Kasus Merauke: Permohonan maaf tidak cukup, DPRP rekomendasi agar dihukum kepada pelaku

  • Bagikan

 

Jayapura, [WAGADEI] – Dewan Perwakilan Rakyat Papua [DPRP] merekomendasikan agar menindaktegas terhadap dua oknum aparat keamanan dari TNI Angkatan Udara di Kabupaten Merauke yang melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada pemuda asli Papua, Steven yang memiliki kelainan jiwa yakni tuna wicara pada Senin, [26/7/2021].

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan, belum hilang di ingatan atas kasus rasisme yang dilakukan oleh oknum Aparat Keamanan di Amerika terhadap salah satu warga yang berkulit hitam dan tahun 2019 lalu terjadi rasis di Surabaya terhadap orang asli Papua yang berdampak pada aksi demonstrasi besar-besaran di Papua hingga berujung pada tindakan anarkis dan mengakibatkan gangguan keamanan di Papua.

“Dari kejadian kejadian tersebut masih ada luka di berbagai kalangan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Sehingga dengan kejadian saat ini membuat harga diri orang asli Papua tidak dihargai dan merasa tidak akan pernah hidup dengan nyaman di tanahnya sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Paskalis Letsoin kepada wagadei.com melalui keterangan tertulis, Kamis, [28/8/2021].

Menurut Letsoin, semua pihak telah mengetahui Pemerintah Pusat baru saja menetapkan Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus [Otsus] bagi Provinsi Papua yang sampai saat ini masih mendapat penolakan dan ketidakpercayaan beberapa elemen masyarakat Papua, terhadap keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Papua akan keberadaan Undang-undang tersebut.

“Tentunya kejadian ini pun dapat menambah kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” katanya

Paskalis menegaskan, berdasarkan hal hal tersebut di atas pihaknya sebagai wakil rakyat di Provinsi Papua melalui Komisi I bidang Pemerintahan yang bermitra kerja dengan lembaga yudikatif dalam hal ini TNI dan Polri mengharapkan untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesi,[NKRI] dan menjaga stabilitas dan keamana di Papua.

Ketua Panitia Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan pihaknya merekomendasikan kurang lebih lima poin kepada pihak terkait atas kejadian yang melukai hati orang asli Papua itu.

“Memastikan proses hukuman yang dilakukan melalui peradilan militer agar kedua oknum yang bersangkutan dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan bukti dan fakta, agar kedua oknum dapat dilakukan pemecatan dari kedinasannya dan dipublikasikan kepada masyarakat,” tegas Gobai.

Gobai mengatakan, agar proses hukumnya juga dapat dilanjutkan di peradilan umum melalui Pengadilan Negeri Merauke.

Menurut dia, korban merupakan penyandang disabilitas atau perkebutuhan khusus yang selayaknya mendapatkan hak hidup yang harus dipenuhi oleh Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu DPR Papua meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membangun rumah panti sosial, memperhatikan pendidikanya, dan pembinaan agar dapat mempersiapkan masa depan mereka,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat supaya tindakan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah tidak lagi oragansi dan bertidak sewenang-wenang kepada masyarakat khususnya masyarakat papyua dan kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Permohonan maaf tidaklah cukup, harus diikuti dengan adanya pernyataan bahwa kejadian-kejadian ini tidak diulangi oleh anggotanya atau anggota lain di waktu mendatang dari institusi TNI maupun Polri yang bertugas di Papua,” pungkasnya. [*]

Reporter: Yulianus Magai
Editor: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *