PHP Dev Cloud Hosting

Mahasiswa peduli hak masyarakat adat datangi PTUN nyatakan dukungan Cabut izin operasi perusahan sawit di Sorong 

  • Bagikan

Jayapura,[WAGADEI] – Forum Mahasiswa Peduli tanah dan masyarakat adat di Sorong, Papua Barat, mendatangi Pengadilan tata usaha negara [PTUN] Jayapura untuk berunjuk rasa menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Sorong,Johny Kamuru,yang mencabut izin operasi empat perusahan sawit di daerahnya,21 April 2021.

 

Aksi unjuk rasa berlansung di Kantor PTUN Jayapura,Selasa,[24/8/2021], bertepatan dengan sidang perdana Bupati Sorong oleh Perusahan pengelola kelapa sawit.

 

Koordinasi Aksi, Dorteus Klasiok menjelaskan, aksi damai ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi dari Pemuda dan Mahasiswa peduli tanah dan masyarakat adat di Sorong terhadap kebijakan Bupati Sorong yang mencabut izin empat perusahan kelapa sawit di Sorong.

 

” Kami minta PTUN tidak menerima pengaduan dari perusahaan pengelola sawit di Sorong, karena kebijakan Bupati Sorong merupakan tindakan nyata untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini terpinggirkan. Iya, Kebijakan bupati itu tepat, Sorong bukan tanah kosong,” tuturnya.

 

Pihaknya juga berharap, PTUN bersikap adil atas kasus ini demi hukum yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.

 

Ia mengakui,Pemuda, mahasiswa bersama masyarakat adat Kabupaten Sorong sudah sepakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap sikap bupati.

 

” Kami sudah sepakat untuk terus kawal persidangan demi penyelamatan hak-hak masyarakat adat yang selama ini di rampas oleh kapitalis dan menerima keuntungan dari tanah adat kami,” pungkasnya.

 

Massa aksi damai di PTUN diterima Lansung oleh Bupati Sorong, Johni Kamuru. Pada kesempatan itu,  Ia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemuda dan mahasiswa yang juga turut mendukung kebijakannya menutup perusahan di wilayah Sorong.

 

” Terimakasih untuk semua pemuda dan Mahasiswa yang sudah tunjukkan kepeduliannya. Saya harap, kita sama-sama kawal hak-hak masyarakat Sorong supaya kedepan masyarakat tidak lagi menjadi penonton tetapi menjadi pelaku peningkatan perekonomian dengan mengelolah tanahnya sendiri,” imbuhnya.

 

Ia menegaskan, Pada prinsipnya, pihaknya akan terus menolak karena ditempat Itu sudah Sebagai zona merah atau kawasan itu sudah tidak diperbolehkan beroperasi oleh perusahan kelapa sawit itu.

 

Reporter : Yas Wenda

Editor     : TFFT

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *