenti berikan mandat kepercayaan hak atas hidup anda kepada Jakarta.

Tanamkan benih perlawanan di jiwa dan raga anda, mekarkan bilur-bilur pemberontakan secara damai dan bermartabat. Sebab Jakarta adalah penguasa, penjajah, dan kolonialisme yang sudah dan sedang menduduki teritorial Papua Barat dengan kekuatan militer berskala besar. Jadi, Perlawanan terhadap penjajah harus di kobarkan. Baku kasih tahu sanak sodara, kakek-nenek, pacar, suami, istri dll, bahwa berhenti ikut sukseskan program Jakarta dan Menolak tegas Pemekaran DOB dan minta cabut Otsus di West Papua.

Sebab, bangsa Papua akan menemukan harkat dan martabat OAP itu di dalam Papua yang Merdeka secara de fadat & de jure, melalui mekanisme referendum yang di tawarkan KNPB sebagai sebuah solusi alternatif penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.

Di era Otsus jutaan manusia Papua menjadi korban penembakan. Yang nyata dan terlihat bukti adalah kasus-kasus pelanggaran HAM Berat seperti Nduga Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Dogiyai Berdarah, Biak Berdarah, Paniai Berdarah, Deiyai Berdarah, dan lain-lain.

Saya lihat para anggota keamanan TNI dan Polri hampir setiap hari melakukan kekerasan terhadap rakyat kecil di Papua.

Dibalik Otsus diberlakukan Prov Papua dan Prov Papua Barat, rakyatnya menjadi termiskin di segala aspek kehdupan. Jadi pemerintah masih mau memaksa dibalik kegagalan. Pertanyaan, ada apa? Mengapa? Rakyat Papua bertanya!

Untuk siapa? Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Jaminan perlindungan hak kebebasan meyampaikan pendapat ini diatur secara umum dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut. Perlindungan kebebasan berpendapat diatur secara spesifik dalam Pasal 28E (3) UUD 1945.

Kalau ada yang bertanya, orang Papua nasionalis atau tidak? Sebenarnya orang Papua itu nasionalis, orangnya, hatinya, terbuka dan keterbukaan minta merdeka.

Maka wajib ada penanganan yang serius soal tuntutan rakyat Papua itu sebab persoalan Papua bukan sekedar dibicarakan. Pembicaraan mengenai Papua akan selalu diasosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisolasian. Lalu, siapakah yang harus bertanggungjawab atas keterbelakangan mereka? Pada saat ini ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak 50-an tahun silam ternyata hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam (Integrated of Natural Resources),  sementara nasib manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ir. Soekarno yang ingin memerdekakan manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.

Segera dan secepat menyelesaikan masalah politik Papua secara bermartabat. (*)

 

*) Penulis adalah aktivis kemanusiaan Papua

 

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.