Mahasiswa serukan hentikan operasi Militer di wilayah Aifat Timur Raya

  • Bagikan
Mahasiswi Papua di Yogyakarta pegang kain bertuliskan tarik militer dari Maybrat dan seluruh wilayah West Papua - Ist

Jayapura, [WAGADEI] – Mahasiswa-mahasiswi Papua Barat di Kota Studi Yogyakarta menyerukan kepada TNI dan Polri agar hentikan operasi militer di Kabupaten Maybrat, terutama di wilayah Aifat Timur Raya.

Pasalnya masyarakat dari wilayah Aifat Timur Raya yang mencakupi lima Distrik telah mengungsi keluar dari kampung sejak tanggal 3 September 2021 hingga saat ini akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia.

Segera Hentikan Operasi Militer di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dan Seluruh Tanah West Papua
Diperkirakan 7000 warga masyarakat sipil di kabupaten Maybrat dan di dalamnya terdapat 50 kampung yang memilih mengungsi ke hutan, akibat terjadinya operasi oleh militer.

Kordinator mahasiswa Papua Barat di Yogyakarta Yoseph Fatem mengatakan, pos-pos militer didirikan sepanjang jalan umum seperti di Susmuk, sungai Kamundan dan sebagainya. Militer juga menyita identitas warga sipil yang melintas serta melakukan pengecekan di jalan utama Sorong ke Manokwari. Barang bawaan juga disita dan diperiksa, alat-alat berkebun seperti parang, kampak, dan tombak juga diambil. Kondisi ini membuat warga sipil menjadi trauma dan tidak bekerbun serta berburu dan aktivitas normal seperti biasanya.

“Kami minta hentikan operasi militer, kami sangat sayangkan orang tua dan sanak saudara kami di sana. Jangan siksa warga sipil dengan cara hilang atau mengungsi,” kata Yoseph Fatem, Sabtu, (11/9/2021).

Operasi militer Fatem mengatakan, selalu menjadi solusi Indonesia untuk menangani konflik berkepanjangan di West Papua. Ini menunjukan dengan jelas bahwa Indonesia tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua, selain menambah deretan luka dan kekerasaan.

“Inilah wajah asli TNI dan POLRI di atas tanah air West Papua. Kondisi di wilayah Maybrat hari ini sama persis perlakuanya seperti di Intan jaya, Nduga dan Puncak Papua, bahkan di seluruh tanah West Papua sejak 1961 hingga hari ini bahkan terus terjadi,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung-kampung tetangga dan ada yang ke kota dan kabupaten Sorong. Ada juga yang masih bertahan di hutan sejak mereka mengungsi, dengan bahan makanan seadanya sampai saat ini.

“Aktivitas belajar-mengajar pun lumpuh, aktivitas ibadah tidak berjalan, peternakan, perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semuanya ditinggalkan,” kata dia.

Pada hari pertama, kata dia, TNI dan Polri melancarkan operasi secara serampangan dan membabi-buta di perumahan-perumahan milik warga di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan. Akibatnya dua orang warga sipil, Simom Waimbewer dan Maikel Yaam ditangkap sewenang-wenang dan ditahan sampai hari ini tanpa pembuktian yang jelas.

“Dan pada tanggal 10 September 2021 terjadi penangkapan terhadap kedua orang, Frins Souwe dan Yosias Sowe di kampung Karsu Distrik Aitinyo. Mereka inj warga sipil, segera bebaskan,” katanya tegas.

Salah satu mahasiswa Papua Barat di Yogyakarta, Maximus Sedik menegaskan Presiden Republik Indonesia segera menarik militer organik dan non organik dari Kabupaten Maybrat-Aifat, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan seluruh tanah Papua.

“Hentikan operasi militer di Kabupaten Maybrat, wilyah Aifat Timur Raya yang sedang berlangsung saat ini. Dan hentikan juga operasi militer yang mengakibatkan pengungsian berkelanjutan di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan juga Maybrat,” ujarnya Sedik.

Pihaknya juga mengutuk tindakan serampangan dan membabi buta yang dilakukan oleh TNI dan POLRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran di Maybarat, Aifat Timur Raya dan seluruh tanah Papua. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *