JDP sebut kelompok penyerang di Kiwirok tidak dibenarkan menurut hukum

  • Bagikan
Juru bicara JDP, Yan Christian Warinussy - Ist

Jayapura, (WAGADEI) – Juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy mengatakan aksi kelompok yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh negara Republik Indonesia dengan menyerang bahkan membakar sejumlah fasilitas umum seperti pasar, gedung sekolah dasar, kantor Bank Papua bahkan Puskesmas Kiwirok pada Senin, (13/9/2021) sudah jelas tidak dibenarkan menurut hukum.

“Para pelaku yang melakukan serangan bahkan menganiaya para petugas kesehatan di Puskesmas Kiwirok tersebut seyogyanya ditangkap dan ditahan serta diproses menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tegas Yan Christian Warinussy kepada wagadei.com melalui keterangannya, Sabtu, (18/9/2021).

Perbuatan yang dilakukan kelompok ini, lanjut Warinussy, dapat diancam sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 338 (pembunuhan biasa) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) atau pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat atau mati.

“JDP juga menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian salah satu Nakes atas nama suster Gabriela Melan akibat peristiwa tragis tersebut. Karena itu, JDP senantiasa menyerukan dilakukannya investigasi kriminal dan independen oleh pihak Polri bahkan melibatkan institusi hak asasi manusia seperti Komnas HAM RI dalam mendalami peristiwa Kiwirok tersebut,” ungkapnya.

Serta ia menambahkan, senantiasa segera dibukanya dialog antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok yang selama ini dipandang memiliki ideologi berbeda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“JDP mengingatkan bahwa dipilihnya cara melakukan operasi pengejaran dan balas dendam oleh negara senantiasa bakal memiliki dampak penting bagi eksistensi warga sipil yang mayoritas adalah rakyat Papua di daerah tersebut dan seluruh tanah Papua dari waktu ke waktu,” katanya.

Sementara dipilihnya jalan damai melalui dialog yang inklusif dan menyeluruh akan segera membawa kita bersama pada derajat tertinggi untuk bersama merancang masa depan baru Tanah Papua sebagai Tanah Damai di Indonesia dan dunia.

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengecam tindakan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB OPM) yang menyerang fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, Jumat (17/9/2021) menyebut penyerangan fasilitas kesehatan di Distrik Kiwirok oleh kelompok yang bertentangan dengan NKRI ini mengakibatkan sejumlah tenaga kesehatan terluka bahkan meninggal dunia.

“Padahal, tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pengabdian dan kemanusiaan harus mendapat perlindungan,” ujar Daeng.

Karena itu, IDI meminta aparat keamanan menindak tegas pelaku penyerangan agar kejadian serupa tidak terulang. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *