Menolak pembentukan paguyuban di sekolah-sekolah katolik di Papua

  • Bagikan

 

Oleh   : Soleman Itlay

*”Ditulis atas nama individu, pemerhati masalah dalam hirearki gereja katolik di tanah Papua”.*

 

Ada surat tertanggal 19 Agustus 2021. Nomor 421.2/ 156/2021. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD YPPK “Gembala Baik” Abepura, kota Jayapura, Papua, yang terhormat ibu guru CS. Isinya memberitahukan kepada wali kelas dan orang tua wali untuk membentuk kelompok penguyuban di sekolah setempat.

 

Saya dapat surat itu dari seorang orang tua siswa. Dia mau menolak rencana pembentukan kelompok penguyuban tersebut, tetapi karena anaknya sekolah di SD itu, dia takut sampaikan.Karena nanti anaknya dipersulit dengan cara-cara seperti ini. Misalanya, tidak memberikan nilai yang bagus, tahan kelas dan lain sebagainya. Akhirnya, dia memilih diam dan keluh kesahnya sampaikan kepada saya.

 

Saya coba membaca surat tersebut. Isinya kurang lebih–penguyuban itu dibentuk dengan tujuan agar membantu kelancaran komunikasi antar sekolah dengan orang tua wali siswa dalam pembelajaran dan juga informasi-informasi penting dari sekolah agar dapat tersampaikan dengan baik, terutama dengan wali kelas.Maka kepala sekolah meminta supaya masing-masing kelas membentuk kelompok penguyuban dalam kendali setiap wali-wali kelas. Baik dari tingkat kelas satu hingga kelas enam.

 

PERLU DIPERTANYAKAN

 

Setelah membaca surat ini, saya meyakini bahwa tidak mungkin kepala sekolah mengeluarkan surat demikian dengan isi hati, pikiran dan kehendak sendiri. Saya percaya bahwa ada tingkat koordinasi di tingkatan pimpinan sekolah atau atasannya.

 

Saya sangat percaya bahwa bapa uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM selaku pimpinan tahu soal rencana pembentukan kelompok penguyuban di sekolah tersebut.

 

Bakal pimpinan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Provinsi Papua, dan pihak-pihak terkait yang mengatur dan mengendalikan sistem pendidikan Katolik di provinsi Papua tahu soal ini. Atau apakah ini merupakan kebijakan kepala sekolah dasar YPPK Gembala Baik Abepura sendiri. Apapun alasannya, kita perlu mempertanyakan. Bila perlu ibu kepala sekolah dan pihak-pihak terkait segera melakukan klarifikasi.

 

BEBERAPA ALASAN

 

Mengapa harus demikian? Tentu ada beberapa alasan penting yang perlu kita ketahui bersama, antara lain sebagai berikut.

 

Pertama, YPPK di tanah Papua, termasuk di Keuskupan Jayapura memiliki sejarah yang panjang. Sekarang hampir mencapai setengah abad. Setelah gereja katolik, para misionaris meletakkan dasar pendidikan Katolik melalui yayasan ini pada 1974 (baca Akta Notaris YPPK).

 

Kedua, selama bertahun-tahun, bahkan hampir 50 tahun ini, selama YPPK menjadi rahim pendidikan di tanah Papua tidak pernah membentuk kelompok penguyuban sampai di sel-sel pendidikan Katolik.

 

PENGALAMAN PENGUYUBAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI 

 

Istilah penguyuban mulai tenar setelah memasuki tahun 2000 kesini. Dalam kehidupan masyarakat, banyak suku-suku di Indonesia, termasuk Papua mulai membentuk kelompok penguyuban di setiap kabupaten/kota.

Misalnya, penguyuban Wamena, Maluku, Merauke, Jawa, Jayapura, Betawi, Timika, Kei, Biak, Tionghoa, Manokwari, Batak, Sorong, Toraja, dan lainnya. Ada juga penguyuban Nusantara, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah melalui aparat keamanan dan militer.

Ada penguyuban yang murni dibentuk dari masing-masing suku di tanah Papua. Tapi juga ada penguyuban binaan khusus oleh pihak-pihak tertentu.

Penguyuban-Penguyuban lokal dan migran seringkali berperan penting kalau berhubungan dengan kepentingan/urusan suku tertentu.

Tetapi ada juga yang sengaja dibentuk, dan orang-orang sebagian dari kelompok terlatih secara khusus agar dapat membackup kejadian-kejadian tertentu.

Entalah karena ketakutan atau kepedulian dengan dalil untuk menciptakan perdamaian di Papua.

Mereka sengaja direkrut, dibina dan dilatih secara khusus untuk menjadi sebagai perpanjangan tangan dari penguasa berwenang.

Kelompok yang satu ini tidak asing. Karena kita sering mengenal dengan istilah kelompok milisi. Baik di Timur Leste atau di Papua. Bisa juga disebut Buzzer atau Kadron buatan pemerintah, misalnya.

 

Dalam beberapa peristiwa di Indonesia dan Papua, kelompok penguyuban berpartisipasi penuh. Entalah untuk ikut meredakan situasi atau ikut memperkeruh suasana, itu urusan lain.

Misalanya kelompok penguyuban Nusantara di kota Jayapura. Pada Kamis, 29 Agustus 2019. Sejumlah elemen orang Papua, baik migran dan pribumi melakukan aksi demonstrasi damai di kota Jayapura.

Aksi ini berhubungan dengan rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Kelompok penguyuban Nusantara–terutama mereka yang mengatasnamakan diri sebagai korban pembakaran kios, ruko, tokoh dan lainnya diturunkan di depan pos Polisi Entrop.

 

Mereka diarahkan untuk menekan trauma dan ketakutan terhadap masa aksi. Hingga melukai beberapa orang pribumi Papua. Hingga selama beberapa hari mereka terus menyebarkan ketakutan terhadap masa aksi yang terkurung di halaman gubernur Papua.

 

Dari sini sangat jelas bahwa, pada satu sisi kelompok penguyuban ini lahir untuk mengontrol komunitas masing-masing suku. Tapi juga ada kelompok serupa yang sengaja disiapkan untuk memperkuat dan memperlemah pihak-pihak tertentu.

Singkat kata, kita harus akui secara jujur, terlepas dari latar belakang kita sebagai warga negara Indonesia yang patriotis ataupun orang Papua–migran dan pribumi yang pro kemerdekaan.

 

ISTILAH PENGUYUBAN SANGAT SENSITIF

 

Bahwa dalam situasi Papua dan dengan pengalaman demikian, penguyuban disini tidak bisa dilihat sebagai organisasi yang bersifat primordialistik. Akan tetapi juga sarat dengan kepentingan nasionalisme dan ideologi politis. Baik Indonesia harga mati maupun Papua Merdeka. Saya, bahkan orang lain tahu tentang organisasi penguyuban seperti itu. Karena disini sering berseberangan dengan masyarakat adat, aktivis dan lainnya. Sehingga untuk membentuk kelompok penguyuban di sekolah perlu dipertimbangkan secara bijak

 

Saya sebagai orang katolik pribumi Papua sekaligus salah satu orang yang berbicara dalam ragam persoalan gereja katolik di tanah Papua, terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi ideologis menolak rencana pembentukan kelompok penguyuban di sekolah katolik di tanah Papua.

 

PENGUYUBAN BENIH PERPECAHAN

 

Karena menurut saya, pembentukan kelompok penguyuban di basis-basis pendidikan Katolik sama saja dengan kita hendak menanamkan benih perpecahan terhadap persahabatan dan persaudaraan sejati secara sistematis.

Bagi saya pendekatan demikian, sedang membangun sistem mengkotak-kotakkan antar sesama katolik dan warga negara secara diam-diam, tidak sadar dan halus.

 

Hari ini kita rasa rencana tersebut sangat sepele, biasa-biasa saja. Tapi coba bayangkan untuk berapa tahun ke depan apabila kelompok penguyuban yang dikenal di komunitas masyarakat yang luas kemudian berpengaruh pada sistem pendidikan katolik.

 

Rata-rata anak yang sekolah, dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan lainnya adalah polos. Janganlah kita membangun sesuatu yang terkesan menyuntik dengan agenda-agenda terselubung yang tak tersampaikan di permukaan. Yang lebih penting adalah kita tidak perlu membangun dan membentuk kelompok yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Setelah kita tahu kelompok demikian bukan solusi yang tepat.

 

GANTI ISTILAH LAIN

Untuk membantu memperlancar komunikasi dan juga informasi-informasi penting dari sekolah kepada orang tua murid tidak harus membentuk kelompok penguyuban di masing-masing kelas. Ada ketua-ketua kelas kan? Sudahlah pakai jalur ketua kelas saja. Apa bedanya peran ketua kelas dengan membentuk kelompok penguyuban? Apa perbedaan tupoksinya?. Kan sama saja to? Yang membedakan mungkin hanya masanya. Jika untuk mempermudah komunikasi, pada waktu normal, dulu melalui ketua kelas, sekarang pada masa pandemi Covid-19 bisa juga lewat ketua kelas atau group WhatsApp kan?

 

Bagi saya belum waktunya atau tidak cocok sama sekali untuk membentuk kelompok penguyuban dari masing-masing kelas dalam situasi Papua seperti ini. Walaupun pada satu sisi pandemi Covid-19 menuntut hal seperti ini.

 

Dalam segala hal, untuk kedamaian dan kebaikan bersama di tanah Papua, semua pihak, termasuk pemerintah, pemuka agama, guru-guru dan orang tua wali harus jelih untuk merawat perdamaian dan persaudaraan di Papua.  Coba pikirkan jalan lain. Bila perlu mencari formula yang tepat. Kalau bisa permantap dan perjelas tugas, fungsi dan tanggung jawab seorang ketua kelas yang mampu menjalin hubungan dengan semua anak-anak sekolah. Termasuk wali kelas dan guru-guru lainnya. Bukan justru menanam benih perpecahan, kekotak-kotakan, kehancuran, dan konflik SARA. Kalau mau membangun moralitas dari segi ini, tak harus mengikuti jalan hitam seperti itu.

 

CARI KONSEP YANG KONTEKSTUAL

 

Sekali-kali coba menggali bagaimana orang Papua membangun komunitas sejak kecil dari pendidikan non formal hingga formal. Kemudian mulai terapkan konsep yang sedikit kontekstual. Bukan baru dan asing terus.

 

Bagi bapa ibu guru dan lainnya dalam sistem anggap biasa-biasa saja. Tapi umat di banyak yang mengeluh terkait penggunaan istilah penguyuban di dalam sekolah.

 

Semua orang lahir besar di Papua tahun keterlibatan penguyuban dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang murni, tapi juga kita tidak bisa menutup kemungkinan, bahwa ada kelompok buang sama sengaja dibentuk untuk hancurkan tanah Papua ini. Sungguh pun itu diperlukan, coba mencari istilah yang tepat, tidak sensitif, tidak mencurigakan, netral dan independen. Misalnya, ketua koordinator orang tua wali murid atau sejenisnya. Saya peduli makanya saya sampaikan sebagai sesama katolik dan pemerhati persoalan gereja katolik, termasuk sistem pendidikan dan pelatihan berpola asrama yang mati suri di sejumlah daerah.Saya tidak berpikir politis. Saya selalu bicara murni untuk perubahan dan kebaikan bersama dalam gereja katolik di tanah Papua. Jauh dari kepentingan politik Indonesia Harga Mati dan Papua Merdeka.

 

Kali ini saya sampaikan atau meneruskan apa yang orang lain, pikir dan ingin sampaikan tapi takut anaknya dikeluarkan, mendapat nilai jelek dan tahan kelas.

Tujuannya, tetap dukung niat baik guru-guru, menghormati jasa Bahkti guru-guru dan semua pihak terkait. Lebih baik istilah penguyuban ganti dengan yang lain.

Saya sepakat bahwa pendidikan dan agama tidak perlu dipolitisir. Sistem pendidikan Katolik di tanah Papua harus menjaga identitas sekolah katolik yang memiliki corak khas yang sedikit berbeda dengan yang lainnya.

 

RINDU YPPK JADI RAHIM PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA 

Mari kita bangun manusia yang membebaskan manusia. Bukan menindas sesama, apalagi menciptakan neraka di surga kecil yang jatuh ke bumi Papua secara sistematis, terstruktur dll.

Saya selalu merindukan agar YPPK menjadi rahim pendidikan untuk memanusiakan manusia yang lemah, buta aksara, miskin, terpinggirkan, tersingkirkan, teraniaya dan tertindas.

 

( Penulis adalah salah satu Umat Katolik Papua yang berdomisili di Jayapura. ) 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *