Atasi konflik di Kiwirok, DPRD Gubin dan MRP diminta bentuk tim

  • Bagikan
Tokoh masyarakat Pegunungan Bintang, Daud Wenda - Yas Wenda/wagadei.com

Jayapura, (WAGADEI) – Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang (Gubin), Papua meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Majelis Rakayat Papua (MRP) asal Gubing segera membentuk sebuah tim yang fokus untuk mengatasi konflik di Distrik Kiwirok demi kenyamanan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keagamaan setempat.

Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Gubing, Daud Wenda bahwa konflik antara TNI, Polri dan TPN-PB OPM telah merugikan fasilitas pemerintah dan rakyat sipil.

“ DPRD Pegunungan Bintang bersama MRP utusan di sana segera bentuk tim untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Karena banyak fasilitas pemerintah seperti kantor Bank Papua, Puskesmas, persekolahan telah dibakar,” kata Daud Wenda kepada wartawan di Waena, Kota Jayapura, Sabtu, (2/10/2021).

Ia sebagai mantan salah Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Kabupaten Pegunugan Bintang periode 2012-2015 mengaku menyesal atas kejadian itu bahkan molornya penanganan.

“Saya menyesal, DPRD dan MRP asal Pegunungan Bintang secepatnya bentuk tim,” ujarnya.

Dalam tim tersebut, ia usulkan keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, kepala suku, Pemerintah Daerah dan semua elemen.

“Bersatu padu mengatasi konflik, apalagi Papua sedang berlangsung PON, agenda nasional PON. Itu agar konflik segera usai dan fasilitas umum selamat maupun masyarakat sipil melakukan aktifitas seperti biasa,” ucapnya.

Menurut dia, kepemimpinan Bupati sebelumnya tidak terjadi konflik besar-besaran namun mengapa masa kepemimpinan Bupati sekarang terjadi konflik yang mengakibatkan kematian dan korban bangunan.

“Ini tentu ada orang tertentu bermain untuk menghacurkan kepemimpinan Bupati sekarang,” ujar Wenda.

Lanjut dia, Bupati merupakan Kepala Pemerintahan, sedangkan DPRD memiliki tugas untuk mengatasi konflik di Kiwirok melalui tim yang dibentuk.

“Ke Pegunungan Bintang saat momentum politik dan sesudah mengambil suara rakyat tapi ketika dipilih tinggalkan daerah. Ini tidak boleh terjadi lagi, seketika terjadi konflik seharusnya mencari solusi karena itu tugas DPRD dipilih oleh rakyat seharusnya urus rakyat,” tegasnya

Ia juga meminta kepada Bupati Gubin segera mengatifkan kantor perwakilan di Sentani sebab sangat membantu dalam komunikasi menghubungkan antar distrik yang ada di Pegunungan Bintang melalui Radio SSB.

“Terutama Distrik Kiwirok karena akses komunikasi sulit,” ucapnya. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *