Peran Pimpinan Agama mendua mengupayakan perdamaian di Papua

  • Bagikan
Orang asli Papua di Distrik Teiraplu, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua saat ikut lomba menembak di daerah itu - Foto: Yamoye'AB

Oleh: Pares L. Wenda

PADA 18 September 2021 Interfidei Yogyakarta melaksanakan Live Talk Show memperingati hari perdamaian dunia 21 September 2021. Tema Global dari hari perdamaian dunia ini adalah “Recovering better for an equitable and sustainable world” Dalam konteks Papua Interfidei mengundang beberapa narasumber Papua berbicara termasuk penulis tentang “Agama-Agama Untuk Perdamaian di Tanah Papua”. Diharapkan dengan tema ini pimpinan agama di Papua terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian di Papua secara inklusif. Interfiedei memberikan pertanyaan tajam dan mendasar yang menjadi pergumulan semua pihak di Papua, Nasional bahkan di dunia Internasional. Pertanyaannya adalah

“… apakah persoalan Papua sama sekali tidak mungkin lagi ditempuh dengan cara damai dan perdamaian? Mengapa harus dengan senjata, dengan kekerasan? (Kerangka Acuan Papua Tanah Damai hal.2)”.

Pertanyaan ini jelas memperlihatkan keprihatinan sangat mendalam merefleksikan konflik kekerasan fisik dan verbal yang terjadi di tanah Papua. Kekerasan verbal, misalnya, dengan kata-kata rasis yang terus dialamatkan kepada OAP. Sementara kekerasan fisik kebanyakan dialami oleh rakyat Papua dipedalam dan daerah terisolir sebagai akibat langsung dari kehadiran militer Indonesia yang berbenturan dengan TPNPB mengakibatkan masyarakat sipil di wilayah tertentu di Papua menjadi korban dan pengungsian besar-besaran terjadi di beberapa wilayah konflik di Papua seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak dan Timika. Konflik kekerasan ini juga dihadapi oleh orang Non Papua, sewaktu-waktu menjadi korban TPNPB karena mereka diamati lama kerjasama dengan TNI/POLRI, atau juga anggota TNI/POLRI yang sudah dipantau berpakain sipil. Sebaliknya warga sipil Papua yang diamati kerjasama dengan institusi TNI/Polri atau TPNPB juga menjadi korban ditangan TPNPB/TNI/POLRI. Dalam istilah hukum humanitrain disebut “kombatan”, bagi golongan masyarakat sipil yang membantu para pihak yang berkonflik. Mereka adalah bagian sah dari kombatan, karena mereka dianggap sukarelawan.

Selanjutnya, merujuk dari pernyataan mendasar interfidei tersebut penulis melihatnya dalam Teori Resulusi Konflik, Agama sebagai benteng perlindungan terakhir, dan rekomendasi yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui pimpinan agama dan semua stakeholder di Papua dan rekomendasi. Penulis ingin mengurai lebih dalam lagi tentang apa yang telah saya sampaikan dalam siaran langsung lihat pada link Talkshow Papua Tanah Damai: Agama-Agama untuk Perdamaian di Tanah Papua tersebut.

1. Resolusi Konflik

Menurut John Galtun kondisi damai merupakan kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung (Perdamaian-Kompas.com). Di Papua yang paling menonjol dari pandangan Galtung bahwa kita belum menjumpai kondisi damai tanpa kekerasan, terutama hubungan negara dengan rakyat Papua, kebijakan negara terhadap aspirasi AOP cenderung menolak dengan berbagai macam dalil. Dalam konteks kehidupan social, OAP terus menerus dalam berbagai kesempatan diperlakukan tidak adil. Kondisi ini di lihat pada kekerasan strukutral dan verbal. Kekerasan structural misalnya OAP mengalami marginalisasi, terpinggirkan oleh system yang kejam, dalam dunia usaha mereka hampir tidak bisa mengelola SDA yang mereka miliki, sebagai asset. Artinya seluruh SDA di atas, di dalam bumi adalah milik ahli waris sejak Papua diciptakan dan menempatkan OAP di atas Tanah ini. Tetapi terkesan mereka menjadi penonton sementara asset mereka dikelola orang lain. Selanjutnya kekerasan verbal yang soft tetapi keras, yang dialami OAP adalah dicap makar, GPK, GPL, dan pelabelan yang terakhir adalah Teroris. Upaya perdamaian atau kondisi damai tanpa kekerasan di Papua itu sendiri jauh dari harapan semua penduduk Papua, harapan masyarakat Indonesia dan dunia.

Untuk menggambarkan kondisi Papua lebih lanjut mari kita lihat pandangan John Galtung, dia membagi konsep perdamaian dalam dua bagian penting yaitu pengehentian konflik kekerasan disebut perdamaian Negatif dan perdamaian yang dicapai melalui suatu perundingan damai yang melahirkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, tidak ada diskriminasi, orang bebas beragama, pergi kemana-mana tanpa rasa takut disebut perdamain Positive.

Jadi, Perdamaian Negaif yang dimaksudkan John Galtung adalah: “ …. kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan asimetri ketakutan, ketiadaan kekerasan dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perdamaian negatif adalah ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Apabila kedua hal tersebut bisa diselesaikan, maka akan tercipta perdamaian positif. (Perdamaian Negatif-Kompas.com)”.

Dalam perdamaian negative ini minimal orang harus merasa bahwa konflik kekerasan telah berakhir dalam pengamatan kedua belah pihak atau lebih kelompok yang berkonflik, kemudian tidak ada lagi terjadi penciptaan informasi yang saling menakut-nakuti pihak yang satu, sementara pihak lain mendapat informasi yang lengkap dari penghentian konflik, atau informasi lainnya. Tidak ada lagi perbenturan kepentingan di air keru. Ini artinya di Papua belum juga tercapai apa yang disebut perdamaian negatif, karena dalam perdamaian negative masih nampak ketidakadilan social dan penindasan dalam ekonomi, kekerasan fisik, verbal dalam struktur social maupun per individu.

Konsep John Galtung di atas belum napak di Papua tidak ada niat Jakarta untuk melakukan perdamaian Negatif dalam upaya penghentian konflik Papua, tidak ada upaya untuk menghentikan kekerasan. Dipihak Papua melalui TPN juga tetap melancarkan kekerasan karena belum terjadi perdamaian kedua pihak, TPNPB ini ada yang murni ada juga yang dipelihara Negara. Aktor-aktor di Papua juga dibungkam dengan kekuatan Negara sehingga mereka menjadi powerless. Ada juga kelompok yang dipecahkan oleh Negara dalam satu organisasi social, sehingga mereka tidak punya kekuatan lagi. Misalnya, lembaga adat asli yang disebut Dewan Adat Papua (DAP), Dewan adat buatan Negara disebut Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Kedua Lembaga ini saling mengklaim sebagai lembaga adat Papua, sementara Negara mengakui LMA dan DAP diabaikan, karena DAP dianggap pendukung pejuang Papua Merdeka. Jadi semua Lembaga ada dibawah bayang-bayang Negara. Dengan kata lain tidak ada upaya Negara untuk melakukan perdamaian Negatif, justru Negara memelihara konflik dan kekerasan terus bertumbuh subur di tanah Papua.

Kalau kondisi perdamaian negative tercapai, maka tahap selanjutnya yang hendak dilakukan adalah mengupayakan terjadinya perdamaian positif. Perdamaian positif yang dimaksudkan John Galtung yang harus terjadi adalah:”terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku, sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Perdamaian positif bisa tercipta ketika ada perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, adanya keadilan sosial, dan adanya pembagian politik yang luas….Mediasi Sebagai Bentuk Usaha Resolusi Konflik, Dalam perdamaian positif, harus terdapat hubungan yang baik dan adil dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. (Perdamaian Positif-Kompas.com).

Pencapaian perdamaian positif ini merupakan mimpi atau paradoks yang sesungguhnya diharapkan tetapi tidak terjadi di Papua. Harapannya orang di Papua, di Indonesia dan di dunia Internasional merindukan terwujudnya perdamaian positif di masa depan. Perdamaian positif ini harus terwujud melalui sebuah perundingan damai keduabela pihak yang bertikai. Dalam konteks Papua upaya ini masih lama, kebutuhan mendesak sebenarnya adalah perdamaian negative, namun perdamaian ini pun belum juga tercapai. Lalu apa yang tercapai selama ini. Upaya perdamaian paksa atau koersiflah yang selalu dilakukan negara, Jakarta selalu dan terus memaksakan kehendaknya, dengan kekuatan negaranya di Papua, ini sama artinya Negara mengupayakan dan menghentikan upaya damai yang didorong orang Papua dan para simpatisan OAP disleuruh dunia. Upaya demokratis selalu dilawan dengan kekuatan negara dalam hal ini TNI/POLRI. Tidak ada upaya sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dilakukan negara untuk menghentikan konflik kekerasan dan mengupayakan perdamaian negative untuk mencapai perdamaian positive. Kalau demikian jelas bahwa Papua adalah wilayah jajahan, atau daerah pendudukan Negara Indonesia.

2. Peran Pimpinan Agama di Papua

Dalam riset S2 penulis, pada program Studi Pasca Sarjana Perdamaian dan Resolusi Konflik, UGM Tahun 2014, saya menulis tentang “Peran Pimpinan Gereja dan Persekutuan Gereja-Gereja Papua dalam Konflik Kekerasan”. PGGP didirikan oleh Uskup Leo Laba Ladjar yang merupakan Usukup Jayapura, Pdt. Herman Saud, S.Th (Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua), Gereja GIDI di bawah pimpinan Misyen Towolom, Gereja Baptis di bawah pimpinan Andreas Yanengga dan Gereja Kemah Injil Wilayah Jayapura dan denominasi lain pada tahun 2001 (Pares L.Wenda:56-69). Pemimpin Gereja Papua mendirikan PGGP pada waktu itu dilatarbelakangi sejumlah kekerasan yang terjadi di Papua dan di Indonesia antara tahun 1997/98-2001. Suara pimpinan gereja kala itu sangat didengar, dan perannya cukup terlihat. PGGP 100% dihadirkan untuk mengadvokasi isu-isu HAM di Tanah Papua dan Nasional. Konsep ini jelas hadirnya PGGP di tanah Papua. Tetapi kenyataan sekarang roh yang menghadirkan PGGP itu lambat laun tidak terdengar keras suara kenabian dari lembaga gereja yang pernah disegani orang Papua ini. Tidak hanya PGGP tetapi juga denominasi lain.

Karena itu, dalam pernyataan saya pada saat Zoom yang diselenggarakan Interfidei penulis mengatakan bahwa pimpinan gereja di Papua satu sisi sebagai actor pendamai, tetapi pada sisi yang lain menjadi actor kekerasan dalam tanda kutip? Artinya tidak semua pimpinan Agama di Papua. Karena akhir-akhir ini muncul berbagai perkumpulan agama dimana satu sama lain tidak sejalan, tidak sejalannya itu diperlihatkan pada sikap PGGP yang cenderung berpihak pada satu pihak, dan mengabaikan yang lain, demikian juga dengan sejumlah perpecahan gereja yang terjadi akibat didukung oleh Negara (intervensi negara) terlihat dan tergambar pada sikap gereja pecahan dari gereja induknya. Sementara Dewan Gereja Papua, beravilasi dengan Dewan Gereja Pasifik dan Dewan Gereja Dunia terus mendorong upaya perdamaian di Papua dan pesannya jelas supaya tidak terjadi kekerasan terus menerus di Papua. Kehilangan roh dan semangat kemanusiaan di dalam PGGP itu telah bangkit dalam rohnya Dewan Gereja Papua. Namun tidak mengecilkan peran PGGP karena sebelumnya telah bersuara lantang dan telah menjadi pilar penting bagi Papua diawal-awal berdirinya organisasi ini, termasuk penanganan kasus Abe berdarah Tahun 2006 dimana penulis sebagai saksinya.

PGGP, merupakan representasi dari sekitar 45 lebih Sinode gereja Prostestan (Lihat Pares L.Wenda:58), di dalamnya juga ada Gereja Katolik. Agama Islam ada MUI Papua, Muhamadia, dan NU, Ada Agama Hindu, Kongucu, dan Budah di Papua Agama-agama ini diamati mendua dalam mengupayakan perdamaian Papua. Pengamatan penulis terkait konflik kekerasan di Papua, mereka belum bertekat bersatu menyuarakan suara kenabian mereka kepada Pemerintah di Jakarta agar setidaknya diupayakan terciptanya perdamaian Negatif dan selanjutnya mendorong perdamaian positif.

Jarang terdengar suara perdamaian Papua dari Hindu, Budha, Konguchu dimana mereka ini? Kita butuh suara kolektif, bukan soal kuantitas umat tetapi suara anda sangat dibutuhkan. PBB dalam suara Negara Anggota, tidak peduli negara besar atau negara kecil, tetapi suara mereka dibutuhkan dalam mengupayakan perubahan dunia dan perdamaian dunia terhadap manusia dan sesama, alam dan manusia dan seluruh mahluk di dunia ini.

Kolaborasi Pimpinan Agama di Papua dan Jakarta belum menjadi satu nada suara kenabian mereka mendorong terciptanya perdamaian di Papua. Minimal terciptanya perdamaian Negative di Papua.

Satu sisi pimpinan agama dikatakan pembawa damai karena tidak ada satu agama di dunia yang membawa pesan kekerasan, tetapi selalu membawa pesan damai. Namun satu sisi mereka juga menjadi actor kekerasan di Papua. Penulis amati ada tiga penyebab mereka dianggap actor yang mempertahankan kekerasan: Pertama, Ketika mereka memilih diam, sementara kekerasan terus terjadi hampir setiap waktu di pintu serambi Gedung ibadah dan rumah mereka, mereka diam 1000 bahasa, kekerasan terus berlanjut, kesan bahwa mereka memberi legitimasi, dan membiarkan kekerasan terjadi. Alasan kedua mereka haus kekuasaaan sehingga Negara megadu domba mereka, mereka senang sekali mengikuti perintah negara. Memang benar negara Wakil Allah di dunia tetapi Negara sudah mencapur tangan urusan rumah tangga gereja, maka Negara sudah melampaui kekuasaannya. Sehingga Negara harus ditegur, tetapi pimpinan agama sudah dilemahkan dengan kekuatan negara. Ketiga, penerapan teologi pembebasan dalam konteks perlindungan pihak korban sama sekali tidak menjadi atensi mereka, mereka terikat dan diikat oleh doktrin dan ajaran yang mereka Yakini, dalam konteks ini mereka yang korban konflik adalah memang rencana Tuhan. Pada hal Tuhan tidak pernah menghendaki manusia mati ditangan manusia lain. Tidak ada rencana Allah yang demikian.

Meskipun begitu ada dua pendekatan pimpinan Agama yang dilakukan di Papua yaitu tulus seperti merpati tetapi licik seperti ular, dalam konteks ini selain berdoa, mungkin mereka advokasi hanya tidak terpublish, sehingga umat menilainya miris.

Pimpinan Agama di Papua hingga hari ini juga masih dipandang sebagai benteng pertama dan terakhir dalam melindungi para korban akibat konflik. Menurut Ibu Dora Balubun dalam Talk Show mengatakan bahwa Agama sebagai benteng terdepan dalam menyuarakan sejumlah konflik kekerasan yang terjadi di Papua dalam upaya perdamaian melalui dialog, sekaligus sebagai benteng terakhir memberikan pelindungan kepada para korban kekerasan fisik dan verbal.

Pimpinan agama masih dipercaya sebagai pembawa damai, sehingga pimpinan Agama dalam menghentikan konflik kekerasan di Papua ini diharapkan mempunyai nada dasar yang sama yaitu mendorong agar Jakarta harus berdialog dengan orang/bangsa Papua. “Pada saat yang sama pimpinan agama tidak mendukung Merah Putih, atau Bintang Kejora tetapi berada di wilayah Netral”. Menurut Pastor John Bunai pada kesempatan yang sama dalam Talk Show tersebut, demikian juga pernyataan Pastor Paul bahwa “Jakarta jangan takut berdialog dengan Papua”.

Tugas ini tidak hanya menjadi tugas pimpinan agama tetapi juga semua stakeholder di Papua, Nasional dan Internasional, tanpa rasa takut bersama-sama mendorong upaya dialog dengan pemerintah, dan minimal mengupayakan dialog untuk menciptakan perdamaian Negatif, karena hampir tidak mungkin terjadi perdamaian positive tanpa dilakukan perdamai negative dalam perspektif resolusi konflik.

3. Rekomendasi

Pimpinan Agama di Papua hendaknya dengan suara bulat mendorong terjadinya dialog untuk melakukan perdamaian Negatif, Jakarta-Papua. Pertanyaan berikutnya dialog dengan siapa?

Pertanyaan inilah yang selalu didengungkan Jakarta. Menurut Jakarta banyak yang datang menghadap mereka atas nama tokoh Papua. Tetapi menurut saya mereka itu adalah warga Negara Indonesia, yang juga turut merasakan korban kekerasan di Papua, tetapi mereka bukan yang dipercayakan untuk dialog dengan mereka, mereka mempunyai hubungan baik dengan Istana, atau Lembaga negara lainnya, artinya mereka mempunyai hubungan silahturahim yang baik, berarti mereka bukan musuh negara, mereka juga bukan yang berkonflik dengan Negara.

Jakarta harus berdialog dengan musuhnya yang selama ini belum menginjakan kaki di Istana dan Lembaga negara lainnya. Mereka itu telah bersatu membentuk wadah mereka disebut ULMWP-United Liberation Movement for West Papua, yang juga dikabarkan telah membentuk Pemerintahan Sementara. Mereka itu representasi Orang Papua dan Penduduk Papua yang dapat berdialog dengan mereka.

Alasannya berdialog dengan ULMWP, walaupun Negara tidak mengakui ULMWP tetapi fakta hari ini Melanesian Speared Group telah menerima mereka sebagai observer atau anggota di dalam keluarga Melanesia, dan juga telah mendapat dukungan penuh dari PIF dan ACP. Dan konflik ini juga sudah lama, tidak adakah negarawan di Indonesia yang mampu menyelesaikan Konflik Papua yang sudah stengah abad ini? Karena itu sangat diharapkan negara membuka pintu dengan membentuk Special Envoy untuk mengurus perdamaian Papua bersama Utusan ULMWP.

Pimpinan Agama sekiranya mengikuti jejak Dewan Gereja Papua walaupun berat barangkali, tetapi kontribusi suara anda sebagai pimpinan agama di Papua dan kolaborasi dengan Pimpinan Agama Nasional dibutuhkan bersuara, dalam kondisi ketidakpastian perdamaian Negatif dan Positif di Papua.

Kiranya Tulisan ini menjadi perhatian Negara dalam menangani masalah Papua.

Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru, damai akan melahirkan perdamaian dalam perspektif dunia, karena damai yang sesungguhnya akan datang kelak bersama Tuhan. Ingat Negara tidak membawa kita ke Sorga, berbicara perdamaianlah yang akan dipertanggungjawabkan dipengadilan akhirat.

*) Penulis adalah anggota dari Ketua Pemuda Baptis se Dunia Perwakilan Papua dari Indonesia

 

 

 

 

 

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *