Menahanan dan memenjarakan Victor Yeimo; gaya konflik, bukan resolusi konflik

  • Bagikan
Victor Yeimo dalam sebuah kesempatan, nampak masih sehat dibandingkan dengan kondisi kesehatan terkini di Rutan Mako Brimob Polda Papua - Ist

Jayapura, [WAGADEI] –  Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (Jubir KNPB) Victor Yeimo dianggap sebagai warga sipil di Papua yang menjadi korban penangkapan secara paksa oleh aparat keamanan. Pasalnya alasan yang mendasari penangkapan dan penahanannya sangat tidak kuat seperti yang disampaikan pihak Aparat Keamanan.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah VII Meepago, Marko Okto Pekei bahwa jika alasan penangkapan dan penahanan Victor Yeimo dikaitkan dengan aksi protes rasisme, maka Victor Yeimo ialah salah satu warga Papua yang menjadi korban ucapan rasial yang terjadi di Surabaya.

“Yeimo sebagai orang Papua, ras Melanesia yang menjadi sasaran ucapan rasial di Surabaya tersebut. Dengan demikian, Victor Yeimo sebagai bagian dari korban, semestinya tidak dijadikan sebagai sasaran penangkapan aparat keamanan, sebab dia bukan pelaku rasialis. Apabila penangkapan dan penahanan Victor Yeimo didasarkan atas terjadinya pengrusakan fasilitas umum, korban terluka dan bahkan korban nyawa pasca aksi protes rasisme, maka tindakan tersebut sepenuhnya ialah tanggungjawab yang bersangkutan. Di sinilah semestinya para penegak hukum harus membedakan antara perbuatan kolektif dan perbuatan oknum,” ungkap Marko Okto Pekei, Rabu, (18/8/2021).

Perbuatan kolektif saat itu ialah melakukan aksi protes secara damai, karena ucapan rasial di Surabaya ditujukkan kepada Orang Asli Papua, berkulit hitam, rambut keriting dan ras Melanesia. Oleh sebab itu, Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua marah dan tidak menerima ucapan rasial tersebut sehingga tergerak hatinya untuk melakukan aksi protes dan akhirnya aksi protes secara damai dilakukan di seluruh Tanah Papua.

Orang-orang yang tergerak hatinya untuk melakukan aksi protes bukan hanya para aktivis atau hanya para mahasiswa atau hanya organisasi tertentu, tetapi seluruh Orang Asli Papua dari semua kalangan baik masyarakat biasa, mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, pegawai negeri sipil dan bahkan aparat keamanan yang berasal dari Orang Asli Papua pun marah akibat tidak menerima ucapan rasial di Surabaya tersebut.

“Jadi, aksi protes secara damai sebagai perbuatan kolektif disebabkan ucapan rasial di Surabaya yang sasarannya ditujukkan kepada Orang Asli Papua secara kolektif. Sebaliknya, jikalau ucapan rasial di Surabaya tidak muncul, maka tentu tidak muncul pula aksi protes secara kolektif oleh Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

Maka ia mengatakan, situasi ini menunjukkan bahwa Victor Yeimo bukanlah penghasut melakukan aksi protes kasus rasisme di seluruh Tanah Papua, sebab aksi protes di seluruh Tanah Papua yang merupakan perbuatan kolektif akibat kemarahan seluruh Orang Asli Papua.

 

Ia mengatakan, penangkapan dan penahanan Victor Yeimo dengan alasan melakukan penghasutan dalam konteks aksi protes yang lain pun tidak dapat dibenarkan, sebab kenyataan menunjukkan bahwa aksi protes yang dilakukan selama ini mengedepankan sikap damai, bukan sikap anarkis.

“Aksi protes pun dijamin undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sejauh kebebasan tersebut digunakan sambil menjaga ketertiban umum dan dilakukan secara damai,” katanya.

Pekei menegaskan, Victor Yeimo ialah warga sipil Papua yang menjadi korban ketika mencari ruang menyampaikan pendapat di muka umum akibat tersumbatnya semua saluran penyampaian aspirasi rakyat.

“Victor Yeimo ialah bagian dari Orang Asli Papua yang menjadi korban rasisme. Ia bukan Pelaku Rasisme. Ia bukan Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum dan bukan pula Pelaku Kekerasan Fisik pasca aksi protes rasisme,” katanya tegas.

Menurut dia, kegagalan Otonomi Khusus dan penerapan kebijakan tak prosedural yang berakibat pada munculnya aksi protes rakyat tidak dapat dijadikan sebagai kesalahan Victor Yeimo. “Membiarkan penguasa yang menggagalkan kebijakan publik dan memberi label “penghasut rakyat” kepada para Aktivis ialah cara pandang yang secara rasional tidak dapat dibenarkan, sebab para aktivis hanyalah memanfaatkan ruang menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi negara,” ujarnya.

“Menahanan dan memenjarakan Victor Yeimo ialah gaya konflik, bukan resolusi konflik, maka tentu upaya tersebut bukan berarti persoalan di Papua akan selesai. Langkah penahanan dan pemenjaraan terhadap Victor Yeimo justru akan menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauhmana pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum,” tuturnya.

Ia menegaskan, apabila penangkapan dan penahanan Victor Yeimo dengan dalil tindakan makar, maka kasus Victor Yeimo bergeser menjadi persoalan politik dan statusnya pun menjadi tahanan politik sebagai tanda adanya persoalan politik di Papua yang belum tuntas.

Dalam konteks Papua sebagai salah satu daerah konflik, perbedaan pandangan Victor Yeimo cs menuntut pemerintah berhenti sejenak dari kecenderungan berpikir kebijakan pembangunan dan berpikir langkah penyelesaikan konflik Papua yang berkepanjangan.

Pihaknya meminta Kapolda Papua dan Kepala Kejaksanaan Tinggi Provinsi Papua untuk mengevaluasi penangkapan dan menghentikan proses hukum bagi Victor Yeimo dan membebaskan tanpa syarat, sebab ia bukan pelaku rasisme dan pelaku tindakan kriminal.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua sekaligus kuasa hukumnya Victor Yeimo, Emanuel Gobay, SH, MH mengatakan, berdasarkan semua upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihaknya semata-mata untuk melindugi hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa yang dilindungi Pasal 50 sampai dengan Pasal 74, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Maka kami menegaskan kepada  Kepala Kejaksaan Tinggi Papua melalui Kejaksaan Negeri Jayapura segera menjawab permintaan pemindahan tahanan dari rutan Mako Brimob ke rutan Lapas Abepura demi memenuhi hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa,” ujar Gobay.

Ia juga meminta Kepala Kantor Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua segera melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dalam pemenuhan hak-hak Victor Yeimo sebagai tersangka atau terdakwa. (*)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *