PHP Dev Cloud Hosting

Langgar Pasal 34, Presiden Indonesia dan Kapolri diminta segera bubarkan Satgas Gakkum Nemangkawi

  • Bagikan

Jayapura, [WAGADEI] – Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasi, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, dan Yadupa Papua mengungkapkan fakta pelanggaran hukum pertama adalah Satgas gabungan hukum (Gakkum) Nemangkawi, bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap pemohon.

Dalil ini disebutkan berdasarkan pada fakta pengangkapan terhadap Victor Fredrik Yeimo oleh Kordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Emanuel Gobay, S.H., MH yang dilakukan oleh Satgas Gakkum Nemangkawi dalam surat perintah tugas nomor : SPGas/545/IX/Res.1.24/2019/SPKT Polda Papua, 05 Agustus 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/547/IX/Res.24/2019/Dit Reskrimum, tanggal 6 September 2019 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/253/V/Res.24/2021/Dit Reskrimum, tanggal 9 Mei 2021 tidak perna menyebutkan identitas Satgas Gakkum Nemangkawi.

Selain itu, menurut Gobay, perlu diketahui bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Baca : Pasal 1 angka 1, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Sementara Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Baca : Pasal 1 angka 3, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan definisi Penyidik dan Penyidik pembantu yang tidak perna menyebutkan kalimat Satgas Gakkum Nemangkawi. Berdasarkan pada ketentuan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) huruf d, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Berdasarkan fakta dalam surat tugas dan Surat Perintah Penyidikan yang tidak perna menyebutkan identitas Satgas Gakkum Nemangkawi dan tidak adanya kalimat Satgas Gakkum Nemangkawi dalam definisi Penyidik dan Penyidik pembantu diatas maka jelas-jelas membuktikan bahwa Satgas Gakkum Nemangkawi bukan penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang menangkap Victor Yeimo. Sehingga jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junto pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,” ungkap Emanuel Gobay, S.H., MH kepada wagadei.com melalui keterangannya, Kamis, [19/8/2021].

Ia menjelaskan, atas dasar fakta pelanggaran pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junto pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana secara langsung menunjukan bahwa Satgas Gakkum Nemangkawi mengabaikan kewajiban “Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) terkait menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya dan ketentuan berperilaku dan kode etik” yang ada sebagaimana diatur pada pasal 10 huruf b, huruf c dan huruf h, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

“Atas dasar itu sudah dapat disimpulkan bahwa Satgas Gakkum Nemangkawi melakukan tindakan pelanggaran disiplin saat menangkap Victor Yeimo berupa menyalahgunakan wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera bubarkan Satgas Gakkum Nemangkawi.

“Pak Presiden dan pak Kapolri segera Satgas Nemangkawi melanggar Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999. Ini mencoreng wajah Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

Hal itu terungkap ketika Ketua Pengadilan Negeri Jayapura melalui Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan menyatakan Satgas Gakkum Nemangkawi bukan sebagai Penyidik atau Penyidik Pembantu yang memiliki kewenangan penangkapan terhadap Victor Yeimo sesuai pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Segera lepaskan Victor Yeimo sesuai perintah ketentuan ‘Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan’ sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,” ungkapnya tegas. [*]

 

Reporter: Enaakidabii Carvalho

Editor: Uka Daida

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *