Tanggapan Mahasiswa atas surat Rektor UNIPA Manokwari

  • Bagikan
Rektor Universitas Papua (UNIPA) Dr.Ir. Meky Sagrim, SP, M.Si (tengah) - Ist

 

Oleh: Marselino Pigai

Rektor Universitas Papua Yang Terhormat.;

Sebelumnya, kam menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dengan tanggapan saya mengenai surat yang bapak Rektor Unipa untuk menyikapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh calon mahasiswa baru, senior mahasiswa dan alumni serta orang tua yang tidak libatkan secara langsung tapi melalui doa dari kampung-kampung di pantai, lembah dan pegunungan Papua mengingat anaknya yang tidak diluluskan di universitas Papua yang diharapkan. Tentu tanggapan ini banyak pihak yang akan pro tetapi juga kotra bagi mereka yang kabar buruk menanggapi hak asasi manusia ciptaan Tuhan di atas tanah Papua yang haus akan ilmu pengetahuan.

Saya menanggapi surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Rektorat UNIPA pada tanggal 21 Juni 2021, yang terkesan tidak bertolak dari akar persoalannya sebab akibat peristiwa aksi demo itu terjadi. Karena ini dinilai berpotensi menghadirkan berbagai paradigma yang mengikis armawa civitas akademika universitas Papua. Saya menanggapi berdasarkan testimoni dan wawancara yang dirajut sebagai mahasiswa UNIPA pegiat HAM di Papua, dengan pandangan hak asasi manusia yang tidak dilatari dengan ideologi tertentu.

Melihat isi surat yang dikeluarkan pada hari Rabu ( 21 Juli 2021), yang saya kemas menjadi beberapa poin yang tertuang dalam surat yang dikeluarkan pihak UNIPA bahwa “Aksi demo dilakukan asal Wamena kurang lebih 30 orang, aksi berlangsung semenjak hari senin (19, Juli 2021), bahkan hari Selasa (20, Juli 2021) saat idul Adha, dan lanjutkan hari Rabu (21, Juni 2021).” Bahasa surat yang dikeluarkan.

“Hari Rabu sekitar pukul 11:00 WP menuju Rektorat dengan melakukan aksi pengrusakan kaca-kaca pada gedung rektorat deretan biro perencanaan akademik dan kemahasiswaan (BPAK) UNIPA. Pendemo telah melakukan tindakan penganiayaan sejumlah pegawai administrasi UNIPA, dan korban yang paling para adalah terhadap kepala biro BPAK.” Imbuh Bahasa surat yang dikeluarkan pada waktu yang sama.

“Dengan mengingat ini, saya (Rektorat UNIPA) mohon pihak kepolisian segera bertindak tegas, saya izinkan masuk kampus, bahkan melakukan penyisiran pelaku, termasuk penyelidikan dan penindakan terhadap aktor intelektual dibalik peristiwa ini.” Imbuh Bahasa surat yang dikeluarkan pada waktu yang sama.

Rektor Universitas Papua Yang Terhormat

 Bahwasanya peristiwa aksi demo yang dilakukan mahasiswa itu bermula dari hari Jumat (16, Juni 2021) sekalipun tidak sepersis aksi demo yang Rektor maksudkan tetapi mereka melakukan dengan pendekatan persuasif untuk diakomodir Mahasiswa Papua yang tidak lulus. Sesuai penjelasan Mahasiswa senior dan salah seorang alumni. Pada hari itu, mulai sekitar pukul 09:30-an sudah ditunggu sembari berkomunikasi bagian pihak UNIPA entah siapa, yang berwenang untuk menghadiri dan menanggapi mengenai ketidaklulusan calon mahasiswa baru, akan tetapi belum respon pihak kampus sebagai penyelenggara pendidikan tinggi UNIPA. Maka agenda audiensi dengan Rektorat dibatalkan dan dilanjutkan hari Senin (mengingat hari Sabtu dan Minggu tidak ada aktivitas).

Baca: https://wagadei.com/2021/07/23/buntutnya-aksi-di-kampus-unipa-manokwari-lantaran-rektor-tak-temui-mahasiswa-saat-demonstrasi/

Agenda yang dibatalkan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan yang sama secara persuasif. Mahasiswa senior dan calon Mahasiswa Papua menunggu sekitar pukul 09:00 WP sampai dengan pukul 12:00 WP lewat. Setelah pukul 12 00 WP lewat, para mahasiswa senior dan calon Mahasiswa baru asli Papua yang jumlahnya lebih dari 30 orang (diperkirakan terdiri dari mahasiswa Maybrat, Manokwari, Paniai, Dogiyai, Sorong, Deiyai dan lainnya mengubah pendekatan persuasif menjadi aksi bisu pemalangan jalan, fakultas dan Rektorat sembari memberi peringatan kepada staf dosen di lingkungan UNIPA tidak melakukan aktivitas untuk menarik perhatian Rektor UNIPA. Namun aksi itu pun sama sekali belum direspon sehingga menunda agenda audiensi.

Suhu panas Agenda aksi semakin meningkat setelah dua hari ajakan Mahasiswa Papua kepada pihak UNIPA yang sama sekali tidak diresponnya. Maka aksi berlanjut pun disusul pada Selasa, bertempat di depan gerbang kampus UNIPA mulai dari sekitar pukul 08:00 WP sampai 14:00 WP. Dalam aksi demo berjalan tanpa menggangu aktifitas pros jalan Gunung salju Amban hingga sekitar pukul 10:00-an namun masa aksi menilai Rektor tidak menanggapi dan hadir sehingga masa aksi melakukan pembakaran ban dan blokade jalan hingga aktivitas pros jalan Gunung salju Amban berubah aluan. Kendatipun demikian aksi tersebut pun berjalan dan belum ditanggapi pihak UNIPA walau eskalasi aksi demo menunjukkan prihatin karena berpotensi mengganggu keadaan lainnya.

Aksi itu berlanjut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2021. Aksi demo berlangsung di depan gerbang kampus UNIPA dari semenjak pagi sekitar pukul 08:30-an Wakti Papua. Aksi demo berlangsung sembari menunggu kehadiran Rektorat UNIPA. Namun belum juga kedatangan Rektor UNIPA maka sekitar pukul 10:00 WP, masa Aksi demo memblokir jalan Gunung salju Amban hingga aktivitas jalan berubah aluan. Kendatipun demikian tidak direspon Rektorat, masa aksi menuju Rektorat UNIPA. Sesampai di sana, masa aksi sempat tegang membakar ban di depan Rektorat UNIPA dan sempat melempari kaca deretan BPAK dan pemukulan kepada kepala BPAK yang masih bekerja ( masa aksi yang dianggap melewati peringatan hari pertama yang diminta tidak aktif bekerja sebelum direspon Rektor UNIPA).

Rektor Universitas Papua Yang Terhormat

Gambaran umum kronologi ini bisa menarik letak kausalitas pemicu peristiwa yang terjadi. Paradigma pegiat HAM, saya menyebutnya adalah kelalaian kewajiban UNIPA (bapak rektor) untuk menjawab hak dijawab kepada pendemo baik calon Mahasiswa baru maupun Mahasiswa senior yang merupakan orang asli Papua yang peka dengan hak pendidikan Mahasiswa baru Papua. Hak dijawab Rektor tidak responsif positif semenjak pendemo melakukan dengan pendekatan persuasif komunikatif face to face (dengan pembatasan sesuai keadaan terkini) semenjak hari Jumat (16 Juni 2021) sampai dengan hari Rabu (21 Juni 2021).

Masa pendemo menanti respon Rektor yang memakan waktu rupanya memicu amarah yang tidak bisa mereduksi dengan pendekatan, sekalipun korlap dan aktivis mencoba menahan masa aksi tetapi gerakan spontanitas berlangsung, hingga akibatnya dipertemukan dengan peristiwa penghancur kaca dan pemukulan kepala biro. Sebagai pegiat HAM tentu meresa dan prihatin ketika melihat manusia satu dengan manusia lainnya beradu tangan hingga korban seperti kepala biro ini. Sesungguhnya keadaan ini bisa dihandle dengan pendekatan persuasif humanis pada tahapan awal yang dilakukan para pendemo tetapi menunggu waktu yang cukup lama, dengan pengorbanan waktu, tenaga, aktivitas lainnya, bahkan tahan panas, tahan lapar di jalanan, di Rektorat menunggu kehadiran seorang bapa universitas Papua menanggapi. Keadaan ini justru mengakumulasi amarah yang tidak bisa dibendung. Maka puncaknya kita diperhadapkan dengan peristiwa yang tidak sedap dikonsumsi sebagai mahasiswa, alumni, dosen ataupun Rektor di lingkungan sivitas akademika UNIPA.

Puncak peristiwa ini mengajak Rektor mengambil langkah represif dengan pendekatan keamanan polisi dengan dalil-dalil yang justru kelalaian seorang pemimpin lembaga pendidikan tinggi UNIPA. Persoalan antara anak dan bapak justru membuat dunia luar mengetahui dan mengundang di dalam rumah tangga civitas akademika UNIPA tidak menggambarkan jiwa kebapakan yang peduli dengan keadaan anak-anaknya. Karena pendekatan represif aparat keamanan, sesungguhnya ini langkah yang justru mengundang problem baru yang berpotensi melanggar hak asasi manusia yang berada di lingkungan kampus UNIPA ataupun di luar. Lagi pula, pendekatan ini bisa memancing amarah orang tua Mahasiswa Papua yang bisa berpotensi isu ini kepada level kebangsaan hingga bisa melahirkan konflik horizontal.

Rektor Universitas Papua Yang Terhormat

Selain hak dijawab. Sesungguhnya alasan fundamental lainnya adalah hak pendidikan bagi bangsa Papua. Ketika negara (pengambilan kebijakan dan hoknum tertentu yang memang Papua dari negative thinking) Indonesia memandang bangsa Papua yang primitif (atau tak berkembang, tertinggal dan terbelakang) dengan dalil pembangunan manusia Papua yang tidak cerdas.  Pendidikan perguruan tinggi Universitas cendrawasih sebagai ibu yang melahirkan UNIPA adalah satu-satunya yang hadir untuk melihat, memperhatikan manusia asli Papua untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas mengingingat dalil retorik negara tersebut.

Adalah alasan umumnya mengapa UNIPA hadir dan beringgap menantikan setiap anak bangsa Papua yang mau berpendidikan. UNIPA berdiri bersamaan dengan motto, “ilmu untuk kemanusiaan” yang gagah perkasa terlintas di gerbang utama UNIPA. Tentu motto bukan sekedar hadir sebagai pandangan publik semata melainkan tidak lepas dari melihat manusia Papua yang merindukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bisa memacu pertumbuhan dan pembangunan manusia Papua yang cerdas, kreatif, inovatif kritis maju dari ketertinggalan, keterbelakangan dan terlebih dari sarang problematika hidup bangsa Papua.

Dengan ini, UNIPA adalah rumah adat Papua satu-satunya di Papua barat yang menampung sejumlah mahasiswa asli Papua dari 7 wilayah adat Papua atau mulai dari pantai, lembah sampai pegunungan Papua atau Sorong sampai Merauke untuk merajut ilmu pengetahuan guna menuju kemajuan kecerdasan bangsa Papua yang dipandang primitif dari stok sumber daya manusia yang prihatin. Lebih detailnya (bukan data karangan belakang tapi yang sebelumnya primer) bisa dipelajari mengapa uncen (ibu dari UNIPA) hadir, supaya tidak salah kaprah dalam menyeleksi Mahasiswa baru yang direkrut. Sekalipun ada standar ketetapan seleksi masuk jalur lokal tapi itu justru menciptakan ketidakadilan dan tidak substantif pada tujuan pendidikan yakni mencerdaskan manusia yang tidak cerdas bagi orang asli Papua.

Lagipula data badan pusat statistik menunjukkan, index pembangunan manusia (dari sisi sumberdaya daya manusia Papua) yang paling rendah di negara Indonesia adalah manusia-manusia di tanah Papua. Bahkan secara global pun, salah satu kabupaten di Papua dikategorikan melewati standar  pendidikan. Sementara negara bercinta-cita tinggi membangun manusia Papua, salah satunya melalui lembaga pendidikan tinggi universitas yang termasuk UNIPA. Itu sebabnya, UNIPA mau tidak mau diprioritaskan adalah Mahasiswa orang asli Papua. Aksi itu sebagai bentuk protes untuk memohon mengakomodir Mahasiswa Papua yang tidak diluluskan dalam seleksi lokal masuk UNIPA. Sesungguhnya jalur Seleksi lokal adalah satu-satunya calon mahasiswa baru UNIPA memasuki pintu perguruan tinggi khususnya bagi orang asli Papua.

Rektor Universitas Papua Yang Terhormat

Tulisan yang terangkai di atas ini, izinkan saya menawarkan jalan keluar dari paradigma hak asasi manusia. Terutama berdasarkan tulisan yang mendahului di atas. Direkomendasikan bahwa selesaikan peristiwa aksi demo dengan pendekatan komunikatif persuasif humanis sebagai anak dan bapa untuk membahas antara hak dan kewajiban baik sebagai pihak kampus ataupun pendemo. Karena secara kacamata pegiat HAM, konflik ini Bertumbuh dengan kausalitas hak sebagai pendemo yang menuntut pendidikan dan kewajiban sebagai penyelenggara pendidikan UNIPA yang dipertimbangkan secara kemanusiaan semata-mata. Dampak dari hak dan kewajiban inilah yang menghadirkan akibatnya lainnya di lingkungan sivitas akademika UNIPA. Sehingga keadaan ini dapat diselesaikan berdasarkan semangat moto UNIPA “ilmu untuk kemanusiaan”. UNIPA hadir untuk manusia yang tengah membutuhkan ilmu pengetahuan menuju kecerdasan bangsa. [*]

*] Penulis adalah Mahasiswa UNIPA Manokwari

 

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *