PHP Dev Cloud Hosting

Kolonialisme antara Ekonomi, Politik dan penempatan Militer di Papua

  • Bagikan
Ilustrasi

Nabire, [WAGADEI] – Pengerahan dan penempatan Aparat Militer [TNI/POLRI] di seluruh wilayah Papua, yang sedang dilakukan oleh Rezim Kolonialisme Indonesia. Dapat menyebabkan eskalasi konflik bersenjata semakin tinggi, dan tidak mengedepankan [hukum humaniter].

Hal itu diungkapkan Muhammad Alom dari kota Rasis – Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sabtu, [27/8/2021].

Ia menyatakan, akibatnya masyarakat sipil di beberapa wilayah, seperti: Kabupaten Puncak Papua, Nduga, Intan Jaya, dan Yalimo mengungsi meninggalkan [tanah leluhur],” katanya.

Ia menilai, bantuan dari pemerintah daerah kepada pengungsi sangat minim, dan cenderung mengabaikan kondisi pengungsi.

Menurutnya, sampai kini ada empat poin dengan perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT. Freeport Indonesia [IU Pertambangan]; PT. Madinah Qurrata’Ain [IU Pertambangan]; PT. Nusapati Satria [IU Penambangan]; dan PT. Kotabara Miratama [IU Pertambangan].

“Selanjutnya, dua dari empat perusahaan itu yakni: PT. Freeport Indonesia [PTFI] dan PT. Madinah Qurrata’Ain [PTMQ] adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi termasuk, bahkan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Menko Marves], Luhut Binsar Pandjaitan,” ucapnya.

Silahkan ikuti penulisan berikut di WALHI, LBH Papua, dan YLBHI terkait Ekonomi, Politik dan Penempatan Militer di Seluruh Wilayah Papua Barat terhadap Masyarakat Sipil Papua,” pungkasnya. [*]

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *