Perpanjangan jabatan Plt. Kadis Kesehatan Lanny Jaya dinilai langgar konstitusi

  • Bagikan
Ketua Fraksi Ninawi Abua Kabupaten Lanny Jaya, Girmin Wenda – Wagadei/IST
Ketua Fraksi Ninawi Abua Kabupaten Lanny Jaya, Girmin Wenda – Wagadei/IST

Jayapura (WAGADEI) – Politisi muda Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lanny Jaya, Girmin Wenda menilai, kebijakan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalon terkait perpanjangan masa jabatan pelaksana tugas (plt.) kepala dinas selama dua tahun satu bulan melanggar konstitusi.

Menurut Wenda, Surat Edaran Nomor: 02/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Tugas dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 30 Juli tahun 2019 ditujukan kepada seluruh pejabat yang berada di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

“Berikut adalah UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” katanya melalui keterangan tertulis kepada Wagadei.com di Jayapura, Rabu (22/9/2021).

Selanjutnya, Surat Edaran, pasal B ayat 11, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjukkan sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugasnya paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan dan ayat (15), yakni dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K26-30/V.20-3/99  tanggal 05 Februari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, bila mengacu pada isi surat edaran tersebut, katanya, tugas pelaksana tugas maksimal enam bulan. Masa jabatan pelaksana tugas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi, baik itu Tama, Pratama dan juga Madya tidak bisa lebih dari enam bulan.

“Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan bunyi pasal 19 ayat 3 UU,” katanya.

Ia menjelaskan, dasar hukum di atas sudah sangat jelas. Namun sejak September 2019 hingga September 2021, jabatan pelaksana tugas kepala dinas kesehatan Lanny Jaya terhitung dua tahun satu bulan. Kebijakan ini dianggap menyalahi aturan. Oleh sebab itu, Bupati Befa diharapkan segera melantik pejabat sesuai dengan hasil lelang jabatan pada 16 – 19 Maret 2020.

“Saya sebagai selaku Ketua Fraksi Ninawi Abua berharap Saudara Bupati sebelum berakhir massa kerjanya, segera membenahi dalam aparatur pemerintahan, yaitu dalam hal pelantikan dan penempatan jabatan eselon II, III dan Eselon IV,” katanya.

Pasalnya dinas kesehatan sudah mengikuti lelang jabatan tetapi belum dilantik sehingga harus ada penjelasan dari bupati. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *