Warga sipil Papua mengungsi, 28 i ayat 4 UUD 1945 untuk siapa?

  • Bagikan
Ilustrasi warga yang mengungsi ke hutan - Ist

Nabire, (WAGADEI) – Di tanah Papua kian hari kian meningkat darurat kemanusiaan padahal Pasal 28 i ayat (4) berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”.

Kenapa Presiden Republik Indonesia membiarkan masalah-masalah kemanusiaan seperti pengungsian berlebihan di tanah Papua terjadi,” kata tokoh, Alekz Maniba kepada wagadei.com dibalik selulernya, Jumat, (17/9/2021).

Menurut Maniba, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuaan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk mendapatkan rasa nyaman, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, untuk menyelamatkan hak konstitusional masyarakat sipil Papua yang mengungsi sesuai dengan perintah pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945  tentang Pemajuan, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan tangungjawab Pemerintah.

“Sejak terjadi pengungsian warga sipil Nduga, Intan Jaya dan masih saja terus terjadi pengungsian seperti di Puncak Jaya, Ilaga, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Mimika dan daerah lain. Baru-baru terjadi di Maybrat, Papua Barat,” katanya.

Tragedi Maybrat, kata dia beberapa ia ditelepon dari Jemaatnya bahwa yang mengungsi terdari ibu rumah tangga, anak-anak, bapak-bapak, pegawai negeri sipil (PNS), petugas gereja.

“Kami mengungsi. Ada yang ke hutan, ada yang ke kampung tetangga dan jemaat yang sedang mengungsi tolong doakan kami agar kami (pengungsi) kembali ke kampung kami masing-masing,” kata pengungsi ditiru Gembala Maniba.

Diharapkan Pemerintah Maybrat segera hentikan penyisiran terhadap warga sipil. “Kami tidak mau melihat terjadi kejadiaan yang sama seperti Nduga dan Intan Jaya yang cukup banyak korban nyawa tak berdosa lantaran mengungsi,” tegasnya.

Gilbert Maniba, salah satu pemuda yang keluarganya ikut mengungsi menyayangkan kejadian yang semestinya tak boleh terjadi.

“Sayang sekali, demi mengejar pelaku sehingga aparat keamanan ditambahkan ke wilayah Maybrat sehingga melahirkan persoalan baru yaitu masyarakat sipil yang berdomisi di Aifat Selatan, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Induk, Aifat Timur Tengah, dan Aifat Timur Selatan mengungsi ke hutan-hutan dan kampung tetangga,” ujarnya.

Jika itu terus terjadi, maka ia mempertanyakan amanah Pancasila yang berbunyi; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

“Pada prinsipnya segera beri kenyamanan yang mantap kepada pengungsiaan di tanah Papua. Saat ini warga sipil yang berada dalam kondisi sulit dan sangat sulit. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *