Ayo Cepat, Pimpinan DPR Papua Jangan Lama-lama Sahkan Tiga Raperdasi

  • Bagikan
Ilustrasi sidang paripurna DPR Papua - progresif.co.id

Jayapura, (WAGADEI) – Dalam pengesahan tiga Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yakni Raperdasi Perubahan Kedua atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua. Raperdasi Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, dan Raperdasi Perubahan atas Perdasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS itu nampaknya pimpinan DPR Papua mengulur-ulur waktu.

Padahal, Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua yang beranggotakan 14 anggota dewan melalui mekanisme pengangkatan sudah membahas setelah difasilitasi oleh Depdagri.

Oleh karenanya, Poksus DPR Papua mendesak pimpinan DPR Papua segera menjadwalkan paripurna non-APBD untuk mengesahkan tiga Raperdasi tersebut.

Desakan itu disampaikan Julius Miagoni, saat membacakan pandangan akhir Kelompok Khusus DPR Papua dalam paripurna V usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun anggaran (TA) 2021, Kamis petang (30/9/2021).

“Tiga raperdasi [ini] yang sudah dibahas dan difasilitasi oleh Depdagri. Sebelum sidang ini ditutup, agar pimpinan DPR Papua segera melakukan rapat badan musyawarah untuk mengubah jadwal atau menetapkan jadwal sidang [paripurna] non-APBD,” kata Julius Miagoni.

Katanya, apabila tidak segera dilakukan paripurna non-APBD, Kelompok Khusus DPR Papua menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua, menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah, tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang sedang berlangsung, dan Peparnas yang akan dilaksanakan pada awal Oktober 2021.

“Dengan begitu, pelaksanaan PON XX Papua dan Peparnas, mempunyai payung hukum di daerah,” ujarnya.

Untuk Raperdasus Kampung Adat, Kelompok Khusus DPR Papua juga meminta, agar rancangan aturan itu segera diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP), untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

“Dalam forum ini, Kelompok Khusus DPR Papua mengingatkan bahwa Raperdasus Kampung Adat sudah dinantikan oleh masyarakat adat Papua. Sebab, ini menjadi prasyarat dalam kodefikasi kampung adat di Depdagri,” ucap Miagoni.

Sementara itu, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani dalam pandangan akhir fraksi yang disampaikan Muhammad Darwis Massi menyatakan, penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan anggaran.

Akan tetapi pencapaian periode sebelumnya mesti menjadi salah satu tolok ukur dalam penyusunan perubahan anggaran 2021.

Katanya, pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Dalam artian dilakukan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara benar dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, dan kemanfaatan.

“Karenanya, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani berpandangan bahwa setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan dimensi politik, sosial dan ekonomi,” kata Darwis Massi.

Menurutnya, dimensi politik artinya  setiap proses keputusan harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dimensi sosial, artinya setiap kebijakan harus diintegrasikan ke dalam institusi sosial yang ada, dengan mempertimbangkan norma dan etika yang bersumber dari kearifan lokal.

“Sedangkan dimensi ekonomi, dimaknai setiap kebijakan harus terarah pada peningkatan kesejahteraan kolektif masyarakat,” ucapnya. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *