Tak akomodir Pancaker asli dari 9 Kabupaten, dinilai nepotisme dalam seleksi TEKAD

  • Bagikan

 

 

Jayapura, [WAGADEI] – Dalam penerimaan berkas dari pancari kerja (pencaker) TEKAD, Kepala DPMK-OAP Provinsi Papua dan panitia telah berkomitmen bahwa hanya akan mengakomodir putra dan putri asli Papua. Namun yang terjadi malah 20 persennya ada orang pendatang.

Hal itu ditegaskan salah satu pencaker, Paskalis Wilil kepada wagadei.com pihaknya yang mengajukan syarat sebagai tenaga fasilotator hasil yang ditetapkan beberapa waktu lalu amat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya.

“Ini merupakan penipuan besar Kepala DPMK-OAP Papua dan panitia terhadap kami pencaker dan melanggar komitmennya sendiri karena itu terjadi dengan adanya pungli (pungutan liar),”
ujar Paskalis Wilil di Jayapura, Selasa, (27/7/2021).

Menurut dia, pernyataan Kepala DPMK-OAP Papua itu dinyatakan pada 28 Juli 2021 melalui salah satu surat kabar harian di Kota Jayapura bahwa perekrutan pendamping TEKAD yang dibuka pada tanggal 21-25 Juni 2021, pemerintah berikan pelayanan bukan menagih pencaker.

Hasil seleksi menurut dia, terdapat kejanggalan dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh panitia. Dalam hal ini orang yang sudah meninggal, namun tiba-tiba namanya bisa muncul pada daftar nama yang diloloskan dalam seleksi administrasi.

“Sangat berbeda antara perkataan dengan bukti dalam hal ini adalah hasil seleksi administrasi ini. Seharusnya menurut hasil seleksi administrasi itu wajib diumumkan sesuai jumlah pelamar yang ada, walaupun jumlahnya sampai 3000-an orang, itu kan seleksi administrasi bukan tes tertulis dan wawancara, kenapa Kepala Dinas bisa mengambil kebijakan dan tindakan seperti itu,” ungkapnya.

Salah satu kebijakan terbaik yang seharusnya diambil adalah prioritaskan putra-putri daerah setempat dari sembilan Kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Jayapura, Boven Digoel, Nabire, Sarmi, Jayawijaya, Yahukimo, Kepulauan Yapen, Keerom dan Dogiyai.

Tetapi ia menegaskan, nyatanya kebalikan bahwa yang diakomodir semuanya dari luar sembilan kabupaten. “Apalagi ini hanya tahap seleksi administrasi bukan tes tertulis, tolong Kepala Dinas pahami ini baik,” ucapnya.

Rekan lainnya, Yulius Huby mengatakan, pihaknya tak mengerti pernyataan Kepala DPMK-OAP pihaknya bakal prioritaskan lulusan pertanian.

“Dengan alasan itu kah bisa diputuskan semua mentah-mentah dari hasil seleksi administrasi ini,” kata Huby.

“Hasil seleksi administrasi yang diumumkan oleh panitia terjadi nepotisme secara terustruktur dan Smsistematis oleh orang-orang yang berkepentingan di dalam DPMK-OAP, dan panitia seleksi. Hal ini secara terang-terangan orang-orang yang diloloskan terkesan hanya dari satu daerah suku, kelompok dan wilayah adat. Sehingga sudah mengorbankan anak daerah yang berasal dari sasaran program TEKAD (sembilankabupaten penerima manfaat),” ungkapnya.

Nama-nama yang diumumkan kebanyakan tidak sesuai dengan standar kualifikasi pendidikan yang di minta sebagaimana di tentukan dalam juknis penerimaan pendamping TEKAD. Kemudian ditambah belum memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan yang cukup.

“Kami meminta agar penerimaan pendamping TEKAD dikembalikan ke pusat lalu pusat mengambil alih proses ini secara online agar kami semua sama-sama puas,” katanya. [*]

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *