Dokter pemeriksa kesehatan victor Yeimo diminta berikan hasilnya kepada PH

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] –Sesuai perintah pasal 52 huruf a dan e, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dokter pemeriksa kesehatan terdakwa Victor Fredrik Yeimo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Pusat, harus segera memberikan hasil pemeriksaannya  kepada pengacara hukum [PH] untuk diketahui publik.

 

Hal itu disampaikan Emanuel Gobay, SH., MH, Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasi, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, dan Yadupa Papua kepada media ini dalam pesan tertulisnya,Sabtu,[21/8/2021].

 

Menurut Gobay, awalnya Dokter menanyakan keluhan-keluhan yang dialami dan dirasakan Yeimo cs tentang riwayat kesehatannya. Selanjutnya Dokter memeriksa Victor Yeimo menggunakan stetoskop dan  memeriksa mata Victor.

“Selain itu, Dokter dibantu tim medis mengambil sampel darah, urin dan tes antigen. Secara khusus dari hasil keluhan-keluhan yang dialami dan dirasakan klien kami, Victor Fredrik Yeimo baik selama di sel ataupun riwayat kesehatannya serta pemeriksaan kesehatannya menggunakan steteskop, kemudian dokter memberikan resep obat yang mayoritas ditujukan bagi sakit maag yang dikeluhkan Yeimo,” tuturnya.

 

” Sedangkan berkaitan dengan hasil pengambilan sampel darah, urin dan tes antigen akan disampaikan dua atau tiga hari setelah hari pemeriksaan. Sementara, yang  berkaitan dengan keluhan Viktor tentang kondisi dalam tubuhnya, Dokter menyarankan agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis di Rumah Sakit agar mendapatkan keterangan yang lebih objektif sesuai kondisi dalam tubuh Victor,”ungkap Gobai.

 

Ia mengaku, Dokter pemeriksa itu menjanjikan, hasilnya akan disampaikan dua atau tiga hari setelah hari pemeriksaan, namun belum diterima oleh Victor Yeimo maupun Kuasa Hukumnya sampai pada tanggal 20 Agustus 2021.

 

“Sebagai tindak lanjut, pemeriksaan lebih lanjut harus dilakukan oleh dokter spesialis di Rumah Sakit yang disarankan oleh Dokter Grace Daimboa Sp.PD untuk mendapatkan keterangan yang lebih objektif sesuai kondisi dalam tubuh dan  baru diwujudkan pada tanggal 20 Agustus 2021 di RSUD Dok 2 Jayapura pasca Kapolda Papua mendatangi Rutan Mako Brimob Polda Papua untuk menemui Victor Yeimo dan mendengarkan langsung perihal kondisi kesehatan Victor Yeimo serta permintaan pemindahan dari Rutan Mako Brimob Polda Papua ke Rutan Lapas Abepura,” katanya tegas.

 

Pada kesempatan itu, Kuasa Hukumnya sempat menanyakan langsung kepada Kapolda Papua perihal Victor Yeimo adalah tahanan Jaksa. kemudian, Kapolda Papua langsung menjawab, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejati Papua dan  kehadirannya di Rutan Mako Brimob Polda Papua bersama-sama drg. Aloysius Giyai dan Jhon NR. Gobay adalah dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan.

 

Dalam pemeriksaan kesehatan Victor Yeimo di RSUD Dok 2 Jayapura,20 Agustus 2021, Dokter melakukan tiga bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan ludah,  ronsen dan USG. Ketiga hasil pemeriksaan tersebut sampai saat ini belum diketahui oleh kuasa hukum, sebab menurut Dokter Sumule hasilnya akan diberikan kepada Kejaksaan.

 

“Sekalipun demikian, sejak dari Rutan Mako Brimob Polda Papua hingga pemeriksaan di RSUD Dok 2 Jayapura tidak ada satupun pihak Kejaksaan yang hadir mendampingi Victor Yeimo yang jelas-jelas masih berstatus sebagai tahanan Jaksa terhitung dari tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 nanti,” tegasnya.

 

Ia menegaskan, sikap Dokter pemeriksa Victor Yeimo yang sampai saat ini belum memberikan hasil pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2021 dan hasil pemeriksaan 20 Agustus 2021 kepada Victor Yeimo, tindakan ini  menunjukkan Dokter pemeriksa Victor Yeimo tidak memenuhi ketentuan terhadap penanganan Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, dimana setiap orang di tahanan mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis, sebagaimana diatur pada pasal 52 huruf a dan e, UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. [*]

 

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *