Nabire  

Ini Tuntutan Pernyataan Rakyat Papua pada Aksi Nasional PRP di Nabire

 

Nabire, (WAGADEI) – Penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan perpanjangan Otsus Jilid ll di tanah Papua terus digemakan. Aksi di Nabire, Jumat, (3/6/2022) dipandu oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) merupakan demonstrasi nasional, karena dilaksanakan di seluruh tanah air.

 

 

Berikut ini merupakan tuntutan pernyataan sikap Petisi Rakyat Papua (PRP) di Nabire, diantaranya;

 

1 . Cabut otonomi khusus jilid ll, dalam kebijakan UU nomor 2 tahun 2021.

2 . Hentikan 3 rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua.

3. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua barat daya, Papua tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua.

4 . Tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua.

5 . Tolak pembangunan polres dan kodim di kab. Dogiyai

6 . Pihak kampus dan pemerintah dalam hal ini aparat kemanan Segera buka ruang demokrasih dan otonomi kampus di Nabire.

7 . Berikan akses internasional, jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua

8 . Meminta akses palang merah internasional, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi, di kabupaten nduga, intan jaya, puncak Papua, pegunungan bintang, Maybrat dan Yahukimo.

9 . Elit politik Papua stop mengatas namakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.

10 . Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di tanah Papua tanpa syarat apa pun

11 . Hentikan kriminalitas aktivis di Indonesia dan Papua.

12 . Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak.

13 . Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua : komisi tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsi, anggota kongres, jurnalis Papua-akademisi internasional, LSM INTERNASIONAL.

14. Mendesak komunitas internasional, UNI Eropa, Amerika Australia, new Zealand, negara-negara Asean, China internasional monei fund (IMF), world bank, untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua, berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua.

15. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua : PT Freeport, LNG tungguh, MIFEE, blok Wabu.

16 . Kami bangsa Papua bersama saudara-saudars haris Azhar dan dan fatiha : hentikan kriminalitas hukum, teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia.

17 . Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworejo, Jawa tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan bener.

18 . Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang di lakukan oleh Prancis,Amerika, new Zealand dan Australia.

19 . Tolak KTT G-20 di Indonesia.

20 . Hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat bangsa Papua.

 

Demikian pernyataan sikap. Atas nama seluruh perjuang yang telah mati diatas tangan penjajah dan atas nama rakyat Papua barat yang telah lama hidup di bahwa rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme, kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan kolonialisme sejati di atas bumi tercinta kita bangsa Papua Barat. (*)

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.