Kinerja DPRP diukur dengan berapa Perda yang ditetapkan

  • Bagikan
Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai saat diwawancarai wartawan di Jayapura - Yamoye'AB/wagadei.com

Jayapura, (WAGADEI)- Hampir dua tahun berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Periode 2019-2024 belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan melalui rapat paripurna.

Hal ini sangat memprihatikan bahkan meragukan kemampuan wakil rakyat Papua yang ada di depan taman Imbi Jayapura Kota ini.

Menurut Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai bahwa kinerja DPR Papua dapat diukur dengan berapa produk hukum yakni Perda yang ditetapkan.

John NR Gobai dari mekanisme pengangkatan 14 kursi DPR Papua menegaskanpada periode 2014-2019 lalu, sejak pihaknya bergabung di DPRP tepat tahun 2018 hanya dalam setahun mereka bisa hasilkan belasan Perda.

“Tapi sekarang tidak, ini sangat memperhatikan padahal sudah dua tahun berjalan. Maka, saya ingin menegaskan saran Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua yang mendesak Pimpinan DPR Papua agar menggelar sidang non-APBD untuk menetapkan tiga Raperdasi yang sudah dibahas dan difasilitasi oleh Depdagri, untuk Draft Raperdasus tentang Kampung Adat diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) agar mendapat pertimbangan dan persetujuan,” ungkap John NR Gobai, selaku Ketua Poksus DPR Papua, Jumat, (1/10/2021).

Gobai menegaskan, hal tersebut dirinya telah menyampaikan saat interupsi Rapat Paripurna V akhir Pendapat Fraksi-Fraksi menjelang penutupan rapat paripurna pembahasan dan penetapan Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2021 di kantor DPR Papua.

Pasalnya, Gobai mengaku hampir setiap saat pihaknya selalu menerima masyarakat adat yang datang menanyakan kapan Raperdasus tentang kampung adat. “Bahkan itu terjadi juga saat kami lakukan masa reses ataupun dengar pendapat,” ucapnya.

“Di forum ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak adat dalam ruangan ini bahwa Raperdasus Kampung Adat saat ini sedang dinanti nantikan oleh masyarakat adat Papua. Itu karena menjadi prasyarat dalam Kodefikasi Kampung Adat di Depdagri,” katanya mengulangi sebagaimana disampaikan saat sidang paripurna V.

Ia menyampaikan itu agar Pimpinan DPR Papua segera melakukan rapat Banmus untuk merubah jadwal atau menetapkan jadwal sidang non-APBD.

Anggota Poksus DPR Papua, Julius Miagoni mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan DPR Papua agar tiga Raperdasi Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, dan Raperdasi Perubahan atas Perdasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS segera disahkan.

“Tiga raperdasi yang sudah dibahas dan difasilitasi oleh Depdagri. Sebelum sidang ini ditutup, agar pimpinan DPR Papua segera melakukan rapat badan musyawarah untuk mengubah jadwal atau menetapkan jadwal sidang paripurna non-APBD,” kata Julius Miagoni. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *