Apakah Pemekaran Wilayah Di Papua Sebagai Malapetaka?

 

Foto Penulis
Oleh: Fransiskus Tsolme,
Mahasiswa STFT “Fajar Timur”, Abepura, Jayapura, Papua.

Pemekaran wilayah provinsi merupakan pembagian dari kabupaten-kabupaten dari suatu provinsi dalam menjangkau luas daerah dan fungsi pemerintahan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah dalam wilayah provinsi tersebut. Apakah Pemekaran Wilayah Di Papua Sebagai Malapetaka? Pemekaran sebuah wilayah sudah terjadi sejak lama di Negara Republik Indonesia dalam Undang-udang Nomor 22 Tahun 1999 dan mengarah Undang-Undang tahun 2007 tentang tata cara pembentukan. Sebuah daerah untuk sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah, (Ratnawati, 2005). Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat apakah pantas dapat dimekarkan, walaupun masih banyak syarat-syarat yang belum terbenahi? Bagaimana dengan situasi kemanusiaan yang terjadi? Untuk siapa pemekaran wilayah dilaksanakan? Apakah untuk orang dari luar Papua dan Papua Barat? Lalu apakah pemekaran wilayah ini atas suara-suara dari masyarakat Papua dan Papua Barat? Ataukah hanya oleh mereka yang punya kepentingan demi jabatan dan uang?

Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat merupakan keputusan juga tanpa pertimbangan yang matang demi menciptakan dasar harapan pemekaran wilayah itu sendiri, pastinya pemekaran wilayah dapat membawah perubahan-perubahan secara positif dan negatif bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Dengan demikian pemekaran wilayah ini seharusnya dapat disimpulkan dari persetujuan dari masyarakat akar rumput juga dari jumlah penduduk di Papua Barat dan Papua. Maka perlu menjadi bahan pertimbangan dan pergumulan bagi pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat melalui pertimbangan-pertimbangan yang pemerintah provinsi setempat.
Perubahan Positif Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah merupakan alasan percepatan pembangunan oleh pemerintah pusat. Kemudian wilayah-wilayah yang jauh dapat terjangkau. Melalui amanat dari Undang-undang tahun 2001 tentang otonomi khusus, dapat diperkenalkan untuk menciptakan kelancaran pembangunan dengan baik dan lancar melalui proses pembangunan jalan maka masyarakat tidak sulit dalam menjangkau suatu daerah. Juga demi meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua. Lebih jelas pemerintah hadir dengan pemekaran wilayah untuk percepatan pembangunan demi kelancaran setiap pergerakan masyarakat dari pelosok ke kota juga dapat menjangkau jarak yang biasanya sulit dapat dijangkau oleh masyarakat dalam bepergian. Maka tujuan utama juga dampak positif yang ditanggapi dari pemerintah pusat oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dari pemekaran wilayah pemekaran demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat juga memperkokoh kan basis ekonomi rakyat juga mempertimbangkan ekonomi daerah dan pusat dan memberi peluang lapang daerah mendapatkan investor secara langsung.
Dampak Negatif Pemekaran Provinsi Papua
Kita telah menyaksikan dan rasakan setiap pergumulan yang terjadi di tanah Papua walaupun dua provinsi saja telah terjadi berbagai ke gejolakan dahsyat sebagai wilayah Konflik. Demikian pemekaran wilayah ini bukan menjadi jawaban atas kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua dan itu bukan yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Kita bisa saksikan ketika dalam dua provinsi saja kekerasan yang terjadi di atas tanah Papua Negara tidak pernah menyelesaikan juga tidak menyikapi setiap persoalan Papua dengan hati, tepi mereka selalu menerapkan pendekatan militer. Pembanguan jalan dan segala macam alasan yang diutarakan oleh pemerintah pusat hanyalah jawaban-jawaban untuk mendatangkan malapetaka.
Pemekaran wilayah di Papua dapat mendatangkan malapetaka bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, karena jika pemerintah bersi keras dan mempertahan pemekaran bersama tokoh-tokoh misterius Papua dan Papua Barat, jawaban itu bukan jawaban positif bagi keberlangsungan hidup dan juga bukan jalan pembangunan manusia Papua. Pemekaran demi kelancaran pembangunan, tapi juga kegagalan pemerintah pusat bagi Papua. Maka, jawabannya ialah kegagalan pemerintah pusat demi pembangunan materi tanpa pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarkat Papua dan Papua Barat. Kemudian bukan jawaban atas kekerasan dan suatu penyelesaian akan wilayah konflik dan pemerintah pusat hanya akan terus pengedropan militer demi kelancaran pembangunan demi kelancarannya.
Pemekaran membawa malapetaka Di Papua
Pemekaran wilayah Provinsi baru di Papua Barat dan Papua merupakan suatu kesepakatan yang dibuat tanpa suatu pertimbangan yang matang dari pemerintah pusat terutama bagi Menteri dalam Negeri, pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat bukanlah jawaban demi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan walaupun nantinya banyak perubahan-perubahan dari sisi baik dan buruk. Jelas bahwa pemekaran akan menjadi malapetaka bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, ketika pemekaran wilayah itu terjadi. Terutama ketika pemerintah pusat telah melalui banyak pertimbangan tapi apakah pemerintah pusat sudah memperhatikan angkat kepastian penduduk di Papua dan Papua Barat.
Pemekaran bukanlah jawaban yang dapat diinginkan oleh masyarkat Papua dan Papua Barat, Namun pemerintah pusat terus hadir dengan berbagai alasan jitu untuk mengelabui setiap keinginan masyarakat Papua. Karena jelas setiap peristiwa yang terjadi di Papua pemerintah pusat tidak pernah menyelesaikan dan terus melahirkan kekerasan dengan pendekatan militerisme yang dipasang oleh Negara sendiri. Lalu apakah pemerintah masih mau bilang pemekaran adalah merupakan suatu jawaban?
Pemekaran wilayah ini menjadi biang penyingkiran masyarakat juga keterasingan yang akan digumulih oleh masyarakat sendiri. Dan menjadi ancaman bagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Papua. Suatu perubahan besar lain terjadi dalam lenyapnya peraturan-peraturan adat yang sejauh itu dipandang sebagai dari sendirinya dengan demikian kebiasaan kebiasaan seperti suku-suku yang hidup dari sagu dan ada lagi yang hidup dari berkebun ubi-ubian atau pisang. Suku-suku pemakan sagu terutama terdapat di dataran rendah, sedangkan suku peladang ubi-ubian terdapat di daerah-daerah pegunungan yang tinggi. Dalam konteks ini, Jan Boelars, dalam bukunya, Manusi Irian dulu, Sekarang dan Masa Depan, menulisnya bahwa, “Ketika pemekaran itu hadir dengan demikian perubahan-perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarkat Papua akan terjadi dan itu akan menjadi ancaman bagi adat istiadat juga tempat-tempat sakral yang sudah hidup dalam masyarkat Papua dan Papua Barat dalam kehidupan kesehariannya”.

E.K. Tebai.

Sumber:

Boeelars Jan. 1986. Manusi Irian Dahulu Sekang Masa Depan. Jakarta: PT Gramedia
Ratnawati,T. 2005.Pemekaran Wilayah dan Alternatif Pemecahan Wilayah. Jakarta: Yayasan Harkat.
Abdurrahman, S. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta: PT Media Sarana Press.

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.