Masyarakat Maybrat mengungsi karena TNI, LBH: Tugasnya lindungi atau apa?

  • Bagikan
Ketua LBH Papua, Emanuel Gobai bersama Solidaritas Mahasiswa Maybrat melakukan jumpa pers, Jumat (10/9/2021) - Yulianus Magai/Wagadei

Jayapura, (WAGADE) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mempertanyakan tugas pokok aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika mengemban tugas. Hal ini menanggapi terkait pengungsian besar-besaran yang sudah dan sedang berlangsung dilakukan masyarakat Papua di kabupaten Maybrat, Papua Barat.

“Apa tugas pokok aparat TNI, membuat warga takut sampai bikin mengungsi ke hutan dan ke daerah lain?,” tanya Emanuel Gobai, ketua LBH Papua, dalam jumpa pers bersama Solidaritas Mahasiswa Maybrat di sekertariat LBH, Abepura, Jayapura, Jumat (10/9/2021).

Menurutnya, pengungsian itu merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi akibat penyerangan yang mengakibatkan korban pada TNI, lalu disikapi dengan pengerahan pasukan. Gobai dengan tegas, hati-hati bisa menjadi sebuah fakta pelanggaran tugas pokok dari TNI dikarenakan sudah sebanyak 7.321 warga memilih mengungsi ke hutan.

“Sampai terakhir dari pemberitaan dua warga sipil ditangkap dengan tuduhan bagian dari pelaku,” bebernya.

Dikatakan, peristiwa tindakan kekerasan yang terjadi dialami oleh siapapun, sipil maupun aparat, jika dilihat dari fakta di Maybrat menunjukkan melanggar hukum pidana.

“Sekarang yang jadi pertanyaan, ini tindakan pidana. Kenapa yang dikerahkan aparat TNI? Karena yang punya tugas lakukan tindakan pidana dalam hal ini tangkap (diduga) pelaku adalah kepolisian dari Reskrim, bukan TNI,” ungkapnya.

Gobai kemudian mempertanyakan tujuannya apa karena sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002, yang berwenang melakukan tindakan pidana adalah kepolisian. Sedangkan TNI, sesuai UU 34 Tahun 2004 tugasnya melindungi segenap warga negara dari ancaman.

“Ya karena faktanya kehadiran TNI sudah bikin sebanyak 7.321 warga mengungsi. Sekarang sesuai tugas, TNI itu hadir untuk menakuti atau melindungi warga,” tanyanya lagi

Kondis itu bila pemerintah terus diam maka, ditegaskan, status negara Indonesia perlu dipertanyakan sebagai negara hukum atau negara kekuasaan sesuai amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 3, dimana menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.

“Negara harus bertanggungjawab tuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini sebagai negara hukum. Harus implementasikan pasal 28 ayat 4 tentang perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”

“Tetapi justru yang terlihat negara diam, abaikan. Ini tidak boleh. Malah kerahkan TNI yang tugasnya tidak sesuai. Harusnya Polisi sebagai alat negara yang mengamankan yang diturunkan. Pemerintah pusat, provinsi Papua Barat dan kabupaten Maybrat harus bersama buka suara dan bergerak selesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Gobai pun menyatakan sekarang TNI dan Polri yang bertugas di Maybrat ditantang menjalankan kewajibannya mengimprementasiskan sesuai UUD yang ada. Bila tidak jelas-jelas menunjukan bahwa reefresentasi negara melalui pemerintah tidak mapu memenuhi hak dan secara langsung negara telah mengeret intitusi TNI di depan publik melakukan pelanggaran tugas pokoknya.

Sementara bersamaan, Rio Sory, salah satu mahasiswa Maybrat meminta seluruh pihak gereja di kabupaten Maybrat, dari Katolik dan Kristen Protestan agar harus melakukan hal hal yang bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada umat Tuhan.

“Karena kami mahasiswa sendiri tidak tahu apakah mereka (masyarakat) disana baik baik saja atau tidak. Jaringan disana susah sekali. Apalagi karena untuk masuk ke hutan saja diperiksa ketat aparat TNI-Polri. Untuk itu kami minta dengan tegas kepada lembaga gereja, pemerintah yang adalah sebagai wakil Allah di bumi harus bisa bekerjasama dengan pihak TNI-Polri, supaya masyarakat bisa dilindungi dan rasakan kembali hidup yang nyaman,” tegasnnya harap.

Pihaknya juga meminta Komnas HAM Pusat dan perwakilan Papual segera menangani persoalan tersebut sesuai tupoksi secara serius dan cepat bersama semua pihak.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *