Opini  

Auki Tekege sebagai penawar krisis kepemimpinan di Papua

pengungsi di Intan Jaya
Ilustrasi. Pengungsi di Intan Jaya - Wagadei/Dok.

Oleh: Siorus Degei

Walau zaman telah berganti hingga kini beranjak pada era postmodern, teladan Auki Tekege, khususnya tiga falsafah hidupnya sebagai bedoubainawi atau seorang pemburu, yakni eubai (mencari), edou (menemukan), dan omei atau membawa (Biru, Kira: 2018, hlm.97) ini bisa menjadi metode dalam rangka menanggulangi krisis kepemimpinan di Papua.

Namun sebelum itu kira-kira dimana letak krisis kepemimpinan di Papua beberapa tahun terakhir ini?

Pertama, bara aneksasi dan integrasi Papua yang berlangsung penuh manipulatif dari elite lokal, nasional, dan internasional yang terbagi menjadi tiga tahap: aneksasi tahap awal (1961-1969), otonomi daerah (otda) jilid I (1969-2001), dan otonomi khusus (Otsus) jilid II sejak 2001 sampai sekarang (Bobii: Bergulat, hlm.v);

Kedua, PON XX Papua. Sebelum perhelatan PON XX, di beberapa daerah di Papua terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa menyedihkan, semisal, tragedi kemanusiaan di Ndugama, Intan Jaya, Maybrat, Kiwirok, Yahukimo, dan Puncak Jaya. Kerugiannya bila diakumulasikan  merenggut sekitar 300 jiwa dan 5.000 pengungsi tanpa perhatian pimpinan negara dan provinsi.

Maklum di balik perhelatan PON XX terselubung kepentingan elite lokal, nasional, dan internasional yang tidak sehat dan mengorbankan rakyat kecil.

Ketiga, pembangunan konstruksi smelter yang diskriminatif terhadap orang asli Papua. Beberapa hari usai PON XX, kita digegerkan oleh berita tentang peresmian kontruksi smelter terbesar di dunia bagi perusahaan Freeport di Gresik, Jawa Timur oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Dari sini barulah kita paham bahwa PON XX merupakan strategi Pemerintah Pusat untuk mengalihkan opini publik Papua, terlebih mengalihkan fokus para pemikir kritis di Papua, untuk tidak menggangu ikhtiar pembangunan smelter tersebut.

Lantas apa yang didapatkan oleh orang asli Papua? Yang mereka dapat ialah [menjadi korban] operasi militer, mengungsi dan korban kontak tembak TNI/Polri vs TPNPB-OPM. Sebut saja dua anak kecil yang tertembak di Intan Jaya, hingga satu diantaranya, Nopelius Sondegau (2thn) tewas, dan penembakan terhadap Agustina Ondou (21) di Kampung Mamba Intan Jaya, serta meninggalnya seorang anak kecil di Maybrat, Papua Barat, akibat sakit di tempat pengungsian.

Bagaimana kelanjutan dari kasus-kasus ini? Belum ada tanda-tanda hukum ditegakkan untuk para korban itu. Pelaku yakni oknum TNI/Polri malah dengan gampangnya meminta maaf. Seakan-akan mereka yang meninggal itu hewan. Padahal mereka adalah rakyat yang membutuhkan keadilan. Permintaan saja tidak cukup. Rakyat butuh keadilan.

Paling kurang kita membutuhkan sosok pemimpin seperti Auki Tekege yang berhasil memburu, menemukan, dan membawa terang Injil dari Pantai Selatan dan menegakkan peradaban suku bangsa koteka di tengah krisis kemanusiaan seperti hari ini.

Di tengah problematika kemanusiaan yang menimpa manusia Papua, bisakah gubernur, wali kota, bupati, DPRP, MRP, DPR, dan pejabat-pejabat lainnya, mencari solusi atas masalah, menemukannya, dan menegakkannya di Tanah Papua, sebagaimana teladan Auki Tekege?

Eubaii sebagai etika memburu eudamonia

Visi-misi seorang pemimpin mesti menggambarkan upaya untuk menciptakan kebahagiaan sejati umat manusia, atau dalam kamus filsofis Plato (427 SM- 437 SM) kita mengenal eudaimonia.

Bahwa tujuan dari sebuah negara yang baik ialah eudamonia, yakni kebahgiaan sejati seluruh umat manusia atau bonum commune (kebaikan bersama). Di Indonesia sendiri tujuan dari roda pemerintah ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana bunyi sila 5 Pancasila yang juga dijabarkan dalam alinea 4 Mukahdimah UUD 1945.

Maka orientasi kepemimpinan mesti tertuju pada cita-cita pemenuhan kebaikan bersama. Bahwa yang mesti menjadi tujuan seorang pemimpin ialah penegakan keadilan, kebenaran, dan perdamaian sejati.

Oleh karena itu, dibutuhkan kecakapan untuk memahami suka-duka rakyat, terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir atau  (berpihak pada yang miskin). Singkatnya seorang pemimpin tampil sebagai pemburu yang memburu kebahagiaan universal.

Edou sebagai ketajaman option for the poor

Seorang pemimpin itu sekurang-kurangnya cakap memahami, mendalami, menggumuli, dan mengalami segala suka dan duka rakyat yang dipimpinnya. Dengan begini, maka terang fajar budi dan hati nurani akan terbuka, dan terhasrat untuk mewujudkan semua kerinduan hakiki dari rakyatnya. Singkatnya menjadi pemimpin yang berbau rakyat.

Presiden Jokowi merupakan seorang pemimpin yang dikenal sangat sederhana dan merakyat. Beliau sangat paham susah dan senang rakyat kecil, sebab ia juga pernah berada di posisi itu.

Ketegasannya dalam memimpin Republik ini selama dua periode tidak ada tandingannya. Ia dengan berani mengancam menteri kabinetnya dan memecat mereka yang tidak serius bekerja. Jadi, dia sangat tegas dan gigih ketimbang jenderal bintang lima meski dia dikenal sebagai presiden yang sederhana dan merakyat.

Kita tentunya amat merindukan dan membutuhkan sosok pemimpin seperti beliau, yang bisa terintegrasi dengan pergumulan hidup rakyat kecil. Ini sangat nampak sekali dari 17 kali kunjungannya ke Papua, sebagai bukti atas kepedulian dan perhatiannya terhadap rakyat Papua.

Namun mengapa persoalan HAM Papua belum terselesaikan hingga kini? Walau seribu kali Jokowi ke Papua selama pelanggaran HAM tidak diselesaikan, maka kedatangannya ke ujung timur Indonesia ini tak berefek.

Selain presiden yang dianggap “dungu”, gubernur, DPRP, MRP, dan jajaran pejabat lainnya, seakan-akan tidak peka terhadap kasus kemanusiaan di Papua.

Kita sebut saja kasus kemanusiaan yang lagi viral di Intan Jaya. Semua orang sudah tahu, bahwa motif dari konflik tersebut ialah rencana konsesi tambang di Blok Wabu. Konflik ini berlangsung sejak tahun 2019, tetapi belum ada respons signifikan dari para pemimpin di Papua, terutama gubernur.

Belakangan disinyalir bahwa gubernurlah biang keroknya, sebab ia telah menandatangani surat izin tambang Blok Wabu itu dengan Surat Gubernur Nomor: 540/11625/SET, Perihal: Rekomendasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUPK) kepada Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) di Jakarta, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2020, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta, Direktur Pengusahan Mineral dan Batubara di Jakarta, Majelis Rakyat Papua di Jayapura, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura.

Dengan demikian, jelaslah siapa dalang di balik tragedi kemanusiaan di Intan Jaya yang semakin hari semakin brutal. Sebenarnya kita juga bingung jika kita mau berharap agar pemimpin politik di tanah ini berpihak kepada rakyat. Jalan satu-satunya ialah mengharapkan suara kenabian dari pimpinan Gereja. Bersyukurlah karena 194 imam di Tanah Papua telah bersuara untuk perdamaian di Papua.

Ketua Sinode Pdt. Tilas Mom bahkan dalam sambutan perdananya telah menyerukan 6 sikap kegembalaan barunya. Secara singkat adalah pencabutan surat izin Blok Wabu, penarikan pasukan militer, dan memulai penyelesaian kasus Papua secara damai melalui sebuah dialog damai. Dalam hal ini hanya para pemimpin Gereja Papua saja yang sanggup tampil sebaga Auki dalam perpestif falsafah edouu.

Omeii sebagai panggilan untuk menciptakan Papua tanah damai

Semua sudah jelas sekarang, bahwa masalah ada dan sarana untuk mencari solusi juga ada, yakni dialog damai Jakarta – Papua, yang dimediasi PBB dan difasilitasi oleh Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) dan Jaringan Damai Papua (JDP).

Panglima TNI yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi di istana negara, yakni Jenderal TNI Andika Prakasa juga telah beriktihar untuk mengubah pola pendekatan resolusi konflik di Papua, dengan menggunakan pendekatan yang lebih sosialis dan humanis, yakni pendekatan pembinaan teritorial.

Di sisi lain, niat yang sama juga ditunjukkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasi, Mayjen Ignasius Yogo Triyono, yang mendukung dialog damai sebaga resolusi konflik Papua, seraya menyarankan dialog kesejahteraan, sebab pihaknya sudah capek berperang melulu.

Itikad baik dari pimpinan TNI/Polri ini mesti mendapatkan respons poistif dari semua pihak yang merindukan perdamaian di Papua. Di sisi lain, TPNPB-OPM melalui Juru Bicaranya, Sebby Sembon juga menyatakan hanya mau berdialog jika itu dimediasasi oleh PBB.

Lantas mana yang terbaik, atau paling kurang, cukup relevan dengan karakter konteks konflik Papua? Penulis sangat yakin tiga-tiganya tidak akan melahirkan Papua tanah damai atau malah memperhambat upaya memperjuangkan Papua tanah damai.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar mekanisme dialog yang dilakukan di Papua ialah mekanisme dialog damai yang telah dirintis oleh Pater Dr. Neles Kebadabi Tebai (alm), yakni, dialog damai Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta, dengan melibatkan Jaringan Damai Papua (JDP) dan Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2), sebagai dua fasilitator kunci dialog damai menuju Indonesia Jaya dan Papua tanah damai. (*)

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura, Papua

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.