Direktur LP3BH Manokwari Pertanyakan Penangkapan 10 Mahasiswa Oleh Sat Brimob Polda PB

  • Bagikan
Anggota Satuan Brimob Polda Papua Barat geledah asrama mahasiswa Kabupaten Mimika di Manokwari - Ist

Manokwari, (WAGADEI) – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mempertanyakan tindakan penangkapan terhadap 10 mahasiswa di asrama mahasiswa Kabupaten Mimika di Manokwari oleh Satuan Brimob Polda Papua Barat.

Menurut Warinussy apa yang menjadi tujuan dan latar belakang dari penggeledehan yang berujung penangkapan terhadap mahasiswa tersebut.

“Saya mempertanyakan maksud, tujuan dan alasan yang melatarbelakangi tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap 10 orang mahasiswa di asrama Mahasiswa Kabupaten Mimika di kompleks Amban Permai, Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (22/11/2021),” kata Yan Christian Warinussy kepada wagadei.com melalui keterangannya.

Tindakan tersebut sesuai laporan yang diterima LP3BH dari kontak person kami bahwa dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Papua Barat dibawah pimpinan Kombes Pol. Semmy Ronny Thabba.

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang pernah meraih Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 di Canada. Saya telah melakukan klarifikasi lewat pesan WhatsApp kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dengan ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Pol.Listyo Sigit Prabowo mengenai tindakan yang kami nilai cenderung menciderai prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dijelaskannya bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat penggeledehan Sat Brimob Polda PB menunjukan surat perintah penggeledehan tempat maupun penggeledehan badan dari Pengadilan Negeri Manokwari.

“Karena Kasat Brimob Polda PB tidak membawa surat perintah penggeledahan baik tempat maupun gedung dari Pengadilan Negeri Manokwari Kelas I B. Bahkan sepertinya surat tugas juga tidak ditunjukkan saat melakukan penggeledahan badan pada para mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Mimika tersebut,” tanya pengacara hukum yang pernah menerima penghargaan internasional di bidang HAM ini.

Bahkan tindakan membawa para mahasiswa sebanyak 10 orang ke Mako Brimob PB sangat patut dipertanyakan landasan hukumnya. Karena Indonesia sebagai negara hukum yang kini merupakan salah satu negara demokrasi terbesar keempat di Dunia yang patut dicerminkan dari cara aparat negara apalagi aparat penegak hukum menjalankan tugasnya.

Sebab indeks demokrasi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang cenderung berada pada titik terendah, akibat perbuatan yang cendeung membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat selama ini.

Sebagai pembela HAM ia siap memberikan bantuan hukum bagi 10 mahasiswa tersebut bila para mahasiswa ini menginginkan dilakukan langkah hukum lebih lanjut paskah peristiwa tersebut.

“LP3BH Manokwari akan memberi bantuan hukum bagi mereka dan para mahasiswa Asrama Mimika jika mereka menghendaki dilakukan langkah hukum pasca peristiwa tersebut,” beber pengacara senior ini.

Kesepuluh mahasiswa yang ditangkap dan dibawa ke Mako Brimob adalah Engelbertus Beanal, Welison Dekme, Romario Wamang, Andreas Wamang, Win Klabentme, Detiau Magai, Son Wonda, Wianus Alom, Amsal dan Semunya Balinol. (*)

Penulis: Hiskia Samagita GEditor: Aweidabii Bazil
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *