Kantor Bappeda Deiyai dialihfungsikan menjadi Polres menuai penolakan

Kantor BAPPEDA yang dialihfungsikan menjadi Polres Deiyai - ist

Nabire, (WAGADEI) – Belum lama ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Deiyai secara resmi mengalihfungsikan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Kantor Kepolisian Resort (Polres) Persiapan Deiyai.

Atas kejadian itu, masyarakat penolakan dengan tegas sebab Bappeda merupakan jantungnya pembangunan Kabupaten Deiyai.

“Pemerintah Kabupaten Deiyai segera tarik kembali sebagai tanda menghormati kepada leluhur dan alam. Sebab yang menolak adalah akar rumput Deiyai, bukan satu atau dua orang bahkan alam tidak merestui,” ungkap Adii Ben, salah satu intelektual Deiyai yang tak dimediakan namanya kepada wagadei.com, Kamis (16/12/2021).

Menurutnya, Pemkab alihfungsikan bukan hanya Bappeda, sebelumnya ada beberapa kantor serahkan kepada TNI dan Polri.

“Anehnya, ketika anak negri Deiyai sipiluntuk melaksanakan acara sehari saja tidak bisa baru,” katanya.

Mengapa sangat dan sangat menghargai TNI – Polri yang datang dengan berbagai macam niat? Ia menegaskan, Pemkab dengan sengaja mengundang korban warga sipil. Cukup yang korban warga sipil pada masa rasisme lalu maka stop cari kepentingan pribadi apapun di bumi Deiyai.

“Telinga Bupati, DPR, dan kepala Dinas terkait, jangan tutup. Harus terbuka mendengar aspirasi penolakan tersebut,” katanya.

Tokoh pemuda Deiyai lainnya, Laoren Pekei pihaknya menyerukan kepada warga Deiyai bahwa tak usah beri lokasi untuk bangun Polres maupun pembangunan lain.

 

‘Ingat, tanah seputaran Danau Tigi bukan tanah kosong,” katanya

 

Ia membeberkan kejadian lalu bahwa “Kericuhan pecah di Kabupaten Deiyai sebagai buntut insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019.

 

“Pada waktu lalu, demonstrasi warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua berakhir rusuh. Kerusahan pecah saat demo yang digelar di halaman Kantor Bupati,” katanya.

 

Massa berdemonstrasi meminta Bupati Deiyai, Ateng Edowai menandatangani pernyataan sikap menolak rasisme dan meminta referendum. Saat demonstrasi pada (26/8/2019) lalu, hanya Wakil Bupati Deiyai, Hengki Pigai yang menandatangani pernyataan sikap.

 

“Kalau mau kabur dari tempat tugas, jangan tambah – tambah bumbu, cukup yang ada saja,” tegasnya. (*)

 

Penulis: Norbertus DouwEditor: Uka Daida
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.