Labelisasi Negara Indonesia Terhadap rakyat Papua Tak Mendasar

  • Bagikan
Warga Papua di Dogiyai menolak pemekaran daerah. Mereka membentang sejumlah pamflet sebagai bentuk penolakan - Yamoye'AB/wagadei.com

Oleh: Marius Goo


Secara Kultural rakyat Papua adalah “manusia beradab”, memiliki “hubungan kekerabatan” yang tinggi karena memiliki cinta dan kebaikan. Nilai itu dihayati dalam kehidupan bersama sebagai sesama manusia. Orang Papua menghayati nilai kemanusiaan dalam kehidupan nyata. Hidup rukun, saling membantu dan menghindari konflik bersama. Jika Negara memberi aneka label hanya karena berkulit hitam dan berambut keriting, negara salah menilai orang Papua. Orang Papua bukan monyet, KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata), Teroris dan KTSB (Kelompok Terotis Separatis Bersenjata).

Manusia Papua adalah Manusia Beradab

Pada dasarnya manusia Papua memiliki nilai-nilai dasar, nilai-nilai humanitas universal. Nilai cinta kasih, persaudaran, persahabatan dan kekeluargaan dipraktekan dalam kehidupan nyata. Baik buruknya orang Papua tidak dapat diukur dari warna kulit dan Ras. Sepanjang hidup, orang papua mengemban cara hidup yang harmonis. Menjalin hidup baik dengan lingkungan alam, sesama manusia dan Tuhan. Banyak orang pendatang di Papua bersaksi bahwa orang Papua adalah orang baik, sopan dan rahma.

Larangan memukul orang lain, bahkan membunuh sesama manusia menjadi budaya orang Papua yang diajarkan turun-temurun. Zaman dulu di beberapa daerah sempat mempraktekan “pengayauan” dan “makan daging manusia”, namun itu pun tidak sembarangan. Yakni, membunuh pemimpin dari suku lain dengan maksud: pertama, menunjukkan kehebatan atau kepiawaian perang. Kedua, memakan kepalanya supaya rohnya bisa masuk dalam diri untuk dapat mengikuti jejaknya menjadi pemimpin atau pemikir. Tetapi pada umumnya, semua orang Papua tidak pernah mempraktekan tindakan-tindakan amoral, bahkan tindakan pembunuhan terhadap manusia lain. Orang Papua melarang membenci, memfitnah dan balas dendam juga tindakan kejahatan yang mengorbankan orang lain.

Kebijakan Negara yang membenarkan Orang Papua Monyet

Stigmatisasi monyet terhadap rakyat Papua oleh negara terjadi secara terstruktur. Kebijakan-kebijakan yang memojokan rakyat Papua, pembangunan yang tidak merata, pembohongan publik atas rakyat Papua, pengiriman militer dan tindakan eksploitasi tanah Papua dengan mendatangkan perusahan di seluruh wilayah tanah Papua membenarkan bahwa stigma monyet itu nyata, tidak sebatas pengucapan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.

Diskriminasi negara terhadap rakyat Papua itu nyata. Negara tidak menginginkan rakyat Papua menjadi manusia (pintar, ceras, sukses), karena itu harus menjadi monyet (binatang, tidak berakal budi, bukan manusia). Dalam usaha ini, negara tidak berani membuka sekolah-sekolah tinggi, atau universitas-universitas berstandar nasional. Standarisasi sistem pendidikan nasional pun tidak mempertimbangkan kondisi real di tanah Papua, padahal bidang pendidikan termasuk bidang netral dan tidak memihak siap pun. Kematian bebera Doktor Orang Asli Papua (OAP) di akhir-akhir ini dapat dipahami negara Indonesia tidak menginginkan orang Papua menjadi manusia di Indonesia.

Orang Papua di mata Negara Indonesia selalu akan dipandang bukan manusia. Kenyataan paling pahit adalah dengan menjadi manusia berkulit hitam dan berambut keriting. Menjadi orang hitam adalah menjadi sebuah kutukkan: bodoh, badaki, bau. Artinya, orang Papua tidak akan melewati dan melebih orang Indonesia dari semua segi kehidupan. Warna Kulit ini dapat mempengaruhi labeliasi terhadap rakyat Papua, padahal tidak memiliki dasar yang pasti untuk membenarkan aneka labelisasi yang dicapkan kepada orang asli Papua.

Negara sedang mempraktekan tindaskan diskrimnasi rasial terhadap rakyat Papua: secara sadar, tahu dan terorganisir, dengan menciptakan satu ketergantungan, ketakutan dan ketakberdayaan di tubuh rakyat Papua. Akhirnya, rakyat Papua membenarkan diri dalam ketidaksadaran, ketidaktahuan dan ketakberdayaan terhadap lebeliasi negara terhadap rakyat papua, padahal tidak berdasar.

Labelisasi Terhadap Orang Papua Tak Mendasar

Orang Papua selalu berpandangan positif, yakni melihat sesama yang lain sebagai manusia, yang harus bertanggung jawab: hidupnya harus dibantu dan diperpanjang. Menghabiskan atau memotong hidup orang lain dipahami sekaligus dihayati sebagai tindakan tidak benar, yang memiliki dampak buruk bagi kehidupannya dan keluarganya. Secara adat konsekuensi atas tindakan pembunuhan sangat berat dan kerana itu dilarang. Selanjutnya, melalui kehadiran agama diajarkan bahwa tindakan membunuh adalah dosa.

Orang Papua tidak pernah diajarkan untuk membenci sesama, apalagi membunuh. Dalam banyak kesempatan terjadi kasus-kasus kekerasan antara Indonesia dan Papua hanya karena ideologi: antara Papua Merdeka dan NKRI Harga Mati. Labelisasi negara terhadap orang Papua pun dibarengi karena ideologi politik, bukan eksistensi orang Papua sejati.

Kasus kriminal yang terjadi di Papua, baik orang Papua yang diwakili oleh militer Papua (TPN/OPM) maupun negara Indonesia yang diwakili oleh militer Indonesia (TNI/PolRi) murni perjuangan ideologi politik dan tidak berpengaruh pada eksistensi keberadaan manusia. Sebab pada dasarnya, secara moral tidak ada manusia yang jahat dan tidak ingin menjadi penjahat untuk sesama yang lain. Hanya manusia yang tidak memiliki Tuhan dan rasa kemanusiaan yang mengingkari kemanusiaan dengan tindakan menghabiskan nyawa manusia.

*) Penulis adalah Dosen STK Touye Paapa Deiyai

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *