Diplomat TPNPB-OPM: Situasi kekerasan di Papua kritis, PBB segera intervensi

  • Bagikan
Warga sipil Papua di Maybrat, Sorong, yang mengungsi ke hutan dirikan tenda - Ist

Nabire, (WAGADEI) – Diplomatik Gerakan Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Amatus Akoubo Douw menanggapi pelbagai situasi konflik kekerasan yang dialami orang asli Papua (OAP) akhir-akhir ini oleh negara Indonesia. Konflik yang sedang berlangsung dinilainya sudah ditingkat kritis.

Diplomat yang bermukim di Brisbane, Australia ini menyerukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kewenangannya menanggapi.

Situasi yang ditanggapi, dalam keterangannya (10/9/2021), yakni kematian jiwa yang terjadi pada 2 September 2021 yaitu; baku tembak antara TPNPB Kodap IV Sorong Raya dengan pasukan Indonesia di Aifak Selatan, distrik Maybrat, Sorong, wilayah barat, Papua Barat, yang mengakibatkan empat tentara Indonesia tewas tertembak, satu luka berat dan dua hilang. Sebagai respon balik, pasukan Indonesia menagkap dua pemuda lokal Papua.

Kedua, lanjutnya, baku tembak antara TPNPB Regional Yahukimo XVI dengan pasukan Indonesia di kabupaten Yahukimo, wilayah pegunungan tengah Papua, Papua Barat, yang mengakibatkan satu anggota TPNPB terluka parah (Senat Soll), dengan enam lainnya ditangkap. Senat Soll adalah mantan anggota TNI yang tergabung dalam Pejuang Pembebasan Papua Barat (TPNPB).

Dijelaskan, di Maybrat, pihak berwenang Indonesia membalasnya dengan operasi militer besar-besaran, sebagai akibatnya lebih dari ribuan warga sipil lokal dari 18 desa mengungsi ke hutan pada 6 September. Ini akan ditambahkan menjadi orang-orang yang terlantar secara internal.

Dan sebelumnya pada 1 September di Yahukimo, pihak otoritas militer Indonesia menangkap 11 warga sipil tak berdosa termasuk camat Yakukimo yang dituduh sebagai anggota pejuang TPNPB.

Menurut “dutabesar” ULMWP untuk kawasan Australia dan Pasifik, dan juga presiden Internasional Forum for West Papua ini, semua itu diatur dengan latar belakang eskalasi pertempuran dari tahun 2017, yang telah menyebabkan sejumlah besar korban sipil dan hampir 100.000 warga sipil mengungsi, yang kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak yang kemudian meninggal.

“Dunia sampai sekarang mengabaikan kematian dan pengungsian ini, dan konflik bersenjata terus berlanjut,” jelasnya.

Dikatakan, konflik bersenjata di West Papua muncul sebagai konsekuensi dari PBB meninggalkan wilayah pada tahun 1962 dan tindakan palsu dari apa yang disebut ‘Act of Free Choice’ Indonesia pada tahun 1969.

“Peperangan di West Papua adalah akibat dari kegagalan PBB untuk bertindak mengakhiri kolonialisme, tetapi membiarkannya dalam bentuk yang berbeda,” urainya.

Kendati konflik sudah lebih dari lima dekade, ditekankan, struktur militer TPNPB sangat terorganisir dan modern, dengan 34 komando daerah dikendalikan oleh satu komando nasional pusat. Pemberian dana Otonomi Khusus, pemenjaraan aktivis seperti Viktor Yeimo serta presiden Indonesia Joko Widodo melabeli OPM sebagai kelompok teroris, juga tekannya, tidak akan mengalahkan kecintaan sejati OPM terhadap perjuangan Papua Merdeka.

“Jadi, pertempuran terbaru ini bukanlah hal baru atau aneh, namun merupakan cerminan dari perang ideologi antara dua kombatan utama pasukan TPNPB dan pasukan Indonesia, yang benar-benar didefinisikan sebagai perang pembebasan nasional,” ujarnya.

Ia menyatakan situasi kritis yang sedang terjadi di Papua, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kantor Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memiliki cukup laporan tentang perang dan kematiannya, karena 11 LSM internasional dan organisasi akar rumput global selalu membahasnya selama pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia.

Karenanya, didesaknya, sesuai protokol yang jelas dalam sistem PBB bahwa Dewan Ham PBB dan Sekretaris Jenderal PBB harus membuat rekomendasi langsung kepada Dewan Keamanan untuk intervensi segera sebagai operasi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian.

“Protokol ini akan membantu memastikan PBB mematuhi hukum internasional dan Piagamnya, yang wajib dijunjung tinggi oleh semua negara anggota PBB tanpa diskriminasi,” ungkapnya.

Kemudian selain menyerukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kewenangannya menanggapi, ia juga menyerukan kepada kekuatan regional, Australia dan Selandia Baru, untuk menjadi harapan suara dengan membawa situasi kritis itu ke perhatian Dewan Keamanan PBB.

“Kami mendorong komunitas global, pecinta perdamaian dan semua untuk mendukung seruan kami untuk segera Intervensi Dewan Keamanan PBB,” tandasnya. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *