PHP Dev Cloud Hosting

Peradilan adat di wilayah adat Mee, Moni dan Wolani

  • Bagikan
John NR Gobai, anggota DPR Papua juga sekaligus sebagai Sekretaris II Dewan Adat Papua - Foto: Yamoye'AB

Oleh: John NR Gobai

 

Pengantar

Di Provinsi Papua telah ada akitivitas dalam suatu masyarakat, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa (pemimpin) dalam masyarakat adat setempat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan apabila terjadi pelanggaran atau terjadi ketegangan dalam masyarakat. Penyelesaian dilakukan oleh penguasa dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Putusan yang telah dijatuhkan oleh penguasa adat tersebut wajib ditaati dan dipatuhi oleh pelanggar sebagai konsekuensi telah menerima putusan tersebut.

Peradilan adat di Papua

keberadaannya tetap berjalan seiring dengan keberadaan peradilan umum (negara). Penegakan hukum selama ini tidak hanya monopoli pengadilan negara, tetapi pada masyarakat yang jauh dengan aparat penegak hukum, telah mengambil langkah dengan penyelesaian secara adat. Masalah yang terjadi diselesaikan oleh masyarakat melalui lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat adat sendiri. Partisipasi masyarakat dengan memfungsikan hukum adat merupakan cara dan upaya masyarakat hukum adat tersebut untuk menjaga keseimbangan relasi sosial dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian.

Upaya Dewan Adat untuk Peradilan Adat

Dewan adat Paniai sebelum adanya Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai, sesuai dengan hasil musyawarah adat (MUSDAT) 2010, pada tahun 2011 telah membentuk Peradilan Adat yang diketuai oleh Bapa Yusak Yeimo  dan sampai hari ini masih berjalan tanpa adanya Perda. Dalam ketetapan dewan adat Paniai ditetapkan

Hakim adat adatlah Orang yang melaksanakan Peradilan Adat,Hakim Adat yang dalam Bahasa Mee disebut Mana Duwataime; Bahasa Moni disebutkan Dolesambamaipa; Bahasa Wolani disebut  Minadamakana. Agar menjadi tertib maka peradilan adat dibentuk dengan tingkatan yaitu Peradilan Adat terdiri dari; Peradilan Adat Daerah,Peradilan Adat Distrik dan Peradilan Adat Kampung.

Ketetapan Dewan adat

Proses peradilan adat telah dilakukan oleh masyarakat adat sejak lelulur,Peradilan Adat berfungsi, pertama,untuk Menampung dan menerima pengaduan persoalan sosial Dalam Bahasa Mee disebut Mana maketaida; Bahasa Moni disebut: Dolehindapa; Bahasa Wolani disebut Mina henegeo; antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam Wilayah Adat Paniyai antar sesarna Suku dan Suku lainnya, kedua,untuk Melakukan pemeriksaan masalah, dalam bahasa Mee  disebut Mana Wegataida; bahasa Moni disebut Doleaudiapa; bahasa Wolani disebut Minapigipigitegeo; melanjutkan proses penampungan masalah, dengan melakukan proses pemeriksaan rnasalah sesuai ketetapan adat untuk persoalan-persoalan yang telah ditetapkan ketetapannya, perneriksaan dilakukan dengan memperhatikan unsur—unsur penting dalam pemeriksaan masalah yaitu: Bukti, dalam bahasa Mee disebut Yobe/tege; bahasa Moni disebut Unumadua; bahasa Wolani disebut Miagititaniina;Saksi dalam bahasa Mee disebut Edotame/Yuwitame;  bahasa Moni disebut Yotamene/ Inagamene; bahasa Wolani disebut Yutabage/duutabage; dan pembuktian secara adat dalam bahasa Mee disebut Tegedou; bahasa Moni disebut Kenokasagia; bahasa Wolani disebut Tanogapena; pada pelaku yang kredibel, ketiga,untuk Melakukan pengambilan keputusan untuk memberikan sanksi adat kepada pelaku,dalam bahasa Mee disebut Mana duataida; bahasa Morii disebut Dolesambamaiyapa; bahasa Wolani disebut Minadamakana; yang dapat dilakukan oleh Hakim Adat, setelah adanya pemeriksaan masalah adalah mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar serta besarnya denda yang harus diserahkan dan tergugat kepada penggugat.

Solusi

Pasal 10, Perdasus Papua No 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, disebutkan pada ayat (1) Mekanisme untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/kota, untuk itu diperlukan adanya Perda tentang Peradilan Adat.

*) Penulis adalah Ketua Kelompok Khusus DPR Papua dan Sekretaris II Dewan Adat Papua, tinggal di Jayapura

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *