Gerakan ‘Black Lives Matter’ Menginspirasi Perjuangan Pembebasan West Papua

  • Bagikan
Demonstran dari Aliansi Mahasiswa Papua saat berunjuk rasa mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Barat Merdeka di Belanda - Ulet Ifansasti / Getty

Oleh: Febriana Firdaus

Masyarakat Papua Barat telah menderita akibat penindasan dan diskriminasi selama puluhan tahun di tangan negara Indonesia. Saat ini, mereka mendapat inspirasi dari gerakan protes ‘Black Lives Matter’ untuk menginisiasi perlawanan rakyat terhadap penindasan otoriter lainnya.

Protes anti-rasis di Amerika Serikat tersebut telah membantu menginspirasi gerakan melawan penindasan dan diskriminasi di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh yang menonjol adalah dari Papua Barat, yang telah dinyatakan sebagai salah satu provinsi Indonesia sejak tahun 1960-an dibalik adanya tekanan keras dari pasukan
keamanan Jakarta terhadap pihak yang melakukan agitasi kemerdekaan atau otonomi.

Slogan “Papuan Lives Matter,” yang mencontoh langsung perjuangan rakyat Afrika- Amerika, telah menjadi suatu seruan bagi para aktivis Papua. Gelombang kerusuhan yang terjadi baru-baru ini  dimulai pada A gustus 2019 setelah sekelompok warga nasionalis yang main hakim sendiri menyerang mahasiswa Papua di kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya, dan menyebut mereka “monyet”. Mereka menuduh para mahasiswa ini menghina bendera nasional Indonesia, yang dengan tegas dibantah oleh para mahasiswa ini. Polisi kemudian menangkap para mahasiswa tersebut dan menembakkan gas air mata ke asrama mereka.

Kejadian di Surabaya ini membuat marah masyarakat Papua Barat, yang melihat video rekaman kekerasan yang beredar melalui televisi dan media sosial. Mereka kemudian mengorganisir salah satu protes anti-rasisme terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Ribuan orang dari seluruh Papua Barat ikut serta dalam demonstrasi ini, membawa atribut bernada protes yang menyatakan “Orang Papua Barat bukan monyet”. Gelombang protes awal ini berlangsung selama beberapa minggu, tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Tidak ada pilihan bebas

Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Papua Barat adalah bekas jajahan Belanda. Namun, provinsi ini tetap berada di bawah kekuasaan Belanda ketika Indonesia menjadi negara merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia mengambil alih provinsi tersebut pada tahun 1960-an, menyebutnya “Irian Jaya”, yang dimaksudkan sebagai pengaturan sementara hingga dapat diselenggarakannya suatu referendum untuk menentukan status wilayah itu.
Ketika agenda yang disebut “Act of Free Choice” atau " Aksi Pilihan Bebas" itu akhirnya diadakan pada Agustus 1969, hal ini jelas tidak mewakili kehendak rakyat. Hanya 1.026 delegasi, yang dipilih sendiri oleh militer Indonesia, yang mengambil bagian dalam agenda tersebut — jumlah ini tidak sampai 2 persen dari total populasi
800.000 orang. Dalam telegram yang dikirimkan pada Juli 1969, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggambarkan sifat “referendum” seperti berikut ini:

Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat berlangsung seperti tragedi Yunani, kesimpulannya sudah ditentukan sebelumnya. Protagonis utama, GOI [Pemerintah Indonesia], tidak dapat dan tidak akan mengizinkan resolusi apapun selain terus dimasukkannya Irian Barat dalam wilayah

Indonesia. Aktivitas pembangkangan kemungkinan akan meningkat, tetapi angkatan bersenjata Indonesia akan mampu menahannya dan, jika perlu, menekannya.

Telegram lain yang dikirim dari kedutaan bulan itu menunjukkan bahwa “sebagian besar” rakyat di Irian Barat “mendukung penghentian kekuasaan Indonesia.” Orang-orang Papua Barat yang menolak untuk menerima pendudukan Indonesia mengorganisir diri untuk membentuk kelompok Gerakan Papua Merdeka (OPM).
Pemberontakan tingkat rendah telah membara di wilayah tersebut sejak saat itu. Dalam menanggapi hal ini, Indonesia telah mendakwa ribuan orang Papua Barat dengan pengkhianatan atau makar, hanya karena mengekspresikan keyakinan politik mereka. Namun gerakan pemberontakan itu terus berkembang. Negara Indonesia menyangkal bahwa orang Papua Barat merupakan komunitas yang berbeda dengan budaya Melanesia mereka sendiri dan berusaha untuk “meng-Indonesia-kan” provinsi tersebut setelah mencaploknya. Pihak berwenang di Jakarta kemudian mendorong migrasi non-Papua dari Jawa, Sumatera, dan daerah lain ke
Papua Barat, dalam upaya untuk mendorong akulturasi etnis. Demografi agama di provinsi mayoritas Kristen itu  mulai bergeser  seiring dengan bertambahnya populasi Muslim.

Terlepas dari perkembangan ini, pengaruh identitas Melanesia telah tumbuh di Papua Barat. Salah satu manifestasinya adalah popularitas slogan “Sorong-Samarai,” yang menegaskan ikatan persaudaraan antara Papua Barat dan tetangga etnisnya, Papua Nugini. (Sorong dan Samarai masing-masing terletak di ujung barat dan timur pulau.)

‘The Jakarta Method’

Meskipun sedikit diketahui di Amerika Serikat, Washington memainkan peran kunci dalam aneksasi Papua Barat, yaitu sebagai & 39;arsitek 39; dari  New York Agreement  (Perjanjian New York) 1962, yang membuka jalan bagi pengambilalihan Indonesia dan “Act of Free Choice”. Pemerintah Amerika Serikat melakukan pendekatan dalam
masalah Papua Barat ini dari sudut pandang Perang Dingin di kawasan Pasifik. Pada 1950-an, Uni Soviet memberikan dukungan kepada Sukarno, pemimpin pertama Indonesia pasca kemerdekaan, sementara Partai Komunis Indonesia (PKI), gerakan komunis non-penguasa terbesar di dunia, bersekutu dengan China setelah perpecahan Sino-Soviet.

Amerika Serikat menanggapi hal ini dengan mendukung kudeta 1965 oleh Jenderal Angkatan Darat Indonesia, Haji Mohammad Soeharto, terhadap Sukarno: CIA menyediakan daftar (yang mereka buat sendiri) anggota PKI di seluruh negeri untuk pasukan Soeharto yang akan melakukan penyerangan. Dalam bukunya The Jakarta Method, Vincent Bevins telah mendokumentasikan program pembunuhan massal buatan Amerika ini, yang menjadi acuan bagi pembantaian masa depan di Amerika Latin. Setelah mendukung aneksasi yang menentukan atas Papua Barat oleh rezim Soeharto, Amerika Serikat juga melanjutkan dukungannya untuk invasi Indonesia ke
Timor Timur pada tahun 1970-an, yang diikuti oleh kekejaman besar-besaran terhadap penduduk sipil.

Perusahaan pertambangan Amerika Serikat Freeport–McMoRanFre mengambil saham mayoritas di tambang Grasberg di Papua Barat, yang mengandung beberapa deposit emas dan tembaga terbesar di dunia. Henry Kissinger bergabung dengan dewan perusahaan pada akhir 1980-an. Perusahaan ini terus mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan itu hingga saat ini, membuang limbah dan mencemari sungai dan taman di Papua Barat.

Sebuah artikel dari New York Times pada tahun 2005 menemukan bahwa ada hubungan erat antara Freeport dan aparat keamanan Indonesia di kawasan tersebut:

Dari tahun 1998 hingga 2004, Freeport memberikan hampir $20 juta kepada jenderal militer dan polisi, kolonel, mayor dan kapten, dan unit militer. Satu komandan dapat menerima puluhan ribu dolar, bahkan ada yang hingga $150.000, menurut dokumen-dokumen terkait. Uang ini disediakan oleh seseorang yang dekat dengan Freeport, dan hal ini dikonfirmasi sebagai informasi yang otentik oleh mantan karyawan dan karyawan yang saat ini masih bekerja.

Dukungan Amerika Serikat untuk rezim Indonesia terus berlanjut meskipun ada penindasan brutal di Papua Barat dan di tempat lain. Pada sekitar tahun 1977–1978, Indonesia meluncurkan operasi militer ekstensif yang didukung oleh Amerika Serikat di dataran tinggi tengah Papua sebagai respon atas kerusuhan rakyat yang terkaitdengan pemilihan nasional Indonesia tahun 1977 yang dikendalikan oleh negara. Militer Indonesia menggunakan pesawat tempur yang dipasok oleh Washington untuk mengebom desa-desa. Ribuan warga sipil tewas. Perkiraan total korban tewas sipil sejak pengambilalihan Papua Barat oleh Indonesia berkisar dari setidaknya 100.000
hingga 500.000 orang.

Papua Barat masih merupakan provinsi dengan tindak kekerasan terparah di Indonesia. Akademisi Bobby Anderson telah membandingkan tingkat pembunuhan di  Papua Barat dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Dia menemukan bahwa tingkat pembunuhan di distrik Mimika — 29,2 per 100.000 orang, tiga puluh kali lebih besar dari rata-rata Indonesia — “menempatkan Mimika setara dengan Kolombia atau Republik Demokratik Kongo,” sementara ibu kota daerah Jayapura memiliki sepuluh pembunuhan per 100.000, sebanding dengan Haiti dan Liberia. Sekelompok peneliti dari Australia dan Inggris mulai memetakan kekerasan di Papua Barat sejak tahun 1970-an. Mereka menemukan bahwa “banyak pembunuhan dilakukan ketika orang Papua secara damai memprotes kemerdekaan dari Indonesia,” dan bahwa para pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban dalam “sebagian besar” kasus. Budaya impunitas tetap tertanam kuat. Meski jumlah pembunuhan terbesar terjadi pada tahun 1970-an, kekejaman masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada bulan Desember 2018, militer Indonesia membom desa-desa di wilayah pegunungan Nduga, memaksa 45.000 penduduk setempat mengungsi ke hutan atau distrik tetangga untuk menyelamatkan diri.

Penumpasan

Menanggapi protes anti-rasisme 2019, pemerintah Indonesia melancarkan tindakan keras terhadap aktivis Papua. Menurut angka dari TAPOL, sebuah organisasi yang berbasis di Inggris yang memantau hak asasi manusia di Indonesia, total jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap mencapai 169 orang. Di Malang, Jawa Timur, milisi sipil menyerang para demonstran, yang ditendang dan dipukuli sementara polisi mengawasi. Polisi nasional Indonesia kemudian menahan enam aktivis Papua di Jakarta, bersama dengan tujuh aktivis lainnya di kota Balikpapan, yang digambarkan sebagai dalang gelombang protes. Kelompok enam aktivis tersebut, yang dikenal dengan “Jakarta Six”, menerima hukuman penjara delapan dan sembilan bulan pada April 2020 dari pengadilan di ibu kota Indonesia, atas tuduhan makar yang meyakinkan karena mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat dan meneriakkan “Bebaskan Papua Barat.” Sementara itu, tujuh aktivis di Balikpapan yang dikenal dengan “Balikpapan Seven” juga
menghadapi tuduhan makar, dengan tuntutan hukuman hingga tujuh belas tahun penjara. Pengadilan menghukum mereka, tetapi menjatuhkan hukuman yang lebih ringan yaitu sebelas bulan.

Tujuh terdakwa Balikpapan termasuk Buchtar Tabuni, seorang pemimpin terkenal dari Parlemen Nasional Papua Barat, yang telah dipenjara karena mengorganisir protes. Istrinya, Dessy Awom, menggambarkan serangan brutal yang menangkap Tabuni dalam sebuah operasi gabungan antara militer Indonesia dan polisi. Para tentara dan polisi yang bersenjata lengkap mendobrak pintu rumah mereka dan menghancurkan semua perabotan. Pasukan keamanan juga menghancurkan kebun mereka dan membunuh hewan mereka. Penggerebekan dilakukan tanpa surat perintah.

Dua puluh tiga orang Papua Barat lainnya masih menghadapi tuduhan makar. Penumpasan berlanjut pada 1 Desember 2019. TAPOL telah mengidentifikasi enam puluh satu tahanan politik baru yang ditangkap pada tanggal tersebut, saat Papua Barat memperingati Hari Nasionalnya — hari peringatan ketika pada tahun 1961
otoritas kolonial Belanda mengakui Papua Barat sebagai negara merdeka untuk pertama kalinya. Setiap tahun, orang Papua di seluruh Indonesia turun ke jalan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan meneriakkan “Bebaskan Papua Barat.”

Seperti yang ditunjukkan oleh aktivis hak asasi manusia Papua Welis Doga, hukum pidana Indonesia saat ini mengacu langsung pada undang-undang kolonial dari Hindia Belanda. Salah satu pasal dalam kode itu — yang berkaitan dengan makar atau “anslaag” — dulunya digunakan oleh penguasa Belanda di negara itu untuk
membungkam nasionalis Indonesia. Hari ini, Indonesia menggunakannya untuk mengkriminalisasi pembangkang Papua.

“Papuan Lives Matter”

Setelah kematian George Floyd dan meletusnya protes di Amerika Serikat, orang- orang di Papua Barat telah menemukan inspirasi untuk menghubungkan perjuangan mereka sendiri dengan gerakan ‘Black Lives Matter’. Mereka telah mengedepankan slogan “Papuan Lives Matter” untuk mengekspresikan kedekatan ini. Kampanye
tersebut telah menyediakan platform bagi orang-orang Papua Barat untuk bersikeras bahwa negara Indonesia harus memperlakukan mereka secara setara dan mengakhiri pelecehan rasial yang mereka temui dari kepolisian dan sistem hukumnya. Mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut pembebasan tapol Papua dan #PapuanLivesMatter
menjadi trend di media sosial.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan “keprihatinan mendalam” atas kasus Balikpapan Seven, dan mengutuk “kriminalisasi kaum muda” oleh pihak berwenang Indonesia. Seperti yang dicatat Pelagio Da Costa Sarmento dari TAPOL, ada juga dukungan internasional untuk perjuangan Papua Barat. Beberapa inisiatif ini mendahului putaran protes terbaru, tetapi konteks ‘Black Lives Matter’ telah membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi di Papua Barat. TAPOL telah
melihat peningkatan minat: menurut Sarmento, “Kami percaya ini adalah tahap selanjutnya dari sesuatu yang lebih besar.”

Banyak orang Papua Barat berpikir bahwa pengadilan Indonesia menanggapi tekanan internasional ketika mereka menjatuhkan hukuman yang lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa untuk Balikpapan Seven. Benny Wenda, ketua United Liberation Movement for West Papua, menggambarkan putusan itu sebagai “kemenangan besar
bagi gerakan kami di seluruh dunia,” meskipun vonis makar seharusnya tidak dijatuhkan sama sekali: “Tekanan dunia membuat semua perbedaan "

Aktivis mahasiswa di Indonesia telah menyelenggarakan forum publik bagi orang- orang Papua Barat untuk menggambarkan pengalaman penindasan dan diskriminasi mereka. Dalam suatu forum yang terbaru, pembahasan berfokus pada pembantaian Biak tahun 1998, ketika pasukan keamanan Indonesia menyiksa dan membunuh
sejumlah warga sipil tak bersenjata di wilayah tersebut. Victor Yeimo, pemimpin Komite Nasional untuk West Papua, memuji upaya ini sebagai bukti bahwa tuduhan makar tidak akan menghentikan dinamika yang sedang berlangsung dari “Papuan Lives Matter”: “Penjara tidak akan pernah menghentikan perjuangan untuk kemerdekaan Papua.” [*]

*] Febriana Firdaus adalah jurnalis yang berbasis di Indonesia, dan memproduksi buletin Voice of Papua.

Sorce: https://www.jacobinmag.com/2020/07/west-papua-black-lives-matter

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *