Pengurus aktif KPA Papua minta Kejati segera tetapkan tersangka

  • Bagikan

 

Terkait pembelian suplemen purtir plasenta

Jayapura, [WAGADEI] – Sejumlah pengurus aktif Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua mendukung penuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua atas penyidikan terhadap dugaan tindak korupsi pada Ketua KPA Provinsi Papua berinisial YM yang melakukan pembelian suplemen purtir plasenta.

Wakil Sekretaris KPA Provinsi Papua, Bagus Kade mengapresiasi langkah Kejati Papua itu pasalnya KPA tak memiliki rencana anggaran belanja (RAB) terhadap suplemen purtir plasenta itu.

“Dalam RAB tidak ada belanja suplemen purtir plasenta itu. Jadi anggaran Hibah dari Provinsi Papua senilai Rp 20 miliar tahun anggaran 2019, dan dicarikan dalam tiga tahap. Langsung berhubungan dengan jaringan pembelian suplemen itu, semua bukti ada,” ujar Bagus Kade kepada wartawan saat konferensi pers di Waena, Kota Jayapura, Kamis, (29/7/2021).

Menurut dia tiga tahap pencairan dana itu, bulan Maret 2019 dicairkan Rp 6 Miliar, kedua Juli 2019 senilai Rp 9 Miliar, dan ketiga bulan November 2019. “Jadi uang itu mereka keluarkan hanya sedikit saja, kami punya data. Sangat lengkap,” ungkapnya.

“Mereka beli secara MLM (multi level marketing. Jadi pemasaran secara berjenjang.

Hasil belanjaan suplemen itu, menurut dia, telah terjadi korban meninggal dunia bagi orang dengan HIV/Aids (ODHA) yang mengonsumsi suplemen purtir plasenta itu di Kabupaten Jayapura.

“Ada enam orang yang meninggal setelah mereka konsumsi seplemen itu, itu terjadi di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Divisi Hukum dan Advokasi KPA Provinsi Papua Yustina Haluk mengatakan, sejak pihaknya dilantik oleh Gubernur Papua bersama Ketua KPA Papua, pengurus maupun bawahan menerima honor hanya dua bulan diantaranya Januari 2019 dan Februari 2019.

“Setelah bulan Januari dan Februari 2019 sampai hari ini kami tidak pernah menerima honor walaupun kami masuk kantor dan masih aktif dalam SK Gubernur Papua,” ujar Haluk.

Terkait itu, pihaknya telah melaporkan kepada Polda Papua namun hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Polda Papua.

“Terkait penggelapan honor kami juga sudah laporkan ke Polda, tapi belum ditindaklanjuti,” ucapnya.

Karena itu ia berharap kepada Kejati Papua agar proses penyidikan segera dilakukan cepat. “Bila perlu cepat ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

“Kami sangat mendukung Kejaksaan Tinggi Papua dalam pemberantasan korupsi di Papua terutama di dalam dana Hibah KPA itu,” katanya tegas.

Divisi Kesekretariatan KPA Papua, Asri Gombo baru-baru ini pihaknya diganti sepihak oleh Ketua KPA dengan SK baru terhadap orang baru padahal pihaknya dilantik oleh Gubernur Papua berdasarkan SK resmi.

“Kami yang selama ini menurut dia berseberangan dengannya dia keluarkan SK baru, ganti orang baru. Tapi kami ini pengurus sah berdasarkan SK Gubernur Papua,” ujarnya.

Selain itu ia menegaskan, Ketua KPA bukan orang yang berlatarbelakang kesehatan sehingga dalam proses pembelajaran suplemen purtir plasenta diarahkan oleh orang tertentu.

“Ada aktor yang arahkan Ketua KPA belanja suplemen itu. Aktor itu tidak ada dalam SK Gubernur yang lantik kami. Begitu Ki dilantik orang itu datang, dekati Ketua KPA dan langsung ikuti maunya orang itu. Sehingga Kejati juga harus memeriksa dia,” ujarnya. (*)

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *