Mahasiswa Eksodus : Tindakan perjanjian New york agreement mengandung Diskriminasi rasial terhadap OAP 

  • Bagikan

Jayapura,[WAGADEI] – Perjanjian antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia mengenai Irian barat atau dikenal dengan nama Perjanjian new York (New york agreement) 15 Agustus 1962 di nilai mengandung diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua.

 

Hal ini disampaikan Yusni F. Iyowau, Ketua posko umum eksodus pelajar/Mahasiswa se-Indonesia (Korban rasisme 2019) usai diskusi bersama peringati hari New york agreement, di Aula Asrama Yahukimo perumnas III Waena,Jayapura,Minggu,[15/8/2021].

 

Yusni menjelaskan, sejak proses pembahasan sampai penandatanganan perjanjian New york agreement, orang asli Papua tidak di libatkan sama sekali.

 

” Saat itu,selama penyelesaian sengketa atas Papua barat, orang Papua berada dalam posisi pasif yang sama sekali tidak terlibat. karena, Bunker tidak setuju atas keterlibatan orang Papua dalam perundingan Indonesia dan Belanda, demi kepentingan eksploitasi tambang mineral di timika-Papua oleh Amerika Serikat sebagai negara Imperialis dunia” Jelasnya.

 

Lanjut Iyowau, Kemerdekaan Papua barat setahun sebelumnya pun tidak dianggap sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian tersebut.PBB [UNITEA] pun segera mengambil alih kekuasaan atas Papua barat mulai 1 Oktober 1962. Selanjutnya, Bangsa Papua dijajah oleh kolonialis Indonesia terhitung setelah aneksasi 1 Mei 1963. bersamaan dengan itu Pula kontrak PT.Freeport Indonesia secara sepihak tanpa melibatkan orang asli Papua terjadi 7 April 1967, dan Ilegal penentuan pendapat rakyat [PEPERA] yang sangat diskriminasi pun dilakukan di luar keputusan perjanjian New York.

 

Yusni juga turut mengecam sikap rasialisme yang di praktekan orang Indonesia dari dulu hingga pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, dimana pada tanggal 15,16,17 Agustus 2019 telah tercatat sejarah kelam diskriminasi rasial [Rasis] bagi orang asli Papua oleh kekerasan aparatur negara.

 

” Hal ini dimana, mahasiswa asrama Papua yang berada di Asrama Kamasan Surabaya,malang dan Semarang telah disamakan dengan binatang, disebut,Monyet,Anjing dan pengusiran secara paksa ormas reaksioner,Satpol PP,TNI dan Polri yang bertugas saat itu. Belum lagi teror, intimidasi dan eksodus pelajar mahasiswa secara besar-besaran ke Papua,” katanya.

 

Lebih lanjut Yusni mengatakan, terlepas dari rasisme 2019 ini, negara kolonial Indonesia malah melakukan pembungkaman ruang gerak berekspresi terhadap orang asli Papua yang sedang melakukan aksi anti rasisme besar-besaran di Papua. Saat itu, Negara juga melakukan pelanggaran Hak asasi Manusia, penangkapan paksa, kriminalisasi pasal makar dan tahanan politik terhadap aktivis Papua.

 

” Iya salah satunya, Tuan Victor Yeimo ditahan dan dikriminalisasi pasar makal dengan dalil aksi anti rasisme 2019 padahal sudah dibayar lunas oleh 7 tahanan lainnya di Polda Kaltim,”tuturnya.

 

Pihaknya meminta, Bertepatan dengan peringatan hari rasisme,Negara Indonesia segera bebaskan semua tahanan politik Papua yang ditahan dengan dalil aksi rasisme maupun tahanan politik, terutama Tuan Victor Yeimo yang kesehatannya semakin memburuk di tahanan Mako Brimob Papua.

 

Ditempat yang sama, Agus Kossay,Salah satu tahanan korban rasis di Polda Kaltim menambahkan, Perjanjian-perjanjian Internasional ” new York agreement ” telah melahirkan perlakuan rasisme di Indonesia terhadap rakyat Papua.

 

” Dalam rangka peringati hari New York agreement tahun 2021 ini, kami orang Papua menolak sikap rasialisme orang Indonesia terhadap Rakyat Papua , dan Bebaskan juga seluruh tahanan politik dan tahanan rasis yang berada dalam tahanan-tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

 

Reporter   : Theresia F.F.Tekege

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *