FPPN bakal gelar demo damai di Nabire, ini alasannya

  • Bagikan

 

Nabire, [WAGADEI] – Forum Peduli Pembangunan Nabire [FPPN] merencanakan akan menggelar demo damai yang dipusatkan di Kantor DPRD Nabire.

Menurut Kordinator FPPN Hendrik Andoi, rencana demo tersebut soal Pemungutan Suara Ulang [PSU] yang dibawah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

“Rakyat Nabire sangat membutuhkan pemimpin yang definitif, karena Kabupaten lain hari ini mereka menikmati pembangunan, ekonomi, pemerintahan yang aman baik dan kesejahteraan. Sehingga kami rakyat Kabupaten Nabire sangat membutuhkan dalam semua aspek,” ujar Hendrik Andoi.

Sehingga kata Andoi, MK harus mengambil kebijakan yang efektif demi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Nabire. Ia mengaku, hari demi hari pihaknya sudah bosan dengan PSU.

“Kapankah kita akan menikmati semua aspek baik itu pemerintah, ekonomi, pembagunan dan lainnya, dan kami juga ingin menikmati kesejahteraan seperti Kabupaten lain yang sedang menikmati semua aspek itu,” ujarnya.

Sehingga anak asli Nabire mendesak kepada seluruh rakyat Nabire yang merasa peduli dalam pembangunan, ekonomi, sosial dan lainnya mohon segera bergabung dalam aksi
Demontrasi.

“Aksi demonstrasi untuk menuntut Makahma Konstitusi untuk mengambil kebijakan yang benar karena Pemerintah Kabupaten sudah korban total dengan adanya melakukan Pemilihan Suara Ulang terus. Kami anak asli Nabire akan melakukan Aksi Damai untuk menyampaikan Aspirasi Seluruh Rakyat Nabire tentang macetnya semua aspek di kabupaten Nabire,” katanya.

Aksi damai itu lanjut dia, akan dilakukan pada hari Jumat 20 Agustus 2021.

“Selanjutnya untuk surat dukungan atau surat izin dari Kepolisian kami sedang mengurus, karena menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan aksi demonstrasi damai untuk melakukan aksi itu aman dan damai,” kata dia.

Ia menambahkan dalam Putusan MK tanggal 23 Agustus 2021 di Jakarta sehingga seluruh rakyat Nabire mendesak bahwa MK harus memutuskan keputusan yang adil, benar dan jujur tidak ada kepentingan apapun.

“Kami seluruh rakyat Nabire tidak mau lagi terjadi seperti di Kabupaten Yalimo akibat dari keputusan PSU. Mohon MK putuskan dengan bijaksana,” bebernya. [*]

Reporter: Yohanes Nawipa
Editor: Aweidabii Bazil

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *