Pelaksanaan PON XX 2021 Tutupi Akar Masalah Papua

  • Bagikan
Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sebagai pusat pembukaan dan penutupan pelaksanaan PON XX Papua - Ist

Oleh: Yathius Fredly Wenda

TULISAN ini menanggapi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali serta pandangan terhadap dinamika di Papua menjelang detik-detik terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke XX di Provinsi Papua.

Pemerintah Indonesia tidak boleh menjadikan PON XX di Papua sebagai dasar untuk menutupi persoalan sistemik yang masih terjadi di Papua, soalnya masih banyak masalah di tanah Papua Papua yang belum diselesaikan Pemerintah, bahkan diabaikan dengan sengaja.

PON XX juga kami nyatakan tak bisa menjadi landasan Pemerintah bahwa situasi di Papua sedang baik-baik saja. Mestinya Pemerintah harus jelih dan tidak boleh mengabaikan sebagian besar kebutuhan dan masalah hanya dengan kepentingan PON XX ini.

Kesehatan

Hal adalah soal Hak atas kesehatan terhadap orang asli Papua (OAP). Menjelang pembukaan PON Papua pada 2 Oktober 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti risiko penularan Covid-19 masih terhitung tinggi.

Selain vaksinasi yang masih rendah, empat daerah penyelenggara PON diketahui masih ada dalam zona merah Covid-19. Keempat daerah itu ialah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

“Hak kesehatan atas warga Papua harus jadi prioritas utama. Pemerintah harus melakukan pendekatan. Pertama soal keterjangkauan (akses kesehatan), penerimaan, dan kualitas”.

Dari parameter ini, situasi Papua saat ini masih jauh dari kata AMAN. Masih banyak permasalahan fundamental yang belum diselesaikan pemerintahan. PON XX Papua justru berpotensi memperparah kondisi pandemi Covid di Indonesia, khususnya di Papua.

Penambahan Aparat Keamanan

Pnambahan Aparat Keamanan (TNI, Polri, Sat Brimob, Densus 88, Densus Antiteroris dan kesatuan lainnya) ke Papua atas nama pengamanan PON XX. Langkah tersebut justru malah kontra-produktif dengan strategi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

“Negara menurunkan pasukan terbaiknya yang disiapkan untuk perang. Untuk apa pengamanan PON tapi menerjunkan prajurit untuk perang$.

Rangkaian penerjunan Aparat Keamanan tambahan ini adalah bentuk masih kuatnya pandangan sekuritisasi Papua. Pemerintah gagal memahami akar konflik di Papua dan justru membuka potensi adanya kekerasan lain di Papua dengan membuka jalan keamanan.

Diskriminasi, perampasan hak dan stigmatisasi serta Rasisme, masih cukup kental khususnya terhadap orang asli Papua. Hal ini banyak dilakukan oleh aparat keamanan dan non asli papua. Bahkan orang papua sendiri tidak dilibatkan dalam ajang olahraga nasional , justru normalisasi kekerasan oleh polisi dan tak adanya evaluasi yang jelas di tubuh TNI maupun Polri maupun pemerintah Indonesia.

“Jalan negara melihat Papua cukup gagal, terlebih setelah Maret lalu negara menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. Pemerintah menggunakan pendekatan stigmatisasi.

Tenaga Kerja

Tentang masalah ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan PON XX Papua, saat ini persiapan PON sangat minim diisi dengan tenaga kerja orang asli Papua (OAP). Apa yang akan dihasilkan dari agenda negara ini untuk kesejahteraan orang asli Papua?

Sangatlah tidak masuk akal dan perampasan terang-terangan terjadi. Dengan pernyataan Menteri Olahraga Zainuddin Amali yang menyebut pekerja konstruksi didatangkan dari luar Papua. ini memperlihatkan suatu perampasan hak ketenagakerjaan orang asli Papua.

“Padahal tenaga kerja orang asli Papua bisa dilibatkan dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas”.

*) Penulis adalah aktivis mahasiswa Papua, tinggal di Jayapura

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *