13 tahun menunggu janji politik bupati JRB, Elopere tegaskan tempuh jalur hukum

  • Bagikan
Kontraktor Papua asal Wamena, Ronny Elopere - Yas Wenda/Wagadei

Jayapura, [WAGADEI] – Kontraktor Papua asal Wamena, kabupaten Jayawijaya, Ronny Elopere bersama rombongannya menyayangkan sangat sikap bupati kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua (JRB) menyelesaikan masalah aksi pemalangan lokasi pembangunan kantor bupati yang dilakukan pihaknya.

Elopere menegaskan selama bupati tidak bersedia menyelesaikan masalah janji politik kepadanya, aksi palang lokasi pembangunan kantor bupati akan terus berlanjut. Hal itu karena beberapa kali dihubungi tuk selesaikan masalah dimaksud, bupati terus tak merespon.

“Dari sebelum palang, saya WhatsApp beliau menyangkut janji pernyataannya kepada saya. Kemudian setelah palang juga sama, sampai sekarang beliau masih belum respon. Untuk itu, bagaimana pun juga sambil tunggu respon, aktivitas pembangunan kantor bupati harus dipending,” ujarnya dengan tegas melalui sambungan telepon kepada wagadei.com, Senin (30/8/2021).

Elopere mengaku tidak hanya pihaknya, pihak dari kepolisian Jayawijaya juga sudah menghubungi bupati namun tetap tidak direspon.

“Baliau mungkin anggap biasa saja masalah ini,” tuturnya.

Merasa dirugikan, ia mengaku masalah itu siap dibawa ke ranah hukum. Tujuannya agar penyelesaian masalahnya diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Karena untuk selesaikan masalah ini baik-baik bupati malas tahu, saya akan bawa ke proses hukum di Polda Papua. Untuk pengaduan sudah, saya sudah ajukan di Reskrim Polda, Dirintel Polda dan kepada Kapolda Papua juga. Reson Kapolda, saya dan bupati diminta untuk tidak boleh malas tahu dengan masalah ini,” bebernya.

Jalur hukum, ditegaskan kembali, tetap akan ditempuh sebagai solusi terbaik. Dikarenakan menurutnya, bupati beserta keluarganya terkesan sekali selalu mementingkan kepentingannya sendiri.

“Di Jayawijaya marga Banua dan Rouw, orang wamena tidak kenal. Tapi tuk kursi DPR dari daerah sampai pusat selalu mereka saja yang duduk. Suara rakyat diambil lalu dialihkan ke keluargnya sendiri. Mereka jadikan kepentingan pribadi,” jelasnya.

Cara yang dipakai, sebutnya, dengan mengancam para tokoh-tokoh serta kepala desa dan distrik harus mengamankan suara, jika tidak jabatan dicopot.

“Pakai cara-cara itu mereka bikin kayak semua orang Jayawijaya bodoh, hanya mereka saja yang pintar. Jadi seenaknya mereka selalu ambil suara. Padahal anak-anak negeri banyak sekali yang miliki potensi dan keahlian diberbagai bidang, tapi selalu dimatikan, dibuat tidak berdaya oleh mereka,” pungkasnya.

Kemudian bupati, lanjut sorotinya, seolah-olah menunjukkan dirinya mampu menjaga Kamtibmas di pegunungan yang pada kenyataannya hari-hari pembunuhan dan lain-lain terus terjadi dimana-mana.

“Peredaran uang juga sekarang sudah dikancing mati. Nanti keluarkan itu saat rakyat mau demo. Ini sangat keterlaluan sekali karena semua kekayaan yang dimiliki keluarganya diambil dari Jayawijaya,” tekannya.

Ia mengaku terkait persoalan dialaminya itu sudah berjalan sangat lama, yakni 13 tahun dari sejak 2009, ketika ia bersama adiknya bupati Jhon Rouw Banua maju calon pemilihan legislatif DPRP Papua periode 2009-2014.

“2009 saya maju calon anggota DPRP bersama Jhon Rouw Banua adiknya Bupati. Saat itu yang terjadi Jhon R Banua tekan kepala distrik, desa dan para tokoh-tokoh supaya semua suara diberikan kepada adiknya,” tuturnya.

Padahal menurutnya, berdasarkan suara ia sudah memenuhi syarat tuk jadi anggota DPRP. Namun karena adanya tekanan yang berlebihan kepadanya dan juga ke semua pihak dari bupati, ia alihkan suara kepada adiknya dengan membuat perjanjian pernyataan sikap meterai 6.000 hitam diatas putih berisi beberapa janji politik.

“Sekarang bayangkan sampai hari ini sudah tiga belas tahun jalan, bupati belum tepati janji yang pernah kita buat bersama. Dari dia jabat wakil bupati dua periode sampai sekarang bupati. Maka proses hukum tetap akan kami tempuh. Di negara ini tidak ada dan tidak boleh ada yang kebal dengan hukum, entah siapa dia,” tegasnya.

Ironisnya lagi kini, tambahnya, seluruh proyek-proyek sekarang di Jayawijaya, tidak ada pengusaha lama yang dikasih bupati. Adapun semuanya atas kepentinga pribadi dirinya dan keluarganya.

Berita ini sekaligus klarifikasi berita sebelumnya ditayang wagadei.com yang menyebut pernyataan sikap dibuat 2019, karena yang sebenarnya adalah pada atau dari 2009.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *