Pentahbisan Imam Katolik di Intan Jaya sebagai Oase Perdamaian di Papua

  • Bagikan
Proses perarakan menuju gereja Katolik Missael Bilogai, Selasa, (12/10/2021) - Yamoye'AB/wagadei.com

Oleh: Siorus Degei

 

Sebagai ungkapan syukur atas rahmat tahbisan bagi tiga Imam OAP

BELAKANGAN ini konflik terjadi secara maraton di Papua. Satu kasus belum sampai pada titik peneyelsaian final, muncul kasus-kasus baru lagi. Herannya kasus-kasus tersebut cepat viral secara kontorverial, manipulatif dan provokatif. Kita bisa lihat dua tahun terakhir ini. Jika diklasifikasikan, maka kasus yang terjadi di Papua terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu rasisme dan militerisme. Rasisme dan milierisme seakan menjadi pilar sikap Indonesia terhadapa Papua.

Rasisme dan militerisme ini menghiasi isu-isu di Papua sebagai motif kasus. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya pun bukanlah aktor-aktor yang bukan kepalang dan kaleng-kaleng. Bila ditilik lebih jauh dan mendalam terdapat sebuah skenario besar di balik bungkusan isu-isu yang marak dan mencuak di tanah Papua dua tahun terkahir ini. Bahwa ada dalang bayangan atau infisiable heand yang menjadi pemain di balik opera konflik Papua, bagaimana membongkar kedok skandal produser konflik di tanah Papua ini? Pelan namun pasti topeng mereka akan terungkap juga.

Rasisme Terhadap OAP: Siapa Suruh Jadi Bangsa Terjajah di NKRI!

Sebenarnnya isu Papua Fobia dan fenomena rasisme ini bukan hal baru di Papua. Melainkan sudah berlansung lama, mendalam, dan luas, terutama saat Papua terintegrasi ke dalam NKRI dalam peristiwa Aneksasi 1962 dan Pepera 1969, (Bobii, Bergulat, 2020, hlm.3). Hanya saja isu ini semacam viral dan kontorversial ketika negara ini mau membuka mata lantaran para pejuang kebenaran dan keadilan menggugat. Korban rasisme pertama orang asli Papua adalah seorang nasionalis dan pahlawan nasioanal, yakni Frans Kasiepo yang dikatai Monyet, Gorila, dan Kete, (Pdt. Benny Giyai, dalam Mata Najwa, Dialog Untuk Papua: Seperti Apa? https://www.youtube.com/, Rabu, 13-10-2021). Perlakuan yang rasis itu tidak berhenti, namun terus berkembang dan berpuncak pada Kasus Rasisme di Surabaya pada 16-08-2019. Maka tidak salah juga apa yang dikatakan oleh mantan komisioner Komnas HAM dan aktivis kemanusiaan asal Papua yang hari-hari lagi viral karena cuitan diakun twetternya yang dituduh rasis kepada orang Jawa tengan dan menghina Jokowi dan Ganjar Pranowo, Natalius Pigai, bahwa mental dan karakter bangsa ini adalah rasialis, karena dilakukan ulang-ulang dan sudah berlansung lama, (Natalius Pigai dalam Macan Idealis, Kondisi Papua Terkinihttps://www.youtube.com/ Rabu, 13-10-2021).

Jika berkaca dari perjuangan bangsa-bangsa di dunia, seperti perjuangan Nelson Mandela dalam perjuanga melawan Aparheid di Afrika Selatan, Gerilyawan Che Guevarra di Cuba dan Kongo, Kesetaran “Black Man American” dari Pdt. Martin Luhter King Jr di Amerika, Teologi Pembebasan di Amerika Latin, Penentangan razim otoriter oleh St. Oscar Romero di El Savador, dan perjuangan keadilan dan perdamian lainnya. Biasa disinyalir rasisme menjadi sesuatu yang sangat lazim dan khas. Jadi rasisme itu menjadi sebuah stigma otentik atau lebel illegal bagi suatu suku bangsa yang berada dalam tirani penjajahan, pengisapan, penindasan, dan penderitaan. Maka sebagai bangsa yang termarjinal, terkriminal, terdiskirminasi, terstigmatisasi, dan terdiskreditkan, di Inodonesia. Sudah barang pasti perlakuan Rasisme itu melekat pada eksistensi orang asli Papua, entah dia orang besar maupun kecil tetap saja perlakuan yang rasial itu akan dia alami. Maka sepatutnya “Rasisme” itu dimomentumkan sebagai “Simbol Perjuangan” bangsa Papua dalam menegakan keadilan, kebenaran, dan perdamain di Papua sebagaimana pesan Juru Bicara KNPB pusat Victor Yeimo dalan aksi tolak Rasisme di kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019.

Salah satu kasus Rasisme yang paling menyayat hati dan mengusik fajar budi, yaitu kasus Rasisme yang menimpa seorang pemuda tuna rungu di Merauke yang bernama SM (22) lantaran diamanankan oleh Aparat TNI AU secara tidak manusiawi. Peristiwa ini disinyalir oleh berbagai pihak sebagai peristiwa rasis yang serupa dengan yang dialami oleh Goerge Fyloid di Amerika yang mengundang shock global akibat tsunami solidaritas kemnauisaan dari belahan bumi. Akibatnya gelora “Black Lives Metter” telah terkanonisasi sebagai suara “Anti-Rasisme” dan praktek ketdakadilan lainnya di dunia, khsusnya di Papua.

Militerisme Di Papua

Awal tahun 2020 Papua kembali memberitakan tragedi kemanusiaan kepada masyarakat dunia. Intan Jaya kembali menjadi “Medang Perang” antara TNI-POLRI versus TPN-OPM selama dua tahun lebih (2020-2019) setelah Ndugama (2018-2019). Dari akhir tahun 2019 Perang Meletus, tidak ada satupun kado perdamaian dari pemerintah Indonesia yang datang, padahal intervensi komunitas internaisional sudah memperingatkan. Dan situasi mulai berangsur membaik pada awal petengahan 2021. Banyak korban telah berjatuhan, korban multi-dimensional tak terelakkan meroket. Aktivitas dan rutinitas kabupaten Intan Jaya mati suri. Dari sisi politik aktivitas birokrasi pemerintahan vakum, bupati dan rombongan kabur ke kota tetangga. Dari segi ekonomi, aktivitas pasar mati total, kemiskinan absolut merajalela. Dari sisi sosial, pendidkan dan kesehatan menjadi instansi langka, mereka yang mengunsi ke hutan sakit dan mati sia-sia, sedangkan petugas medis sudah dipreteli aparat keamanan. Pendeknya Intan Jaya mati dan Papua berduka, https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/16332141/daftar-panjang-kontak-senjata-tni-polri-vs-kkb-di-papua-mayoritas-di-intan, Rabu 13-10-2021).

Dalam kasus Intan Jaya ada sebuah kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat luas, yakni misteri kematian Pdt. Yeremia Zanambani pada Sabtu 19 September 2020, seorang tokoh agama yang bersejarah di Intan Jaya, beliau yang telah menerjemahkan Kitab Suci(Alkitan) kedalam bahasa Migani. Dari hasil investigasi ditemukan bahwa beliau ditembak dan ditikam dengan sebilah pisah Sangkur oleh aparat keamanan, sehingga kejadian tersebut kecantol ke pelanggaran HAM. Kasusnya walau sudah dikawal oleh Komnas HAM, tokoh Agama, dan LSM lainnya ke jenjang kementerian. Namun hingga hari belum ada Follow Up dan Call Back dari pemerintah, khsusnya Menko Polhumkam (baca. https://tirto.id/kematian-pendeta-yeremia-cari-pembunuh-tentara-warga-ditembak, Rabu, 13-10-2021). Malah sebaliknya semua bentuk pergerakan perjuangan keadilan, kebenaran, dan perdamaian di Papua medapatkan lebel teroris, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1369922-mahfud-heran-kkb-papua-dicap-teroris-diributkan, Rabu, 13-102021). sungguh sebuah sandiwara yang tidak lucu. Hingga kini kasus Intan Jaya berdarah itu masih belum ada penyelesaian final. Tetapi operasi militer masih terus berlanjut.

Memasuki pertengahan tahun 2021, tepatnya pada Minggu, 5 September 2021 pukul 13:45 WIT, pecah konflik bersenjata di Distrik Aifat Selatan-Maybrat yang menyebabkan 4 personil TNI tewas, ribuan warga sipil dari 19 kampung dan satu Distrik menggunsi dan operasi militer dilakukan secara represif dan massif, (lihat. https://nasional.tempo.co/read/1505015/2-086-warga-maybrat-papua-mengungsi-setelah-tpnpb-serang-koramil, Rabu, 13-10-2021). Masih belum ada efek cerah, Meletus juga konflik senjata di Distirk-Kiwirok-Pengunungan Bintang, yang menyebabkan kehancuran infrastruktur (Puskesmas, Kantor Disrik, dan beberapa rumah warga) dan meninggalnya seorang Nekes GM (22), serta gugurnya Kol. Elly Bidana, dan pengunsian warga sipil, aktivitas di Kiwiriok lumpuh, (Lihat. https://regional.kompas.com/read/2021/09/29/155041378/kontak-senjata-di-kiwirok-2-polisi-terluka-1-anggota-kkb-diklaim-tewas, Rabu,13-10-2021).

Peristiwa kematian seorang Petugas Medis itu juga sempat menuai kontroversial yang cukup gesit di ruang publik, terutama media sosial dan surat kabar. Padahal belum ada suatu temuan yang komprehnsif, objektif, dan sahih. Banyak okunum dan lembaga, terutama Buzzer gadungan, memosting dan menyebarluaskan informasi lepas-bebas alias hoaks tampah basis referensi dan investigasi yang valid. Komnas HAM, IYLBH, dan LSM Kemanusiaan lainnya yang mumpuni dalam bidang investigasi dan advokasi belum menyampaikan temuan-temuan prihal motif kasus Kiwirok, belum ada hasil investigasi yang independent dan objektif, maka semua pihak didorong dan mendorong adanya sebuah investigasi komprehnsif atas kasus kiwirok oleh suatu tim investigasi indenpen, (baca. https://suarapapua.com/2021/09/23/veronika-koman-desak-komnas-ham-investigasi-kasus-kiwirok, Rabu, 13-10-2021). Sehingga kini kasus Kiwirok masih tinggal tergantung.

Di tengah kasus-kasus kritis di Papua itu yang semestinya negara hadir sebagai embun sejuk dengan membentuk tim investigasi indenpenden dalam rangka merespon konflik-konflik bersenjata. Atau juga menjadikan dialog damai menjadi pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik. Kendati pun demikian sangat disayangkan sekali pemerintah tidak hadir sebagaimana yang dirindukan dan diharapakn masyarakat kecil. Melainkan sebaliknya pemerintah hadir sebagimana yang dirindukan dan diharapkan masyarakat kelas atas dalam PON XX dan Pemekaran (DOB).

Bersambung….

 

*) Penulis adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura, Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *