KPK RI: Jika meresahkan warga terkait maraknya KPK gadungan di Papua harus lapor ke Polisi

  • Bagikan
Pelantikan pengurus KPK - Tipikor di Paniai, Rabu, (24/11/2021). Lembaga ini menyerupai KPK Republik Indonesia yang berkantor di Jakarta - Ist

Paniai, (WAGADEI) – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menegaskan pihaknya tidak memiliki mitra atau bekerja sama dengan organisasi apapun yang mengaku sebagai kepanjangan tangan KPK di daerah seperti yang tengah terjadi di Provinsi Papua.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding ketika dikonfirmasi wagadei.com melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan, KPK hanya berkantor di Jakarta dan tidak memiliki cabang atau perwakilan di daerah.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan KPK atau ingin mengambil keuntungan dengan meminta sejumlah dana atau mengaku dapat membantu penanganan perkara di KPK atau melakukan pemerasan dengan menggunakan atribut-atribut mirip KPK,” kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Rabu, (24/11/2021).

Hal itu ia mengungkapkan terkait maraknya peredaran organisasi yang serupa KPK yakni bernama KPK – Tipikor. Pasalnya hari ini, Rabu, (24/11/2021) telah dilakukan pelantikan badan pengurus KPK – Tipikor di dua Kabupaten diantaranya Paniai, Nabire, Deiyai dan daerah lainnya di seluruh Provinsi Papua.

Oleh karenanya, ia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi kepada Polda Papua melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua.

“Terkait maraknya KPK gadungan yang mengatasnamakan atau memakai atribut KPK di Papua, kami telah berkoordinasi kepada Polda Papua melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Papua. Karenanya, kami mengimbau untuk melaporkan kepada pihak kepolisian setempat atau melalui call center KPK di nomor 198 jika ada informasi yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya tegas.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya telah mengantongi informasi adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan serupa dengan KPK di Provinsi Papua. Dari informasi yang diterima, pihak-pihak tersebut mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi – Tindak Pidana Korupsi.

“Pihak dimaksud menggunakan atribut yang menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi dan melakukan korespondensi kepada beberapa pihak di wilayah Provinsi Riau,” katanya.

Ia meminta agar masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang bermaksud tidak baik dengan membawa embel-embel KPK. Ia pun memastikan bahwa KPK tidak pernah mempunyai cabang di daerah, termasuk di Provinsi Papua. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *