PON XX tidak layak dilaksanakan di Papua

  • Bagikan

Oleh  : Eman Magai

 

Pada saat ini kita semua mengetahui bahwa PON (Pekan Olahraga Nasional) XX tahun 2021 akan di laksanakan di Papua, sejak Gubernur Papua menerima menjadi tuan rumah PON XX di Papua. Sejak itu pula pembangunan tempat pelaksanaan PON XX pun dibangun: seperti Stadion Sepak Bola, perluasan jalan, dan lainnya. Bahkan dalam sekejap hotel-hotel mewah berlantai pun dibangun. Tentu saja dalam pembangunan persiapan tempat pelaksanaan PON XX tidak ada kendala, sehingga pemerintah pusat merasa tepat dijadikan Papua sebagai tuan rumah.

 

Pertanyaannya, benarkah tanah Papua aman? Pantaskah PON XX dilaksanakan di Papua? Secara pribadi, “ saya tidak setuju” jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengklaim atau merasa Papua aman untuk laksanakan PON XX di Papua. Karena realita yang terjadi di Papua adalah tanah yang penuh dengan masalah.

Masalah yang paling fundamental adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak Papua diintegarasikan Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua terus terjadi pelanggaran HAM. Misalnya, hingga kini masyarakat Ndugama yang mengungsi ke hutan karena pendropan Militer yang berlebihan di sana. Kenyataan ini menyebabkan banyak masyarakat sipil yang jadi korban, sehingga masyarakat setempat trauma dan lari kehutan untuk menyelamatkan diri dari ancaman militer. Masalah ini terjadi sejak tahun 2019 hingga sekarang tahun 2021. Walaupun masyarakat masih mengungsi, pemerintah masih mengirim militer ke sana untuk mengejar rakyat dengan label OPM, KKB dan Teroris. Hal serupa juga terjadi di Intan Jaya, Punjak Jaya, Maybrat (Sorong) dan beberapa tempat lainnya.

 

Pemerintah daerah juga terdoktrin dalam permainan pemerintah pusat yang membodohi rakyat Papua. Bagaimana tidak, pemerintah daerah “hanya menyetujui” untuk laksanakan PON XX di Papua. Ditambah lagi pemerintah daerah dan pusat memotong dana APBD dan Otsus untuk membangun tempat pelaksanaan PON XX yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang mengungsi akibat pendropan militer yang berlebihan di beberapa tempat, juga rakyat Papua yang membutuhkan makan minum, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Semestinya, pemerintah daerah bukan hanya sibuk persiapan PON XX, tetapi harus juga memperhatikan kemanusiaan yang tertindas di Papua.

 

Maka, di sini kami mau sampaikan bahwa pelaksanaan PON XX ini tidak layak dilaksanakan di Papua. Karena di seantero Papua penuh dengan masalah-masalah pelanggaran HAM. Seharusnya pemerintah selesaikan masalah-masalah pelanggaran yang terjadi di Papua. bukan hanya mendukung pelaksanaan PON XX saja.

 

Rakyat Papua menilai bahwa pelaksanaan PON XX apabila sukses diselenggarakan, maka itu akan menyembunyikan masalah-masalah yang terjadi di Papua, dan menyatakan ke seantero dunia bahwa Papua aman-aman saja. Sementara realitanya tidak seperti demikian. kemungkinan yang terjadi setelahnya melaksanakan PON XX di Papua adalah banyak perusahaan yang akan berdatangan untuk mengambil kekayaan alam Papua, selain itu pemekaran Propinsi, Kabupaten pun akan menjamur.

 

Maka saya sebagai penulis mau sampaikan bahwa seluruh masyarakat Papua harus bersatu untuk menggagalkan pelaksanaan PON XX. Karena tanah Papua adalah tanah yang penuh dengan masalah. Mulai dari masalah kecil sampai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua dan itu nyata.

 

(*Penulis Mahasiswa Papua kuliah di Jayapura).

 

 

 

 

 

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *