Oknum Pejabat Dogiyai Dilaporkan ke Polisi Diduga Aniaya Istri Siri

  • Bagikan
Keluarga korban membawa spanduk kecaman dan permintaan proses hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan atau KDRT sedang menuju ke Mapolres Nabire - Ist

Jayapura, (WAGADEI) – Seorang perempuan berinisial MT melaporkan oknum pejabat Kabupaten Dogiyai berinisial YD yang merupakan suami sirinya ke Polres Nabire, Senin, (1/11/2021).

MT ko melalui saudarinya, Selly Tebai mengaku, saudarinya itu telah menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh YD di kediamannya di Jln. Multi, Kota Baru, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua, Kamis, (28/10/2021) pukul 12.50 WP.

“Saudariku MT dianiaya menggunakan sebuah pisau lipat yang ditikamkan dari belakang, sehingga korban mengalami lima luka tusukan di bagian punggung. Dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit (RSUD) Nabire,” kata Selly Tebai, Selasa, (2/11/2021).

Menurut dia, kecemburuan itu terjadi lantaran kecemburuan di antara mereka. Oleh karena itu, pihaknya telah datangi Mapolres Nabire guna melaporkan pelaku agar diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

“Memang kami sudah lapor ke Polisi (Polres Nabire). Dengan menyampaikan beberapa poin agar ditindaklanjuti kasus ini,” katanya.

Pihaknya menuntut agar segera menahan pelaku dalam satu kali 24 jam. “Jika pelaku belum ditahan, maka Kapolda Papua harus evaluasi Kapolres Nabire jangan sampai ada main di bawah meja,” ujarnya.

“Kami juga meminta kepada Polres Nabire agar segera memberikan hasil visum dokter dan surat laporan Polisi kepada kami keluarga besar Tebai dan Rumbrawer,” kata dia.

Pihaknya juga meminta kepada Polres Nabire agar segera mengajukan proses izin Kemendagri agar pihak mengetahui proses hukum tersebut.

Akibatnya, MT mengalami lima luka tusukan pisau di bagian belakang tubuhnya dengan kedalaman 5 sentimeter.

Kapolres Nabire, AKBP. I Ketut Suarnaya mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada keluarga korban yang telah mendatangi Mapolres bahwa tak bisa menahan seseorang namun akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Yakin saja, kasus ini kami laksanakan sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP). Sebab yang bersangkutan (pelaku) adalah seorang pejabat daerah maka yang bisa tahan adalah Presiden melalui Gubernur Papua,” kata dia. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *