Dua dokumen strategis untuk Papua tanah damai

  • Bagikan
masyarakat adat papua
Ilustrasi masyarakat adat di Tanah Papua menolak perusahaan sawit – Wagadei/Pusaka.or.id

Apakah tanah ini awalnya Eden, tak satu pun jiwa yang tahu, apakah tanah ini akhirnya neraka tak satu pun jiwa yang tahu, seandainya daku panglima sorgawi, kan kupinta kepada Tuhan, agar bangsa ini tak sajikan harta, pasti kuhidup damai selalu, so banyak air mata yang telah menuju menyaksikan bangsaku hancur, terdiam kalbuku dan tak kan kembali, alam terdiam jadi saksi, seandainya aku panglima surgawi, kan kupinta kepada Tuhan, agar bangsa ini tak sajikan harta pastiku hidup damai slalu.

Lirik lagu “Apakah Tanah Ini Awalnya Eden?” yang melukiskan rintihan dan jeritan relung hati anak negeri Papua ini cukup jelas menegaskan sebuah kenyataan, bahwa Papua yang awalnya ‘eden’ dan ‘surga’ kini telah menjadi ‘neraka’. Papua kini adalah “neraka besar yang jatuh ke bumi“. Namun demikian di tengah kepastian menuju alam kepunahan, masih ada harapan untuk mengembalikan kesucian Papua sebagai “surga kecil yang jatuh ke bumi

Ensiklik Laudato Si‘: Sumber referensi primer Revolusi Hijau di Papua

Sri Paus Fransiskus menerbitkan Ensiklik Laudato Si tanggal 24 Mei 2015 sebagai bentuk keprihatinan Gereja Universal dan menjawab kerinduan, harapan, dinamika, dan kegundahan potret krisis ekologi global. Paus yang sangat menghayati spiritualitas Santo Pelindung Alam Semesta demi keutuhan ciptaan ini, menuangkan refleksi teologis Gereja Universal dalam merespons krisis ekologi yang menjadi-jadi menuju tapal batal ekosida.

Ensiklik ini terdiri dari enam bab besar:

Bab pertama, apa yang terjadi dengan rumah kita bersama—menggambarkan fenomena kehancuran ekologis yang terjadi di dunia dan respons-respons yang masih lemah dalam menangani krisis ekologis;

Bab kedua, injil penciptaan—menggambarkan arti dan makna alam semesta dalam perspektif imam (refleksi teologis-ekologis kontekstual);

Bab ketiga, akar manusiawi krisis ekologis—menggambarkan sikap-sikap atau paham-paham besar yang mempengaruhi mindset umat manusia, lebih khusus para industrian, teknolog, dan orang-orang cerdas lainnya, yang memajukan zaman tetapi juga mengkristalkan krisis ekologis bumi;

Bab keempat, ekologi integral—meletakkan ekologi atau alam semesta sebagai suatu universe yang paralel dan tak terpisahkan. Bahwa semua makhluk yang menghuni alam semesta mesti hidup layaknya “satu keluarga”;

Bab kelima, beberapa pedoman orientasi dan aksi—merekomendasikan langkah-langkah rekonsiliasi dan dialogis ekologis sebagai upaya pemulihan dan pengudusan bumi;

Bab keenam, pendidikan dan spiritualitas ekologis—menjelaskan langkah-langkah hidup baru yang lebih ekologis, humanis, dan harmonis.

Dengan semangat Laudato Si’, Paus Fransiskus banyak tampil sebagai duta ekologis dan humanis demi konsen menegakkan keseimbangan ekologis dan pengahargaan hak asasi. Paus juga mengajak pada 31 Oktober 2021 kepada para pemimpin bangsa untuk bersolidaritas terhadap sesama yang paling rentan, khsusnya kepada peserta Conference Of Parties Ke-26 (COP26) yang diselengarakan pada 4 November 2021 di Glasgow, Skotlandia.

Secara kontekstual, idealnya Laudato Si’ ini diterjemahkan dalam agenda lembaga-lembaga ekologi dunia di PBB, kemudian dihasilkan sebuah “Piagam Solidaritas Ekologis” dan di-share kepada negara-negara anggota resmi PBB. Di negara-negara tersebut “Piagam Solidaritas Ekologis” dituangkan dalam undang-undang “Perlindungan dan Keutuhan Ekologi Bangsa”.

Di Indonesia Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc yang baru saja viral gara-gara cuitan di akun twitternya yang mengatakan “Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi” yang ditulis beliau pada Rabu, 3 November 2021, padahal itu pasca Conference Of Parties ke-26 (CO26) yang membahas isu perubahan iklim.

Barangkali Ibu Siti yang suka ‘bakar-bakar’ ini mau menepis dan memupuskan perjuangan United Liberation Movement West Papua (ULMWP) yang juga saat itu hadir dan meluncurkan dokumen Green State Vision In West Papua atau dokumen Negara Hijau di Papua Barat untuk menanggapi krisis ekologi di Papua yang berada di ambang ekosida.

Namun terlepas dari semua kepentingan picik dengan dalil murahan demi kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara, sudah saatnya Ibu Siti Nurbaya Bakar, yang adalah seorang profesional dan pekerja keras di bidang ekologi, menggandeng komunitas National Geography yang banyak mengkampanyekan revolusi hijau, juga komunitas-komunitas “Go Green” lokal dan nasional, semisal para Duta Hutan Mangrove, Duta Flora Langka, Duta Fauna Langka, Komunitas My Trip My Adventure, Earth Hour, Solidaritas Masyarakat Adat, dan Gerakan revolusi hijau lainnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hijau, Papua dan Kalimantan sebagai “Paru-Paru NKRI” mesti ditetapkan secara resmi dalam undang-undang sebagai “Dua Provinsi Konservasi Alam” sehingga iklim dan ekosistem bangsa Indonesia tetap sehat, terjaga, dan harmoni,.

Dalam artian, semua perusahan besar yang beroperasi di sana, baik secara legal, maupun ilegal mesti “dibredel” oleh pemerintah demi keutuhan alam ciptaan. Hal ini bisa ditempuh oleh Ibu Menteri dan kawan-kawan jika benar-benar sayang dan cinta dengan tanah tumpah darah Indonesia sebagai “Nusantara Yang Kaya Raya”. Namun bila tidak, malah ketamakan elite dan investor oligarkis yang dipojokkan. Tanpa diiolah dengan bijak, maka Ibu Situ, bahkan Presiden Jokowi akan dikenang sebagai “Iblis Ekologis Yang Sadis di Indonesia” terutama oleh orang Dayak di Kalimantan dan orang asli Papua di Papua.

Green State Vision manifestasi konkret Gita Laudato Si’ di Papua

Seperti telah disinggung di atas, barangkali cuitan ibu Siti di akun twitternya yang terkesan terencana bersama Presiden Jokowi dan sejawatnya mau ‘memperkosa’ secara habis-habisan sumber daya ekologi di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur dan Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), sehingga secara sarkastis beliau menyinggung Interim President of West Papua, Hon. Benny Wenda dan rombongan petinggi ULMWP di Glasgow, Skotlandia, 4 November 2021, yang meluncurkan Green State Vision – West Papua”.

Visi utama dari peluncuran Green State Vission ini adalah menyelamatkan eksistensi ekologi global dan menciptakan “Negara Hijau” di West Papua.

Selama ini kenyataan memberitahu bahwa eksistensi ekologis Papua terancam ekosida. Padahal relasi antara manusia Papua dan alamnya teramat intim.

Alam semesta diyakini secara filosofis oleh orang Papua sebagai “seorang ibu” atau “mama”, bahkan keyakinan yang sama juga eksis di Indonesia secara umum. Bumi dianggap sebagai ibu pertiwi.

Lebih jauh lagi secara antropologis-mitologis, eksis ragam totem di sebagian besar kebudayaan Papua meyakini bahwa suku bangsa A berasal dari fauna atau flora B, sehingga suku A pemali untuk mengganggu eksistensi dari fauna atau flora B tersebut, dan rupanya keyakinan semacam ini sangat kental sekali di kebudayaan Asia Timur, semisal Indonesia. Bahwa totemisme dan mitologi alam kuno sangat dominan di 714 suku di Indonesia. Pendeknya pada hakikatnya orang asli Papua menganggap alam sebagai “mama” dan seluruh ciptaan sebagai “keluarga/leluhur/moyang” (Ibrahim Peyon dalam facebook.com).

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pokok pikiran kuno suku bangsa Papua, visi dan misi Green State Vision In West Papua dan Gita Laudato Si’ merupakan satu kesatuan konsep nilai solidaritas ekologis dan humanis yang teramat paralel harmoni.

Bahwa wujud konkret dari pemikiran filosofis bangsa Papua sangat sinkron dan relevan dengan muatan ensiklik Laudato Si’ dan visi-misi dokumen Green State Vision In West Papua. Maka sudah layak dan pantas dua dokumen besar demi keselamatan “Mama Bumi Papua” tersebut disambut hangat oleh seluruh lapisan masyarakat Papua.

Pertama, Pemerintah Indonesia mesti menerjemahkan semangat Laudato Si dan Green State Vision berdasarkan hasil Conference Of Parties ke-26 (COP26) , Deal Environmental Ethics, Issues Global Warming, dan isu-isu seputar krisis ekologi global dan penanggulangannya dalam undang-undang dasar negara secara resmi, terlebih Presiden Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya Bakar sebagai anak buahnya di bidang ekologi, mesti tampil sebagai promotor dan duta solidaritas ekologis dan humanis (sebagaimana teladan Paus Fransiskus ) di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur dan Tanah Papua. bukan sebaliknya hadir sebagai “dajjal ekosida” Indonesia.

Kedua, ensiklik Laudato Si’ mesti menjadi sumber referensi primer semua pergerakan revolusi hijau di Papua, bahwa agenda untuk mengembalikan kesucian “Rahim Mama Bumi Papua” mesti bernapaskan pada ensiklik Laudato Si’.

Ketiga, eksekusi dokumen Green State Vision di Papua mesti melibatkan lembaga-lembaga pergerakan cinta bumi atau komunitas-komunitas go green semisal Earth Hour, Komisi Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan di lima keuskupan di Tanah Papua dan denominasi gereja-gereja, aktivis lingkungan hidup, pemeirntah, swasta, masyarakat adat, dan pergerakan hijau lainnya.

Kelima, sebagai Bapa Solidaritas Ekologis dan Humanis, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia (nuntius) bisa menyurati Paus untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya di tanah Dayak dan Tanah Papua. Bahwa fitrah dan marwah Paus Fransiskus sebagai Alter Saint Francis atau manifestasi konkret dari St. Fransiskus bila lukisan ekosida dan genosida di Papua dan Kalimantan beliau alami dan gumuli.

Keenam, presiden dan semua pihak berwajib segera merespons seruan moral pastor Katolik se-Papua demi kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan keselamatan hidup orang asli Papua (OAP) di atas tanah leluhurnya, Kamis (11/11/2021) di aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena, Jayapura, Papua. (*)

Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur Abepura, Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *