Kadepa: Nasib para pengungsi Intan Jaya tanggung jawab kita bersama 

  • Bagikan

Jayapura,(WAGADEI) – Legislator Papua,Laurenzus Kadepa menegaskan, konflik berkepanjangan di Intan Jaya bukan hanya masalah pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Intan Jaya,tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Papua dan pemerintah pusat negara republik Indonesia, untuk menangani masyarakat korban kontak senjata antara aparat keamanan (TNI/POLRI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berkepanjangan ini.

 

Hal ini di sampaikan anggota komisi I dewan perwakilan rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa kepada wagadei.com via seluler,rabu,(17/11/2021).

 

Laurenzus Kadepa mengatakan, Korban pengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan TPNPB, mengakibatkan sebagian besar masyarakat mengungsi hingga hari ini di gereja,di kampung tetangga bahkan ada yang keluar kampung halamannya untuk mencari kenyamanan di kabupaten lain. Tentu ini, bukan saja menjadi tanggung jawab Pemda Intan Jaya saja, tapi ini menjadi tugas berat dan tanggung jawab Pemprov juga pemerintah pusat untuk melihat kondisi masyarakat di pengungsian.

 

” Akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan TPNPB, banyak masyarakat telah mengungsi keluar dari kampung halamannya. Kehidupan mereka di pengungsian juga sangat memprihatinkan. Maka, untuk menangani nasib korban pengungsi, bukan saja menjadi tanggung jawab Pemda Intan Jaya tapi juga menjadi tanggung jawab besar bagi Pemprov dan pemerintah pusat,” tegasnya.

 

Lanjutnya, Korban pengungsi jadi tanggung jawab negara dan Pemprov juga. Kenapa? Karena korban merupakan warga sipil yang mengungsi keluar dari daerahnya akibat konflik bersenjata.

 

Menurut Kadepa,Saat ini yang sangat di perlukan oleh masyarakat sipil di pengungsian adalah bahan makanan (bama).

 

” Mereka saat ini sangat kekurangan stok bama. Pemerintah pusat dan pemprov segera drop bama untuk pengungsi. Pernah saya dan DPRP kirim tetapi itu pribadi bukan mewakili partai atau institusi,” tuturnya.

 

Ia berharap, Pemerintah pusat dan pemprov Papua ruang evaluasi atas penambahan pasukan militer di Papua terlebih khusus wilayah pegunungan tengah seperti;Intan Jaya,Kiwirok,Maybrat,Puncak Jaya,dan lain-lain.

 

Pihaknya juga, turut menyetujui ruang dialog yang disarankan oleh Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan Pangdam Cenderawasih,Mayjen TNI Ignatius Yoga Triyono yang merencanakan melakukan pendekatan lain yang bukan perang.

 

” Ini akan melahirkan dialog damai, yang menghadirkan dua pihak yang bertikai di saksikan pemerintah pusat, Pemprov, Pemda,lembaga swadaya masyarakat (LSM),NGO, masyarakat adat,tokoh  agama,tokoh pemuda dan lain-lain untuk mencari solusi menciptakan tanah Papua yang aman dan Damai,” katanya.

 

Terlepas dari semua itu, Ia sangat mendesak pemerintah pusat dan pemprov untuk turut menghadirkan psikolog hilangkan trauma masyarakat akibat konflik bersenjata.

 

” Pemprov dan pemerintah pusat segera berupaya  kirim psikolog juga ke Injan Jaya dan Kiwirok untuk mencoba menghilangkan trauma masyarakat sipil akibat konflik bersenjata,” pungkasnya.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *