LP3BH Manokwari ungkap per Minggu terjadi kontak senjata di Kumurkek – Maybrat

  • Bagikan
Warga Maybrat di hutan, tempat pengungsian - Ist

Jayapura, (WAGADEI) – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengungkapkan telah terjadi kontak senjata antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok tak dikenal (TPN-PB OPM) pada Minggu (12/9) sekitar pukul 11:30 WP.

Menurut Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, dari informasi yang diperoleh dari relawannya menyebutkan kontak senjata terjadi di hutan Kumurek, Ibukota Kabupaten Maybrat kurang lebih satu jam lamanya.

“Menurut laporan dari relawan kami, terdengar bunyi tembakan senapan (senjata api) selama hampir satu jam. Tapi kami belum ketahui apakah ada korban pasca peristiwa kontak senjata itu,” kata Warinussy kepada wagadei.com, Senin, (13/9/2021) pagi.

Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), lanjut dia, LP3BH Manokwari senantiasa mendesak pentingnya dihindari terjadinya kontak senjata secara terbuka diantara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok sipil yang tidak dikenal tersebut.

“Kami (LP3BH) bersikap bahwa peristiwa pembunuhan dan atau penganiayaan berat di Posramil Kampung Kisror, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat (2/9) lalu tersebut adalah peristiwa pidana (kriminal) yang mesti diusut hingga para pelakunya dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum,” tegasnya.

Namun, pihaknya bersama seluruh elemen rakyat sipil di Tanah Papua sesungguhnya sangat tidak sependapat jika negara senantiasa mengedepankan pola pendekatan keamanan dengan mengerahkan pasukan TNI dan Polri di dalam melakukan operasi apapun dengan menggunakan senjata api yang juga bisa berdampak pada warga sipil tidak berdosa di Tanah Papua, termasuk di wilayah Kabupaten Maybrat tersebut.

“Terjadinya gelombang pengungsi dari Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Timur Tengah ke Distrik Aitinyo. Maupun ke Kumurkek hingga ke wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bintuni bahkan Kabupaten dan kota Sorong adalah bukti bahwa rakyat sipil di wilayah tersebut merasa tidak nyaman dan tidak aman. Sehingga kehadiran personel militer dalam jumlah besar dengan membawa perlengkapan senjata api bahkan terlibat kontak senjata secara terbuka tentu perlu dipertanyakan berdasarkan hukum. Sebab keselamatan warga masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Maybrat adalah tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah setempat maupun pemerintah daerah Kabupaten yang bertetangga,” tuturnya.

Ia menegaskan, LP3BH Manokwari akan senantiasa terus mengkawal kasus Kisor tersebut serta mengkritisi dampak sosial dan politik yang terjadi bagi warga masyarakat sipil yang tidak berdosa serta aspek perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan aturan perundangan yang berlaku. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *