Sejarah Sebagai Jalan Kebenaran atas Konflik HAM di Papua

  • Bagikan

Komnas HAM Cemas Kasus Paniai Bernasib Sama dengan Pelanggaran HAM Berat  Lainnya

Oleh: Yohanes W. Petege *

Konflik pelanggaran HAM di Papua tidak hanya terjadi pada masa lalu. Tetapi, konflik pelanggaran HAM di Papua sudah terjadi sejak tahun 1960-an, tepatnya pada tahun 1962, ketika pemerintah Indonesia (Selanjutnya baca NKRI) tidak menjalankan amanat Perjanjian New York Arageement (Perjanjian New York). “Pemerintah Indonesia bertindak tidak sesuai dengan amanat Perjanjian New York 1962 pasal 14-21; tetapi sangat sibuk sekali untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Selanjutnya baca PEPERA) dengan melakukan berbagai teror, intimidasi, penangkapan, kekerasan, pembunuhan dan berbagai manipulasi sosial politik terhadap masyarakat Papua yang mempertahankan kemerdekaannya atau tidak mau bergabung dengan Indonesia” (Alua, 2006:53).

Tidak hanya itu, konflik pelanggaran yang satu dan sama juga masih terjadi saat ini di tanah Papua, yakni penangkapan, penindasan, teror, intimidasi, kekerasan dan pembunuhan atas masyarakat Papua di tanah Papua. Misalnya, peristiwa penembakan yang terjadi di Wamena atas Surya Hiluka yang ditembak oleh anggota Brimob tanpa ada alasan dan bukti pada Kamis, 14 Oktober 2021 di Wamena. Konflik pelanggaran HAM lainnya yang sedang terjadi, ialah pengungsian bagi warga sipil di Kiwirok, Nduga, Intan Jaya, dan Maybrat akibat operasi militer yang dilakukan oleh TNI/Porli yang kemudian melahirkan pelanggaran HAM berat. Korban hak pendidikan, kesehatan, rasa keamanan dan kenyamanan, dan sejumlah hak-hah hidup lainnya.

Singkatnya, konflik pelanggaran HAM yang sudah dan sedang dialami oleh OAP (Selanjutnya baca orang asli  Papua/ orang Papua) di Papua, ialah sebuah peristiwa penderitaan yang benar. Sebab, orang Papua, ialah korban atas pelanggaran HAM di Papua. Orang Papua menjadi korban atas konflik pelanggaran HAM, karena mereka menuntut kebenaran sejarah atas cacat politik hukum pada 1962 melalui peristiwa PEPERA. Jalan sejarah sebagai jalan kebenaran bagi bangsa Papua.

PEPERA 1962-1969 Cacat Hukum dan Moral: Mengapa?

Ada dua persoalan yang amat mendasar dalam peristiwa PEPERA 1962, yaitu;  cacat hukum dan moral. Cacat hukum, karena NKRI tidak bertindak sesuai dengan perjanjian New York 1962 pada pasal 1942. Sedangkan, cacat moral, karena NKRI melakukan sejumlah kasuh pelanggaran HAM bagi bangsa Papua, dengan intimidasi, teror, penangkapan, dan bahkan pembunuhan.

Dari dua konteks persoalan di atas, saya (Penulis) secara pribadi tidak membenarkan atas tindakan NKRI yang melanggar amanat perjanjian New York tahun 1969. Dalam konteks ini, NKRI mestinya memahami dan menyadarinya, bahwa  NKRI, ialah sebuah Negara yang menganut hukum. Oleh karena itu, NKRI sebagai Negara hukum mestinya NKRI bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika NKRI sudah membangun mental yang demikian, maka NKRI sebagai Negara hukum tidak dapat dibenarkan oleh siapa pun dan bangsa mana pun. NKRI sebagai Negara hukum yang NKRI sudah tentunya dewasa dalam menjalankan hukum di Indonesia.

Selain itu, secara cacat moral Indonesia memiliki landasan (Dasar) negara, yang berpatokan dan bersumber pada semangat hidup Panca Sila, yang di dalamnya menganut lima, silah, salah satunya, ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, NKRI mesti memiliki akal sehat (Comansen), dalam menjunjung dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.

Akhirnya, Penulis menyimpulkannya bahwa posisi orang Papua dalam bingkai NKRI, ialah posisi yang tidak benar, tidak bermartabat, sebab orang Papua selalu diremehkan, direndahkan, dan bahkan tidak dianggap. Sebab, peristiwa pelanggaran HAM sejak dahulu hingga kini sudah dan sedang dirasakan oleh orang Papua. NKRI tidak menghayati silah-silah pancasilah, khsusunya pada silah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi penulis orang Papua di mata Indonesia, ialah binatang, sehingga tindakan Indonesia kepada orang Papua selalu diwarnai dengan tindakan kejahatan, kriminalitas, intimidasi, penangkapan, dan bahkan pembunuhan.

Pertanyaannya, Siapa yang bertanggungjawab atas kehidupan orang Papua? Presiden NKRI, Jokowi (Joko Wido) datang ke Papua sekian kalinya berkunjung, bahkan di tahun 2021 paca PON XX tahun 2021, tetapi tidak pernah melirik dan mengeluarkan kata-kata verbal tentang kemanusiaan. Itu artinya, mental yang sudah dibangun oleh presiden NKRI, ialah mental yang tidak manusiawi, sehingga pembiaran atas kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan secara  utuh dan menyeluruh di Papua.

Dalam konteks ini, persoalan mengenai kasus pelanggaran HAM, kiranya dewan HAM PBB dan Gereja dapat menyuarakan krisis kemanusiaa yang sudah dan sedang dialami oleh orang Papua pada masa kini. Gereja sebagai institusi keselamatan bagi Umat Tuhan di Papua, Gereja sudah dipanggil dan diutus untuk menyuarakan krisis kemanusiaan di tanah Papua. Demikian juga PBB dalam bidang HAM yang berkonsentrasi melindungi, menjaga martabat manusia mengunjungi dan menyuarakan bahkan memberikan ruang kebebasan bagi bangsa Papua, sebab jalan sejarah kebenaran dan penderitaan sudah jelas dan nayata di tanah Papua.

*)Penulis adalah Mahasiswa Semester III pada UNCEN, Jayapura, Papua.   

 

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *