Jangan Sampai Palu Pemekaran Jatuh di Papua

  • Bagikan

Pro Kontra Pemekaran Papua, Urgenkah?

Oleh: Siorus Degei

Otsus Jilid II sudah lolos secara sepihak Jakarta dan elit korup Papua tanpa mengubris temuan dan aspirasi masyrakat yang memprotes kegagalan Otsus dan menuntut adanya referendum, dan itu sudah final, (https://tirto.id/abaikan-protes-paripurna-dpr-tetap-sahkan-uu-otsus-papua-jilid-ii-, Selasa, 19-10-2021. Pukul 12:32). Guna meloloskan otsus sebuah opera besar diciptakan di Papua, yaitu penangkapan dan penahanan juru bicara pusat KNPB tuan Victor Yeimo (Selanjutnya akan ditulis VY). Kasus VY ini mendapatkan perhatian masyarakat luas. Hari-hari menjelang pengesahan otsus, Papua masih heboh dengan kasus VY. Dan setelah Otsus sah, tuan VY rupanya biasa-biasa, bahkan kini isu VY sudah nihil, lagi-lagi OAP masuk jaring buzzer digital bak Ikan puri.

Berikutnya, menjelang PON XX di Papua lagi-lagi Indonesia menciptakan dua skenario besar, yaitu kasus Maybrat dan Kiwirok dengan tujuan PON lolos tanpa ada ganguan dari orang asli Papua yang berpikir kirtis, maka fokus OAP diarahkan pada kasus kemanusiaan di Maybrat dan Kiwirok. Selanjutnya, memasuki peresmian Smelter terbesar di dunia yang berada di Gresik-Jawa Timur. Fokus OAP diarahkan pada kasus Natalius Pigai dan kasus Olvah.Terakhir pemekaran (DOB) di Papua, untuk agenda ini mari kita tunggu skenario apa yang akan diciptakan oleh Indoensia. Pastinya bahwa jika pemekaran ini lolos maka masa depan OAP di Indonesia final dan permanent.

Semua praktek di atas dikenal dengan istilah Cipkon (Cipta Kondisi). Mengapa strategi tersebut selalu relevan atau selalu dipakai Jakarta dalam mendekati Papua. Salah satu jawabannya ialah tentu negara ini masih dikekang oleh tangan ABRI. Bau otoritarisme, diktatorisme, dan barbarisme Soeharto di orde baru itu sepertinya tidak suram dan hilang ditelan sejarah. Namun terus berevolusi, beregenerasi, dan bermetamorfosis dalam rezim Joko Widodo baik dalam periode pertama maupun kedua. Sebab peran ganda ABRI itu tercium menyengat sekali dalam tubuh birokrasi dan kabinet usungan Presiden Jokowi Sang Kera Putih Yang Ulung, (https://tirto.id/bagaimana-jokowi-khianati-reformasi-dengan-hidupkan-dwifungsi-abri, Selasa, 19-10-2021. Pukul 13:58 WIT). Jadi dapat dikatakan bahwa rezim Jokowi ialah manifestasi konkret dari Neo-Soehartorisme.

Jadi tidak salah juga cuitan NP yang mengatakan bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah, (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004215939-12-703341/natalius-pigai-dilaporkan-ke-bareskrim-soal-dugaan-rasisme, Selasa, 19-10-2021, Pukul 14:42 WIT). Sebab memang selama ini banyak sekali praktek rasisme terhadap OAP, kasus pelanggaran HAM berat yang dibiarkan oleh rezim, operasi militer yang massif, aktif, dan produktif, banyak perampokan investor asing maupun domesti yang radikal, brutal, dan fatal mematok dan mencaplok SDA Papua.

 Memang Jokowi tidak turut serta membunuh, namun kita jangan bodoh dan mau ditipu dengan perangai beliau yang sok merakyat. Bahwa anak buahnya hampir semua merupakan para kesatria ABRI yang memilki rekam jejak pelaku pelanggaran HAM berat di Tim-Tim, Aceh, Ambon, Poso, dan khusus Papua. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan, Ali Moeldoko, Wiranto, dan sang Macan Asia atau The Netx-Soeharto (Jika ia menjadi persiden) Prabowo Subianto. Jadi kedok dan skandal tirani iblis apalagi yang mau disembunyikan di Papua. Semua pihak sudah tahu bahwa Papua adalah luka paling busuk di tubuh NKRI yang selama 59 tahun belum disembuhkan, buktinya 18 pertanyaaan dari dewan HAM PBB yang dilayangkan pada 6 Agustus 2018 silam masih menjadi arsip tua di kantor duta RI.

Benang Merahnya

Pertama, di balik agenda Otsus jilid II termuat ambiguitas infisiable heand. Dalam artian bahwa ada dalang elit lokal, nasioanal, dan intternasiaonal yang bermain. Sehingga tidak heran agenda tersebut bisa lolos mulus. Tujuan Otsus yang paling utama ialah menglegalisasikan eksistensi Papua secara final baik de facto dan de jure. Jadi kini Papua dalam NKRI itu sudah resmi. Kedua PON XX, atau bisa diplesetkan Pekan Omong Kosong Nasional, “Torang bisa baku tipu rameh”. Melaluinya, Indonesia akan melahirkan beberapa pembuktian hoaks; Papua aman dan damai, Dunia olaraga RI semakin maju, ada yang memecahkan rekor nasional bukan ASEAN, Papua cinta NKRI, Tokoh dan rakyat Papua berteriak “Papua Untuk NKRI”, (Menko Polhumkam Mahfud MD pada cuitan Tweeternya, 15:58. 16 Okt 2021). Selain itu sebenarnya PON XX merupakan sebuah treatment tipu muslihat pemerintah Indonesia dalam rangka meloloskan peresmian kontruksi Smelter dan deal ekonmi-politik lainnya, (PON XX 2020; Bayang-bayang Kepentingan Elit Lokal, Nasional dan Internasional di West Papua.pdf, Selasa, 19-10-2021).

Ketiga, Persmian Kontruksi Smelter sebenarnya hanya bukan diloloskan oleh elit lokal, nasioanal, dan internasional yang memiliki kepentingan politik-ekonomi, melainkan disuksesekan oleh OAP sendiri melalui dan dalam PON XX, (https://www.neraca.co.id/article/153429/menyoal-pembangunan-smelter-freeport, Selasa, 19-10-2021, Pukul. 13:04 WIT).

Keempat DOB/Pemekaran, merupakan sebuah agenda terakhir dalam melegalkan posisi Papua kedalam NKRI. Dalam agendanya di Papua dan Papua Barat, rencananya akan dimekarkan 27 Kabupaten/Kota di Povinsi Papua, dan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, sedangkan untuk Pemekaran Provinsi rencananya akan ada 5 Provinsi Baru, barangkali sesuai dengan peta tujuh wilayah adat di Papua, (PEMEKARAN;_RUSSEL_BLACK[1]-dikonversi (1).pdf, Selasa, 19-10-2021, Pukul. 14:06 WIT).

Jadi kedepannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin setelah PON XX Sukses, Jakarta akan toki palu Pemekaran Papua-Papua Barat dan denyut penderitaan dan penindasan OAP akan bergetar bombastis. Akan muncul 35 Kabupaten/Kota dan 5 Provinsi Baru. Maka di Bumi Cendarwasi akan ada 76 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi, itu berarti akan ada 7 PANGDAM TNI dan 7 KAPOLDA, dan 7 MAKO BRIMOB berati ratusan Unit-Unit Pertahanan dan Keamanan Negara di bawah Payung TNI-POLRI (KORAMIL, DENZIPUR, BATALYON, KAPOLRES, KAPOLSEK, RESORT, dan lainnya). Jika sudah begini harapan Papua Merdeka akan pupus tuntas, dan ikatan Papua dalam NKRI akan permanent.

Solusi Alternatif Kasus Papua

Peratama, format RUU Otsus II sebaiknya dirumuskan secara dialogis dan melibatakan OAP sendiri. Ada pengalaman kegagalan Otsus I sebagai resolusi konflik Papua atau win-win solution. Sehingga pendekatan semacam ini bisa dibahas ulang dengan OAP sendiri dalam sebuah dialog damai.

Kedua, dalam penggelaran PON XX ada beberapa kejanggalan yang membutuhkan kejelasan publik demi pemahaman dan kebaikan bersama sebagai suatu bangsa dan negara, yaitu mengapa pandemik covid-19 seakan-akan hilang di Indonesia, khususnya di Papua saat PON XX berlangsung? Apakah covid-19 juga turut menyukseskan PON XX di Papua? Pemerintah mesti secara jujur dan terbuka menjelaskan hal ini kepada publik demi fitrah dan marwah akuntabilitas, integritas, otoritas dan kredibilitas pemerintah dan Truths People For Country tetap terjaga. Sebab bila tidak akan terjadi Shock Sosial, pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat. Parahnya lagi opini-oponi kiri yang selama ini menyatakan covid-19 sebagai skenario konspirasi global, Vaksin hanya komoditi bisnis, singkatnya covid-19 hanya utopia bangkir global bersama entek-enteknya.

Ketiga, besar kemungkinan bahwa Smelter akan menjadi bank emas bagi Indonesia untuk melunasi utang negara, memperlengkapi persenjataan militer RI, mengenyankan perut investor asing lapis domestik, sebagai sumber dana Otsus II dan DOB/Pemekaran di Papua, dan demi kelancaran dan kesuksesan program-program nasional lainnya. Sulit terpikirkan betapa munafiknya Jokowi dodo ketika memberihkan jaket kepada seorang pemuda, menyapa seorang biarawati katolik, dan membeli beberapa noken Mama-mama Papua. Namun Pasca-PON XX yang beliau ambil sangat melimpah ruah dari Papua. Maka tidak salah juga Jokowi sering dicap sebagai Serigala Berbuluh Domba atau Kera Putih. Bapak persiden terlihat lebih licik dan picik dari Yudas yang menghianati Yesus dengan 30 keping perak. Jokowi menghianati OAP dengan koleksi 93 medali emas, 66 perak, dan 102 perunggu dalam Pekan Omong Kosong Nasional XX (PON XX) “Torang Bisa Baku Tipu Rameh”.

Keempat, Pemekaran/DOB, dua provinsi dan beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran saat ini saja sudah menjadi contoh konkrit bahwa pemekaran bukan solusi atas problematika Papua yang berumur 59 tahun. Bahwa hanya dua provinsi saja pemerintah Indonsia sudah repot dan kewalahan memimpin Papua, apalagi bila ditambah 5 provinsi dan 35 kabupaten/kota baru, bisa-bisa Indonesia Mati Berdiri. Jadi program pemekaran itu sangat mubazir dan basi sehingga perluh ada sebuah dekonrtuksi ulang strategi-strategi pemerintah dalam mendekati Papua.

Kelima, Pelibatan JDRP2 dan JDP demi Perdamaian Papua-Jakarta Yang Komprehensip. Dua jaringan perdamain ini, yakin Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua dan Jaringan Damai Papua. Keduanya bisa dilibatkan oleh pemerintah sebagai Fasilitator dialog damai. Sebelum dialog damai diselengarakan baik itu internal Papua maupun eksternal Papua JDRP2 bisa tampil sebagai steril dan menangkan, menheningkan, mendinginkan, mencairkan dan mendamaikan pikiran, hati/batin, kehendak, dan tindakan pihak-pihak yang menjadi anggota dialog dengan konsep doa dan rekonsiliasinya.

*)Penulis Adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *