Kadepa : Freeport harus patuhi undang-undang dan hargai putusan MA 

  • Bagikan

Jayapura,(WAGADEI) – Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I Dewan perwakilan rakyat Papua (DPRP), mendesak PT.Freeport Indonesia (PTFI) untuk mematuhi undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan hargai putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menyetujui mogok kerja yang dilakukan para buruh atau Karyawan Freeport Indonesia pada 21 September – 19 Oktober 2017.

 

Hal ini disampaikan Laurenzus Kadepa kepada wagadei.com via seluler,selasa,(7/12/2021).

 

Kadepa menjelaskan,Putusan MA ada karena mogok kerja yang dilakukan para buruh adalah bagian dari kegiatan berserikat yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, maka sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh juncto Ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka para buruh/karyawan PTFT yang mogok kerja harus dipekerjakan kembali.

 

” karenanya, terhadap pekerja yang sedang melakukan kegiatan serikat pekerja harus mendapat perlindungan dari tindakan pemutusan hubungan kerja. Freeport harus adil dan pekerjaaan kembali para karyawannya,” tuturnya.

 

Ia berharap, putusan MA dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, terutama PT Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali 8.300 karyawannya yang mogok kerja secara sah pada tahun 2017 lalu.

 

” Jangan sampai, putusan hukum itu hanya tajam untuk orang asli Papua, tapi tumpul untuk Freeport,” harapnya.

 

Menurut Kadepa, tindakan penggugat (PTFI) melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tergugat (buruh) dengan alasan/kualifikasi mengundurkan diri dinyatakan tidak sah dan tergugat harus dipekerjakan kembali pada tempat semula.

 

Sebelumnya, seperti dilansir papuaterkini.com,selasa,(7/12/2021), Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyerukan agar Gubernur Propinsi Papua, Ketua DPR Papua dan Ketua MRP segera ambil tindakan atas PTFI.

 

” Manajemen PT. Freeport Indonesia segera aktifkan gaji pokok, asuransi dan pekerjakan kembali 8.300 buruh PT. Freeport Indonesia yang mogok kerja secara sah,” tegas Gobay.

 

Gubernur Papua juga diminta segera perintahkan Manajemen PT Freeport Indonesia untuk menjalankan Surat Penegasan Gubernur Papua terkait Kasus Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia, Nomor 540/14807/SET, terkait Penegasan Kasus mogok kerja PT. Freeport Indonesia, tertanggal 19 Desember 2018.

 

” Ketua DPR Papua segera realisasikan janji kepada perwakilan 8.300 buruh mogok kerja Freeport untuk membentuk pansus guna menyelesaikan persoalan nasib 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia,” pungkasnya.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *